KK Berakhir, Terbitlah IUP

Sabtu, 12/07/2014

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memutuskan semua jenis kontrak karya (KK) perusahaan pertambangan di Indonesia akan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar menjelaskan, mekanisme pemberian izin juga akan diberlakukan terhadap perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport Indonesia. Setelah kontrak berakhir 2021, kata Sukhyar, Freeport bisa memperpanjang dengan sistem izin tambang, jika diberikan pemerintah."Diperpanjang bukan kontrak lagi, akan tetapi kita mengenal izin. Kegiatan usaha baru itu izin, bukan kontrak. Kontrak yang ada diakui sampai berakhir masanya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemberian mekanisme izin diakui akan lebih menguntungkan pemerintah, karena ada aturan baru, sehingga perusahaan tambang harus mengikutinya. Hal ini berbeda dengan sistem kontrak karya yang terlebih dahulu harus melakukan renegosiasi dan duduk bersama.

Izin mengeluarkan ketentuan kapan saja sesuai keinginan pemerintah. Hal itu tergantung sikap pemerintah saat berikutnya apa mau royalti dinaikkan atau diturunkan. Mereka harus ikut itu. Kalau kontrak, harus bicara dulu dan sebagainya.

Mengenai perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021, Sukhyar kembali menegaskan itu adalah wewenang pemerintah berikutnya. Pemberian izin tambang selanjutnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah baru."Fungsi pemerintah sekarang menyampaikan pesan UU. Paling cepat dua tahun sebelum berakhir (2019). Amandemen ini juga tidak bisa jadi jaminan," kata Sukhyar lagi. (saksono)