Perbaikan Sistem Anggaran untuk Optimalisasi Belanja K/L

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk optimalisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), terutama belanja modal, dengan, salah satu upayanya yakni perbaikan sistem penganggaran.

"Penyerapan belanja kementerian dan lembaga, terutama belanja modal untuk memberikan stimulus pertumbuhan," katanya, menanggapi pandangan sejumlah Fraksi di DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 di Gedung Parlemen di Jakarta, Selasa (8/7).

Chatib memberikan tanggapan itu untuk menjawab pandangan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS dan Partai Gerindra, tentang pengelolaan belanja pemerintah untuk mampu menjadi stimulus pertumbuhan dan prioritas belanja modal.

Dia menjelaskan perbaikan sistem anggaran itu dilakukan agar pengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan sehingga pencapaian target dengan implementasi penganggaran berbasis kinerja dapat dilaksanakan secara konsisten untuk meminimalisir revisi anggaran.

Dengan begitu, kata Chatib, pola penyerapan anggaran dapat diperbaiki dan lebih cepat teralisasi.

Selain perbaikan sistem penganggaran, dia mengatakan, beberapa upaya untuk optimalisasi belanja K/L antara lain, dengan kebijakan yang menyentuh reformasi birokrasi seperi penyederhanaan mekanisme untuk mempercepat prosedur pengadaan barang dan jasa.

"Kemudian menyederhanakan prosedur mekanisme revisi anggaran dan pencairan anggaran," ujarnya.

Dia melanjutkan, pada upaya lainnya pemerintah akan mengupayakan peningkatan fleksibilitas K/L dalam pelaksanaan anggaran dan mendisplinkan pelaksanaan anggaran dengan penerapan penghargaan dan hukuman secara konsisten dna objektif.

Di bagian lain, Chatib mengatakan, pemerintah juga akan mengupayakan program kebijakan percepatan tumbuhnya sektor-sektor yang kegiatan ekonominya berorientasi pada pasar luar negeri (tradeable), seperti sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.

Sektor "tradeable" menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan pajak pada 2013.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor "tradeable" mencapai sekitar 2,3%.

Berdasarkan data per 30 Desember 2013 lalu, Kemenkeu mencatat sebanyak 44 Kementerian atau Lembaga (K/L) atau 51,2% dari keseluruhan Kementerian Lembaga, yang telah melakukan penyerapan belanja pada 2013 di atas 90%.

Kementerian atau Lembaga yang memiliki daya serap anggaran di atas rata-rata antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Polri dan Kementerian Perdagangan.

Kemenkeu juga mencatat ada 28 Kementerian Lembaga atau 32,6%, yang memiliki daya serap sedang antara 80% hingga 90%, dan 14 Kementerian Lembaga atau 16,3% dengan daya serap di bawah 80%.

Kementerian Lembaga yang masih memiliki daya serap anggaran di bawah 80%, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian PAN dan RB, KPU dan KPK. [agus]

BERITA TERKAIT

Mazda Perkenalkan CX-3 GT Sport Nav Plus untuk Inggris

Mazda memperkenalkan mobil CX-3 edisi terbatas dengan mesin 2.0 liter yang hanya diproduksi 500 unit untuk pasar Inggris. Eksekutif Mazda…

BPPT Luncurkan Rumah Tahan Gempa untuk Daerah Rawan Bencana

BPPT Luncurkan Rumah Tahan Gempa untuk Daerah Rawan Bencana NERACA Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan prototipe…

Mengawal Kontribusi Pajak untuk Menjadi Manfaat

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…