Mengendalikan Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Oleh: Rohendi, SIP, Peminat Kajian Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan

Jumat, 11/07/2014

Adanya kemungkinan ledakan penduduk di Indonesia harus disikapi sejak dini oleh pemerintah. Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena berpotensi menjadi masalah besar di kemudian hari. Diproyeksikan, pada 2035 jumlah penduduk Indonesia mencapai 305,6 juta. Pertumbuhan penduduk ini dimulai pada tahun 2020 yang mencapai 271,1 juta jiwa. Pada 2012, jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta dan dengan peningkatan 1,49 persen per tahun, pertumbuhan penduduk di negeri ini sudah mencapai kategori lampu merah. Jika dibiarkan, hal itu bisa menjadi bencana.

Pertumbuhan penduduk pada dekade ini agaknya tergolong paling cepat dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Harus diakui, salah satu kelebihan program pemerintahan era Soeharto adalah pengendalian jumlah penduduk yang sangat intensif. Kampanye keluarga berencana dengan slogan ''dua anak cukup'' sangat gencar dilakukan dan relatif berhasil mendidik warga masyarakat untuk berkesadaran tinggi akan pentingnya program tersebut. Memasuki tahun-tahun akhir pemerintahan dan berlanjut hingga sekarang, kampanye keluarga berencana terasa menyusut. Pertumbuhan kelas menengah yang lebih sejahtera juga semakin mengaburkan pentingnya pengendalian jumlah kelahiran.

Rata-rata keluarga kelas menengah, mungkin karena tidak lagi menanggung beban ekonomi yang lebih berat, tidak lagi menganggap pengendalian jumlah kelahiran sebagai prioritas dan bahkan sebaliknya. Slogan ''dua anak cukup'' mulai terdengar samar-samar dan tergantikan oleh pemahaman ''lebih dari dua lebih lengkap''. Akibatnya, jumlah penduduk Indonesia melesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 2014 Indonesia masuk posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia berada di nomor 4 dengan jumlah penduduk sekitar 253 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan suplai untuk kebutuhan manusia. Karena secara alamiah, suplai untuk kebutuhan hidup terbatas dan bertambah secara terbatas pula, ketimpangan antara suplai dan kebutuhan akan semakin cepat.

Dalam ketimpangan dan kelangkaan itu, ledakan jumlah penduduk akan berdampak pada kualitas kehidupan manusia. Maka, tepatlah imbauan agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan terobosan-terobosan untuk menyasar kelompok muda. Kita berpacu dengan waktu. Terobosan kampanye maupun strategi pengendalian jumlah penduduk membutuhkan komitmen riil pemerintah. Pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dituntut memberikan perhatian lebih pada upaya untuk menghindarkan ledakan penduduk. Selain itu, faktor sebaran penduduk tidak boleh pula luput dari perhatian mengingat sebanyak 58 persen penduduk masih menetap di Pulau Jawa. Pemerintah harus bergerak cepat atau bencana keburu melanda.

Pengangguran Membengkak

Salah satu bukti pertambahan jumlah pendudukak adalah seiring dengan angka pengangguran yang terus membengkak. Mulai dari pengangguran biasa sampai pada pengangguran terdidik terus saja mengalami peningkatan yang cukup tajam. Situasi ini mengakibatkan Indonesia harus mendapat predikat sebagai Negara tempat memproduksi tenaga kerja, namun tidak mampu mempekerjakannya secara layak. Lalu ditengah keterhimpitan ekonomi, para tenaga kerja terpaksa harus pontang-panting untuk mempertahankan hidup. Ada yang berangkat ke luar negeri untuk mengais rejeki, ada yang tetap bertahan di dalam negeri dan bahkan ada juga yang berusaha mengambil jalan pintas dengan melakukan pekerjaan tanpa mempertimbangkan status halal atau tidak. Yang terpenting, mereka tetap bisa mempertahankan hidup walaupun tidak survive.

Ironisnya, kendati dengan jumlah pertumbuhan yang luar biasa hebatnya, namun kualitasnya justru hampir tidak mampu bersaing dengan para tenaga kerja dari Negara lain. Maka kemudian tidak heran bila Negara kita hanya mampu memproduksi para tenaga kerja untuk posisi sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di berbagai Negara. Situasi ini tentunya akan sangat menjatuhkan harkat dan martabat serta harga diri bangsa ini. Ternyata lonjakan penduduk yang begitu tajam tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Lihat saja misalnya perkembangan dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia meningkat 28,7 juta. Pertambahan itu lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia atau Australia. Tanpa upaya lebih serius mengendalikan jumlah penduduk, Indonesia akan terjungkal ke dalam kesulitan besar. Berbagai target peningkatan kesejahteraan rakyat bakal sulit tercapai. Pengendalian jumlah penduduk menjadi isu global kecuali di sejumlah negara berpenduduk kecil, dengan laju pertumbuhan cenderung negatif. Meski demikian, pemerintah negara-negara itu tetap menjaga agar pertambahan jumlah penduduk tetap dalam batas kemampuan setiap orangtua untuk membesarkan anak menjadi manusia bermutu.

Anak yang dilahirkan harus menjadi aset, bukan beban akibat rendahnya kualitas.

Pengendalian penduduk lewat KB yang sudah dimulai awal 1970-an harus diteruskan dengan lebih gencar. Program KB telah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Jika pada dekade 1970-an, laju pertumbuhan penduduk 2,3% setahun, pada era 1980-an turun menjadi 1,9%. Pada dekade 1990-an dan 2000-an, laju pertumbuhan penduduk turun lagi menjadi 1,5% dan 1,3%. Ke depan, laju pertumbuhan penduduk harus ditekan lagi hingga di bawah 0,5%. Program KB perlu lebih diaktifkan dan disosialisasikan ke masyarakat lapisan menengah bawah. Sebagian besar penduduk lapisan ini masih berpandangan bahwa "banyak anak, banyak rezeki". Mereka tidak merencanakan masa depan mereka dan anak-anaknya. Dengan keyakinan "rezeki diatur Tuhan", mereka tidak mengatur kelahiran.

Sangat ironis bagi bangsa dari negara dengan wilayah luas seperti Indonesia ini, jika sebagian penduduknya mengadu nasib ke negara kecil seperti Malaysia, bahkan Singapura. Kualitas manusia Indonesia masih tergolong rendah. Masih banyak keluarga yang kekurangan gizi, tidak memiliki akses untuk sekadar mendapatkan air bersih. Masih banyak anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Sangat minim keluarga menengah bawah yang menamatkan pendidikan SLTA, apalagi perguruan tinggi. Meski anggaran pendidikan 20% dari APBN, masih banyak rakyat yang tidak merasakan pendidikan yang baik. Masih banyak rakyat yang tidak memiliki akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Jamkesmas belum sungguh menyelesaikan masalah.

Persaingan ke depan ditentukan kualitas sumber daya manusia. Data statistik memperlihatkan, bahwa sebagian besar negara yang kaya sumber daya alam tidak mampu memakmurkan rakyat. Penduduk di negara yang kaya sumber daya alam justru umumnya hidup miskin. Sebaliknya, banyak negara dengan sumber daya alam sangat terbatas, bahkan miskin, justru mampu memakmurkan rakyatnya. Itu terjadi karena tingginya kualitas sumber daya manusia di negara itu. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Rakyat yang sehat, terdidik, dan terampil, akan mudah mendapatkan pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang bagus. Mereka akan mampu bersaing di mana saja, apalagi di negerinya sendiri. Ini semua hanya bisa terwujud jika pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan. (analisadaily.com)