KK Berakhir, Terbitlah IUP

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memutuskan semua jenis kontrak karya (KK) perusahaan pertambangan di Indonesia akan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar menjelaskan, mekanisme pemberian izin juga akan diberlakukan terhadap perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport Indonesia. Setelah kontrak berakhir 2021, kata Sukhyar, Freeport bisa memperpanjang dengan sistem izin tambang, jika diberikan pemerintah."Diperpanjang bukan kontrak lagi, akan tetapi kita mengenal izin. Kegiatan usaha baru itu izin, bukan kontrak. Kontrak yang ada diakui sampai berakhir masanya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemberian mekanisme izin diakui akan lebih menguntungkan pemerintah, karena ada aturan baru, sehingga perusahaan tambang harus mengikutinya. Hal ini berbeda dengan sistem kontrak karya yang terlebih dahulu harus melakukan renegosiasi dan duduk bersama.

Izin mengeluarkan ketentuan kapan saja sesuai keinginan pemerintah. Hal itu tergantung sikap pemerintah saat berikutnya apa mau royalti dinaikkan atau diturunkan. Mereka harus ikut itu. Kalau kontrak, harus bicara dulu dan sebagainya.

Mengenai perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021, Sukhyar kembali menegaskan itu adalah wewenang pemerintah berikutnya. Pemberian izin tambang selanjutnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah baru."Fungsi pemerintah sekarang menyampaikan pesan UU. Paling cepat dua tahun sebelum berakhir (2019). Amandemen ini juga tidak bisa jadi jaminan," kata Sukhyar lagi. (saksono)

BERITA TERKAIT

Saksi: Geo Dipa Tidak Perlu IUP Operasi Dieng-Patuha

Saksi: Geo Dipa Tidak Perlu IUP Operasi Dieng-Patuha  NERACA Jakarta - PT Geo Dipa Energi (Persero) tidak perlu memiliki izin…

Pasca Tax Amnesty, Habis Gelap Terbitlah Terang

Oleh: Johana Lanjar Wibowo *) Tax Amnesty atau Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak…

PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK BERAKHIR

PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK BERAKHIR : Suasana antrian wajib pajak yang akan membuat pelaporan SPT Tahunan di kantor Pusat Ditjen Pajak,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…