NERACA

Jakarta – Presiden terpilih akan dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya adalah besarnya alokasi subsidi energi yang totalnya mencapai Rp 400 triliun baik subsidi listrik maupun subsidi BBM di 2014. Sehingga presiden yang baru harus berani menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban negara.

"Saran saya untuk presiden yang baru, pertama naikkan harga BBM subsidi, perkecil disparitas harga antara yang subsidi dengan non subsidi sehingga penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi tidak terjadi lagi," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Andy Noorsaman Someng, di Jakarta, Kamis (10/7).

Dengan kenaikan BBM subsidi itu, dampak positifnya  adalah pemerintah bisa menghemat anggaran negara, namun masyarakat miskin harus diberi kompensasi. "Kompensasinya kan bisa dalam bentuk biaya angkutan umum yang lebih murah, karena tiketnya disubsidi pemerintah, subsidi tiket kereta api, pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Andy menambahkan lagi, saran yang lebih penting lagi, pemerintahan dan DPR yang baru bisa membentuk satu badan atau menggabungkan BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam satu wadah. "Seperti OJK yang merupakan badan otoritas perbankan, atau badan otoritas pelaksana/pengatur energi yang mengurusi sektor hulu-hilir migas, ngurusi listrik dari hulu-hilir," ucapnya.

Dia mengungkapkan, lembaga tersebut dapat mengatur agar kegiatan usaha dari hulu-hilir berjalan lancar, proyek pembangkit PLN bisa selesai sesuai jadwal, dan mencegah terjadinya monopoli di satu sektor energi.

"Bagaimana pipa gas bisa digunakan oleh siapa saja, bagaimana transmisi listrik bisa dimanfaatkan bersama, yang saat ini monopoli alami. Badan seperti ini sudah ada sejak lama di Turki, di Singapura dan banyak negara di Eropa dan dampaknya besar, terjadi efisiensi, pemanfaatan energi yang lebih tepat," paparnya.

Sedangkan di mata Kresnayana Yahya, pakar Statistika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengatakan bahwa dengan jumlah subsidi sebesar Rp400 triliun yang dikeluarkan setiap tahun, membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia selalu ketinggalan delapan tahun untuk menuju tahun 2030. Dengan kondisi ini maka pilihan harus menaikkan harga BBM.

Pilihan menaikkan harga BBM ini didasarkan pada sebuah studi yang pernah dilakukan Kresnayana pada 1-2 tahun lalu. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa 70% dari seluruh pengguna kendaraan di Indonesia, menyatakan setuju jika harga BBM dinaikkan. Ini artinya, ide apa pun untuk menaikkan harga BBM, sudah pasti akan bisa dipahami masyarakat.

Yang mesti diketahui oleh presiden terpilih nanti, kata Kresna, harga keekonomisan BBM yang berlaku di dunia saat ini berada di level Rp16 ribu per liter. Sedangkan jika mengacu pada harga wajar dari sisi kelayakan pemerintah dimana pemerintah tidak mengambil keuntungan dari produk-produk lokal, berada di level Rp12 ribu per liter.

Karena harga BBM di Indonesia masih sangat rendah, pilihannya apakah dinaikkan secara ekstrem langsung ke harga keekonomisan itu dengan gejolak masyarakat yang sangat massif atau dilakukan secara bertahap. Saya lebih cenderung dilakukan secara bertahap meski akan ribut, ribet dan dan akan banyak opportunity loss asalkan disertai komitmen memperbaiki infrastruktur serta moda transportasi khususnya pengadaan angkutan barang dan perkotaan, ujarnya.

Dengan pilihan bertahap, maka penyesuaian kenaikan harga BBM bisa dilakukan sebesar 10%-15% setiap bulannya. Sehingga pada tahun pertama harga BBM sudah berada pada kisaran Rp10 ribu, dan tahun kedua bisa naik di angka Rp11.500-12 ribu per liter, mendekati harga keekonomisan yang wajar dari sisi pemerintah. Saya prediksi bahwa ribut dan ribetnya hanya sampai tahun kedua saja. Selebihnya pemerintah akan berjalan smooth, dan beban subsidi di APBN tak lebih dari Rp100 triliun saja. [agus]