Pos Anggaran Sektor Pertanian Harus Besar

Pemerintahan Baru

Jumat, 11/07/2014

NERACA

Jakarta – Sebagai negara agraris, sektor pertanian dalam masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mencerminkan hasil yang optimal. Menanggapi hal itu, kalangan kelompok petani menilai pemerintah mendatang mempunyai beberapa catatan pekerjaan rumah (PR) penting di sektor pertanian yang harus dilaksanakan segera oleh pemerintah baru terpilih salah satunya adalah terkait dengan anggaran untuk sektor pertanian agar mampu produktifitasnya lebih tinggi mewujudkan kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor pangan yang cukup besar.

“Ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah mendatang, salah satunya post anggaran untuk sektor pertanian diperbesar,” kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, kepada Neraca kemarin.

Dari anggaran itu untuk menambah subsidi pupuk, benih, pembangunan infrastruktur pertanian sehingga produktifitas bisa lebih baik, dengan produksi tinggi mampu menekan impor pangan yang marak selama ini. “Selama ini biaya produksi petani sangat tinggi, subsidi masih terbatas pupuk itu pun susah dipasaran, belum lagi infrastruktur. Jika ingin kedaulatan pangan terwujud, sektor pertanian harus menjadi prioritas pemerintah mendatang,” imbuhnya.

Selain itu juga, beberapa hal yang menjadi PR terberat pemerintah baru nanti yaitu masalah kekurangan lahan pertanian. Menurutnya, setiap tahun lahan pertanian Indonesia terkonversi menjadi perumahan dan bangunan industri sebesar 100.000 hektar. Sedangkan pencetakan sawah baru yang bisa dilakukan pemerintah per tahun hanya 40.000 hektar.

"Jadi dilihat lahan pertanian kita sudah tidak ideal. Harus ada tambahan 4 juta hektar lahan sawah baru hingga 5 tahun mendatang karena pertambahan penduduk kita semakin besar dan kebutuhan pangan otomatis besar," imbuhnya.

Kemudian pekerjaan rumah lainnya adalah soal anggaran khusus pertanian dari 5% saat ini menjadi 10% (APBN).

Hal itu dilakukan agar para petani di Indonesia tidak menemui kendalan untuk mendapatkan pupuk, benih serta memperbaiki Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang selama ini tak kunjung naik yang membuat nilai tukar tanaman pangan terbilang rendah.

"Selain masalah lahan yang paling berat adalah meningkatkan anggaran khusus pertanian dari 5% menjadi 10%. Anggaran ini yang akan menyelesaikan masalah-masalah seperti subsidi pupuk yang kurang, subsidi benih yang kurang, perbaikan infrastruktur pertanian dimana 52% sarana irigasi kita rusak, lalu bunga bank dan asuransi pertanian," papar Winarno.

Sedangkann menurut Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan berharap pemerintah baru nanti dapat menjadikan sektor pertanian mampu menjadi andalan ketahanan pangan nasional.

“Siapa pun Presiden atau pun Menterinya, Menghadapi pemerintahan baru tahun ini, diharapkan ada masa depan gemilang sektor pertanian di dalam negeri, dimana sektor pertanian harus menjadi perhatian dan menjadi prioritas terutama untuk menuju ketahanan pangan nasional,” kata Rusman.

Sejauh ini Rusman sangat menyayangkan adanya perhatian pemerintah terhdap subsidi energi yang mencapai ratusan triliun, sementara di sektor pertanian subsidi masih diperhitungkan. Padahal menurutnya, subsidi energi tidak memberikan nilai tambah. "Subsidi BBM saja Rp 200 triliun lebih, ditambah lagi subsidi listrik yang mencapai dikisaran Rp 280 triliun. Itu tidak ada multiplier effect apa-apa. Tapi subsidi pertanian yang harusnya penting untuk produktifitas pertanian dan ketahan pangan nasional kecil dan masih hitung-hitungan," tegasnya. [agus]