KK Berakhir, Terbitlah IUP

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memutuskan semua jenis kontrak karya (KK) perusahaan pertambangan di Indonesia akan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar menjelaskan, mekanisme pemberian izin juga akan diberlakukan terhadap perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport Indonesia. Setelah kontrak berakhir 2021, kata Sukhyar, Freeport bisa memperpanjang dengan sistem izin tambang, jika diberikan pemerintah."Diperpanjang bukan kontrak lagi, akan tetapi kita mengenal izin. Kegiatan usaha baru itu izin, bukan kontrak. Kontrak yang ada diakui sampai berakhir masanya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemberian mekanisme izin diakui akan lebih menguntungkan pemerintah, karena ada aturan baru, sehingga perusahaan tambang harus mengikutinya. Hal ini berbeda dengan sistem kontrak karya yang terlebih dahulu harus melakukan renegosiasi dan duduk bersama.

Izin mengeluarkan ketentuan kapan saja sesuai keinginan pemerintah. Hal itu tergantung sikap pemerintah saat berikutnya apa mau royalti dinaikkan atau diturunkan. Mereka harus ikut itu. Kalau kontrak, harus bicara dulu dan sebagainya.

Mengenai perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021, Sukhyar kembali menegaskan itu adalah wewenang pemerintah berikutnya. Pemberian izin tambang selanjutnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah baru."Fungsi pemerintah sekarang menyampaikan pesan UU. Paling cepat dua tahun sebelum berakhir (2019). Amandemen ini juga tidak bisa jadi jaminan," kata Sukhyar lagi. (saksono)

BERITA TERKAIT

Kisruh Pasaraya dan Matahari Berakhir Damai

Kisruh Pasaraya dan Matahari Berakhir Damai  NERACA Jakarta - Perselisihan bisnis antara PT Pasaraya Toserbajaya dan Matahari Departemen Store berakhir…

DOID Tengah Perpanjang IUP Anak Usaha - Fokus Bisnis Batu Bara

NERACA Jakarta – Ditengah menggeliatnya bisnis batu bara, PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) tengah disibukkan mengurus pengembalian izin usaha…

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ternyata, Ikan Impor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengumumkan 27 produk ikan kaleng makerel mengandung cacing parasit. Sebelumnya, BPPOM Kota…

Siapa Lebih Dipercaya, Menkes atau IDI?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan 27 merek produk makarel mengandung parasit cacing. Temuan ini diperoleh setelah BPOM meneliti…

Ini Dia, 27 Merek Sarden Mengandung Cacing

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan perkembangan temuan dari isu ikan makarel mengandung parasit cacing. Sebelumnya, tiga merek yaitu…