Siapapun presiden terpilih nanti beserta tim Kabinetnya pasti akan menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang berat dan kompleks. Pasalnya, meski dalam sepuluh tahun terakhir kinerja makroekonomi lumayan bagus, seperti pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4% per tahun, jumlah kelas menengah yang terus meningkat, dan PDB mencapai US$1 triliun,  terbesar ke-16 di dunia. Kondisi riil kehidupan sosial-ekonomi mayoritas rakyat sungguh sangat memprihatinkan. 

Lihat saja data BPS mengungkapkan,  sekitar 29,1 juta orang (11% total penduduk) masih miskin, dan 70 juta orang hampir miskin. Sekitar 7,39 juta penduduk usia kerja menganggur penuh, dan 37 juta orang setengah menganggur. Tantangan lainnya adalah semakin melebarnya kesenjangan antara kelompok orang kaya  dan orang miskin, yang tercermin dari rasio Gini yang pada 2004 hanya 0,31 kini menjadi 0,42.Bayangkan, 40 orang terkaya Indonesia memiliki harta kekayaan lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh 60 juta penduduk miskin.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta jurang antara si kaya dan si miskin yang makin melebar ditengarai telah mengakibatkan semakin marak dan masif nya pencurian, perampokan, konsumsi narkoba, bunuh diri, dan kecemburuan sosial yang acap kali muncul dalam berbagai bentuk demonstrasi serta perkelahian antara kelompok masyarakat. Perlu diingat, bahwa negara dengan rasio Gini di atas 0,45 biasanya selalu diguncang oleh aksi demonstrasi yang brutal atau perang saudara, seperti yang terjadi di Mesir, Syria, dan Libya.

Selain pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan kaya vs miskin, pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya adalah daya saing Indonesia yang masih rendah, yaitu peringkat ke-5 di ASEAN dan peringkat-38 di dunia (WEF, 2013). Padahal, di era globalisasi yang ciri utamanya adalah persaingan antar bangsa yang semakin tajam, hanya bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi,  yang bisa survive serta menjadi maju dan makmur.

Apalagi mulai 2015 kita telah sepakat memasuki era pasar bebas ASEAN. Nah, apabila kita gagal meningkatkan daya saing bangsa secara signifikan, niscaya defisit neraca perdagangan dan transakasi berjalan yang sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir bakal semakin membengkak. Kegagalan pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan dan energi, selain membuat harga bahan pangan dan energi semakin mahal serta biaya hidup dan ongkos produksi industri sangat tinggi, juga telah menyebabkan pasar domestik kita dibanjiri oleh beragam produk konsumsi impor.

Jika mulai tahun depan kita gagal meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional serta menciptakan lapangan kerja yang mensejahterakan rakyat dalam jumlah besar. Maka, potensi bonus demografi  yang terjadi sejak 2012 hingga 2030, yang merupakan peluang bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju dan makmur, akan sia-sia. Sebaliknya, Indonesia akan terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap), alias tidak bisa menjadi bangsa maju dan sejahtera.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu tidak mampu mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan masyarakat? Karena, pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir kurang berkualitas. Sebagian besar (70 %) digerakkan oleh sektor konsumsi (53%), ekspor komoditas mentah, sektor keuangan, dan sektor non-tradable seperti angkutan, properti, dan dunia hiburan. Kita tahu, bahwa sektor-sektor ekonomi semacam ini hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Ini tantangan berat buat presiden terpilih nanti.