Potensi Laut dan Energi - Oleh Bani Saksono (adalah wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Sektor perikanan dan kelautan sesungguhnya mampu memberikan kontribusi pada keuangan negara hingga mencapai US$ 1,2 triliun per tahun. Namun, berdasarkan survey yang dilakukan McKinsey Global Institute, potensi perikanan di perairan Nusantara baru mampu dimanfaatkan sekiitar 10%. Padahal, McKinsey memperkirakan pada 2030 ekonomi Indonesia akan menjadi ke-7 besar di dunia.

Ada empat sektor yang bisa menunjang perekonomian nasional. Yaitu, sumber daya alam, pertanian, perikanan, dan jasa. Khusus sektor perikanan, dari potensi perikanan hingga mencapai US$ 1,2 triliun dapat dikembangkan lagi menjadi US$1,8 triliun.

Itu sebabnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Soetardjo akan fokus mendorong peningkatan nilai investasi pada sektor perikanan. Karena keberhasilan kinerja investasi tersebut, menunjukkan indikator berhasilnya perbaikan iklim investasi yang dilakukan KKP, terutama dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Menurut dia, investsi tersebut juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bisa diserap sektor kelautan dan perikanan. Mereka adalah para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan. Jika konsumsi ikan dalam negeri mencapai 31,64 kg/kapita/tahun, maak dibutuhkan sekitar 6 juta ton ikan dari hasil on farm.

Itu sebabnya, Syarif berkeyakinan sektor perikanan mampu memberikan kontribusi mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, politik pangan harus berpihak pada rakyat agar terjamin ketersediaan pangan secara nasional yang terjangkau.

Sementara itu, dari sektor energi, saat ini cadangan dan produksi energi Indonesia meliputi minyak bumi dengan sumber daya 56,6 miliar barel, cadangan 8,4 miliar barel, produksi 348 juta barel dan rasio cadangan/produksi 24 tahun. Gas bumi dengan sumber daya 334,5 TSCF, cadangan 165 TSCF, produksi 2,79 TSCF dan rasio cadangan/produksi 59 tahun. Batubara dengan sumber daya +/- 161 miliar ton, cadangan +/- 28 miliar ton dan produksi +/-391 juta ton.

Sedangkan rasio cadangan/produksi 93 tahun. Coal bed methane (CBM) dengan sumber daya 453 TSCF. Tenaga air 75,67 GW, panas bumi 27 GW, mikro hydro 0,45 GW, biomass 49,81 GW, tenaga surya 4,8 kWh/m2/day, tenaga angin 9,29 GW dan uranium 3 GW untuk 11 tahun (hanya di Kalan, Kalimantan Barat). Itu data yang dilansir Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

Menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi baik kalangan rumah tangga, industri, jasa, termasuk transportasi. Upaya memenuhi kebutuhan energi itu diharapkan tidak menjadi beban biaya tinggi bagi masyarakat dan sektor usaha. Juga diharapkan tidak menjadi beban keuangan negara karena harus mengeluarkan subsidi besar. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ketahanan pangan dan energi nasional yang diupayakan dari potensi sumber daya yang ada, hingga tak tergantung pasokan luar negeri alias impor. []

BERITA TERKAIT

Berikan Setimen Positif IHSG Awal Pekan - Neraca Perdagangan Surplus

NERACA Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (16/10) sore, ditutup menguat 25,57…

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Budi Susanto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Budi Susanto NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang tanah dan bangunan mantan…

Riset Genetika dan Pendampingan Difabel - FK Unswagati Tingkatkan Kualitas Calon Dokter

Riset Genetika dan Pendampingan Difabel FK Unswagati Tingkatkan Kualitas Calon Dokter NERACA Cirebon - Tidak banyak kampus di negeri ini…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…