Jual beli bangku sekolah sudah menjadi rahasia umum, kondisi ini pun sudah berlangsung bertahun-tahun. Praktik tersebut mengakibatkan berkurangnya kuota peserta didik. Hal tersebut membuat sebagian orangtua terpaksa menelan kekecewaan karena setelah melakukan beberapa tahap PPDB Online, nama anak mereka tetap tidak tercantum sebagai salah satu kandidat peraih kursi kosong di sekolah negeri. 

NERACA

Bukan main bertubi-tubinya penghalang yang menerjang peserta didik kita. Bagaimana tidak? Setelah berjibaku dengan Ujian Nasional, kini para peserta didik harus dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan bangku setelah mereka di jenjang berikutnya. Hanya kurang dari seminggu sebelum tahun ajaran baru dimulai, beberapa siswa pintar dengan nilai Ujian Nasional (UN) tinggi masih berburu bangku kosong di sekolah-sekolah negeri di Jakarta.

Hal tersebut membuat sebagian orangtua terpaksa menelan kekecewaan karena setelah melakukan beberapa tahap Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online, nama anak mereka tetap tidak tercantum sebagai salah satu kandidat peraih kursi kosong di sekolah negeri. Bukan karena kesalahan administrasi, para orang tua mengkhawatirkan tengah terjadi praktik ‘jual-beli’ bangku sehingga mengurangi kuota peserta didik.

Menurut kabar, praktik "jual-beli" satu kursi untuk SD dipatok Rp5 juta per siswa, SMP Rp5-10 juta per siswa, dan SMA Rp7,5-15 juta per siswa. Bahkan, sejumlah informasi menyampaikan masih terjadi praktik "titipan-titipan" dari pejabat-pejabat agar anak atau saudaranya dapat masuk tanpa melalui PPDB online.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI, untuk tingkat SD tersedia sebanyak 55.665 kursi yang terdiri dari 49.982 kursi untuk siswa asal DKI dan 5.683 kursi untuk siswa dari luar DKI. Kursi untuk tingkat SMP sebanyak 42.447 dari 284 sekolah yang terdiri atas jalur domisili 35.198 kursi, jalur prestasi 2.994 kursi, jalur inklusi 903 kursi dan siswa luar DKI 3.352 kursi. 

Lalu, kursi untuk tingkat SMA tersedia sebanyak 16.727 yang terdiri dari jalur domisili 13.915 kursi, jalur prestasi 1.274 kursi, jalur inklusi 224 kursi dan siswa luar DKI 1.314 kursi. Sementara itu, jumlah kursi untuk tingkat SMK sebanyak 15.719 kursi yang terdiri atas jalur domisili 14.231 kursi, jalur prestasi 636 kursi, jalur inklusi 218 kursi dan untuk siswa luar DKI sebanyak 634 kursi.

Guna mengantisipasi terjadinya jual beli bangku kosong di sekolah, Kadisdik  DKI Lasro Marbun  telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK, serta mengigatkan mereka agar tidak melakukan jual beli bangku kosong pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2014-2015. Jika kedapatan dilakukan jual beli bangku kosong, maka Kadisdik tidak akan segan mencopot mereka dari jabatan kepala sekolah.

"Kita sudah kumpulkan semua kepala sekolah untuk membuat komitmen mengenai praktik jual beli bangku kosong di sekolah. Kita pastikan tahun ini hal itu tidak akan terjadi," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun di Balai Kota, Jakarta Pusat belum lama ini.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Lasro juga telah mengirimkan surat edaran ke sekolah masing-masing. Rencananya, pengumuman terkait ketersediaan bangku kosong itu akan dilakukan dalam waktu dekat. 

"Karena sudah kami beri surat edaran dan kami beri pengarahan kepada para kepala sekolah, kalau nanti diketahui masih ada jual beli bangku kosong, maka kami tidak akan segan-segan mencopot jabatan kepala sekolah itu," ujar dia.

Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut langsung kepada Dinas Pendidikan DKI apabila mengetahui adanya praktik semacam itu. 

Pemicu Kecurangan

Bangku kosong bisa terjadi jika siswa yang dinyatakan lolos seleksi PPDB Online ternyata tak melakukan daftar ulang pada jadwal yang telah ditentukan. Pengisian bangku kosong hanya dimungkinkan melalui proses perpindahan siswa. Lantas apa pemicu terjadinya kecurangan tersebut?

Menurut Pengamat pendidikan, Arie S. Widodo, adanya beli bangku itu sudah lama hangat diperbincangkan. Ini berawal dari sistim rayon untuk pemerataan wilayah serapan peserta didik, namun seiring waktu yang berjalan sistem ini banyak disalahgunakan

“Kecurangan tersebut bukan akibat kesalahan sekolah atau instansi pendidikan. Pasalnya, beberapa oknum orangtua murid sengaja memindahkan domisili agar bisa memasuki rayon yang diinginkan melalui kantor kelurahan. Oleh sebab itu, anak yang seharusnya mendapatkan bangku sekolah di wilayahnya menjadi tergusur,” ujar dia

Sementara itu, salah seorang panitia PPDB di SMAN 68 Jakarta, Sukma Erawan, menyampaikan, dengan sistem pendaftaran online para orangtua tidak bisa lagi ‘bermain’ dengan sekolah yang dituju. Sebab, sistem online tidak bisa dimanipulasi, karena semua data masuk secara sistemik baik data akademik hingga nomor induk kependudukan.

“Selain itu, sistem online yang diterapkan dalam PPDB dipastikan tidak bisa diintervensi keinginan segolongan orang-orang untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan atau favorit. Karena sejak tiga tahun terakhir, tidak ada lagi sekolah unggulan, atau klasifikasi sekolah seperti sekolah regular, SSN, dan RSBI,” ujar dia