Proyek Ekspor Dengan Harga Obral - KASUS EKSPOR LNG TANGGUH KE FUJIAN

Ketidakmampuan Indonesia mencari sendiri pembeli hasil kilang LNG Tangguh di Papua, rupanya berbuah kerugian besar bagi keuangan negara. Sebab, harga jual yang ditetapkan melalui perantara, yaitu British Petroleum (BP) sangat murah, sehingga cenderung tak memperoleh keuntungan yang signifikan.

Itu sebabnya, di menjelang detik-detik pergantian rezim pemerintahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu diapresiasi karena berhasil merenegosiasi harga jual LNG Tangguh ke pembeli dari Fujian,Tiongkok. Semula hanya US$ 2,7 per MMBTU, kini berubah menjadi US$ 8 per MMBTU (juta british thermal unit) dan berlaku mulai 1 Juli 2014.

Tim renegosiasi Kementerian ESDM yang dipimpin Menteri ESDM Jero Wacik juga berhasil meniadakan batasan maksimum harga Japan Crude Cocktail atau harga patokan minyak mentah Jepang (JCC) yang sebelumnya US$ 38/bbl. Tentu saja, dampak dari renegosiasi tersebut membuahkan hasil yaitu meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan pendapatannya bisa melonjak hingga tiga kali lipat. “Ada potensi kenaikan pendapatan negara sekitar 300% setelah harga baru gas Tangguh berlaku per 1 Juli ini," kata Wacik di kantornya belum lama ini.

Wacik menjelaskan, kenaikan pendapatan hingga tiga kali lipat itu berasal dari kalkulasi harga lama gas Tangguh dari semula US$ 3,3 per MMBTU menjadi US$ 8 per MMBTU. Potensi pendapatan dari semula hanya US$ 5,2 miliar menjadi 20,9 miliar atau setara dengan Rp 251 triliun.

Harga patokan itu pun naik terus secara bertahap. Pada 2015, harga kembali naik dari US$ 8/MMBTU menjadi US$ 10,3 per MMBTU, dan naik lagi pada 2016 menjadi US$ 12 per MMBTU. Sedangkan pada 2017, harga gas merangkak lagi menjadi US$ 13,3 per MMBTU dengan patokan harga JCC pada posisi US$ 100 per barrel.

Menurut Wacik, renegosiasi kembali dibuka pada 2018. Namun, kata dia, trend harga patokan minyak mentah Jepang juga terus meningkat, walaupun secara bertahap. Itu sesuai dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang cenderung terus naik.

Soal keberhasilan renegosiasi tersebut, awalnya Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IReSS) Marwan Batubara pesimistis bakal sukses. Sebab, perjuangan itu sudah dilakukan sejak lima tahun lalu. Namun, kata dia, renegosiasi itu harus dilakukan mengingat patokan harga yang ditetapkan sangat murah dan cenderung merugikan keuangan negara.

Menurut Marwan, harga gas yang dipasok untuk kebutuhan dalam negeri seharusnya lebih murah atau paling tidak disamakan dengan harga gas yang diekspor ke Tiongkok. Harga jual ke Tiongkok hanya US$ 3,3 per MMBTU, sedangkan harga jual dari kilang Bontang mencapai US$ 15 per MMBTU dan harga untuk pasar domestik US$ 5 per MMBTU.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung untuk melakukan renegosiasi harga LNG Tangguh tersebut ke pihak pembeli di Provinsi Fujian, Tiongkok.

"Tahun 2012 saya mengingatkan Pemerintah Tiongkok bahwa negosiasi harga gas Tangguh penting untuk keadilan. Indonesia tak ingin merugi," kata Presiden SBY di Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir Juni 2014. Menurut Presiden SBY, adanya perubahan harga itu jelas mencerminkan rasa keadilan, karena ada lonjakan kenaikan penerimaan negara hingga 3-4 kali lipat dari sebelumnya. Renegosiasi tentu saja jangan berhenti hanya di Tangguh saja, tapi juga harus dilakukan terhadap seluruh kontrak karya yang ada. (saksono)

BERITA TERKAIT

Asosiasi Dorong Petani Tembakau Jalin Kemitraan Dengan Perusahaan Rokok

NERACA Jakarta - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendukung wacana pemerintah untuk mewajibkan importir atau perusahaan rokok membangun kemitraan dengan…

Pasar Properti Masih Tertekan - Intiland Pilih Kerjasama Kembangkan Proyek Maja

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan properti di Maja, Banten, seperti yang sudah dilakukan PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) menjadi daya…

Hary Tanoesoedibjo & Jokowi Bicarakan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan 7%-8%

JAKARTA, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertemu Presiden RI Joko Widodo membahas pembangunan ekonomi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional…

2024, Target Pindah Ibukota Negara

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti ibukota bisa dipindahkan menuju kota baru. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ini akan…

Cari Skema Khusus Danai Pemindahan Ibukota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan tiga alternatif daerah untuk pemindahan ibu kota. Ada yang 80.000 hektare, 120.000…