Perbankan Syariah Terus Berkembang - Mataram, NTB

NERACA

Jakarta - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat mencatat perbankan syariah di daerah itu terus berkembang karena dukungan pertumbuhan ekonomi yang positif dan terbukanya pasar syariah.

"Peningkatan kinerja perbankan syariah di NTB, juga menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut," kata Kepala Perwakilan BI Nusa Tenggara Barat (NTB), H Bambang Himawan, seperti dikutip Antara di Mataram, NTB, Selasa (8/7).

Bambang menyebutkan indikator kinerja utama bank umum syariah di NTB yang terdiri atas aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan, menunjukkan perkembangan positif.

Total aset perbankan syariah hingga triwulan I 2014 tumbuh 61,84 persen dibanding periode yang sama 2013 (yoy) yang mencapai 28,79 persen. Sementara secara kuartal ke kuartal (qtq) mencapai2 8,69 persen dibanding triwulan IV 2013 yang mencapai 7,61 persen.

Secara nominal, total aset perbankan syariah NTB pada triwulan I 2014 sebesar Rp2,51 triliun, meningkat dari triwulan IV 2013 yang sebesar Rp1,95 triliun.

Sementara dana masyarakat yang disimpan pada bank umum syariah di NTB, tumbuh sebesar 16,89 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2013 yang tumbuh sebesar 18,32 persen.

"Secara triwulanan DPK mengalami kontraksi 4,5 persen (qtq) menjadi Rp834 miliar dari triwulan sebelumnya sebesar Rp873 miliar," sebut Bambang.

Berdasarkan komposisinya, lanjut Bambang, peningkatan dana perbankan syariah didorong oleh tingginya pertumbuhan simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 34,89 persen dan 12,65 persen (yoy).

Sementara simpanan giro terus mengalami perlambatan selama satu tahun terakhir, bahkan pada triwulan I 2014 mengalami kontraksi sebesar 10,84 persen (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan IV 2013 yang mengalami kontraksi sebesar 41,01 persen.

Secara triwulanan, dana masyarakat yang mengalami kontraksi berasal dari tabungan yang menurun sebesar 9,55 persen (qtq), sedangkan deposito dan giro masih mampu tumbuh secara triwulanan masing-masing sebesar 9,64 persen (qtq) dan 3,85 persen (qtq).

Untuk pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah di NTB, kata Bambang, berdasarkan lokasi proyek yang dilaksanakan sepanjang triwulan I 2014 dengan angka pertumbuhan sebesar 25,00 persen (yoy) dan 2,53 persen (qtq).

Pertumbuhan itu mengalami melambat dibandingkan triwulan IV 2013 yang mampu tumbuh sebesar 31,62 persen (yoy) dan 6,38 persen (qtq) dengan baki debet sebesar Rp 1,89 triliun.

Berdasarkan jenisnya, penyaluran pembiayaan konsumtif memperoleh porsi tinggi dengan persentase sebesar 53,39 persen dari total pembiayaan. Sementara pembiayaan produktif yang terdiri dari modal kerja dan investasi tumbuh dengan persentase yang lebih kecil, yaitu masing sebesar 24,92 persen dan 21,49 persen.

Menurut Bambang, tingginya pembiayaan konsumtif bank umum syariah di NTB, menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai mempercayai perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kinerja penyaluran pembiayaan yang meningkat didukung dengan kualitas pembiayaan yang terjaga.

Hal itu tercermin dari rasio "non performing financing" (NPF) atau tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 1,13 persen.

"Rasio tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,36 persen, akan tetapi masih dalam batas aman," ujar Bambang.

Ia mengatakan fungsi intermediasi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau yang biasa disebut "financing to deposit ratio" (FDR) menunjukkan kinerja yang tinggi.

Hal itu tercermin dari FDR sebesar 226,60 persen, jauh dari ambang maksimal yang dianjurkan yakni sebesar 92 persen.

Berdasar perkembangan itu, Bambang memperkirakan perbankan syariah di NTB akan terus tumbuh positif. "Terlebih mayoritas penduduk di daerah ini adalah muslim," katanya. [ant]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…