Ditjen Pajak Harus Keluar dari Kemenkeu

Penilaian BPK

Kamis, 10/07/2014

NERACA

Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil menyarankan agar lembaga yang mengurus penerimaan pajak di Indonesia dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga ini bisa berupa kementerian atau badan tersendiri. Atau dengan kata lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus keluar dari Kementrian Keuangan.

Mengingingat 96% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Posisinya yang sangat penting membuat lembaga yang bertanggung jawab terhadap pajak harus independen.

"Tidak tahu persis, skemanya nanti seperti apa tergantung presiden yang baru nanti. Yang pasti Ditjen Pajak dia harus berdiri sendiri, jadi kementerian silahkan badan silahkan. Kewenangan itu harus diberikan, kalau pajak kita ambruk hancur republik ini," kata Rizal di Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Rizal, posisi Ditjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan saat ini membuatnya sulit bergerak. Misalnya permintaan tambahan pegawai pajak, yang sampai sekarang belum memadai.

"Sekarang ini, Ditjen Pajak kalau mau ekspansi sulit. Kalau mau angkat pegawai, dia harus menunggu Men PAN-RB dulu," tutur Rizal.

Tahun lalu, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.077 triliun atau lebih kecil 6% dari target yang ditetapkan. Kondisi tidak mencapai target, menurut Rizal, sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya.

"Maka dari itu, harus ada pembenahan kelembagaan dan pemberian remunerasi kepada aparat pajak yang merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja optimalisasi penerimaan pajak," jelasnya.

Ungkapan serupa di lontarkan Darussalam, Managing Direktur Danny Darusalam Tax Center Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dapat mengakses Wajib Pajak secara lebih luas, maka harus menjadi lembaga independen. Selama ini Ditjen Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal tersebut yang menyulitkan Ditjen Pajak bergerak leluasa. "Ditjen Pajak harus menjadi lembaga independent yang kewengangannya bisa lebih besar," katanya.

Darussalam mengatakan kalau Ditjen Pajak tidak bisa merubah menjadi lembaga independent yang terpisah dari Kementerian Keuangan, kewengangan Ditjen pajak harus full tanpa kendali Menteri Keuangan. "Harus ada pemangkasan kewenangan Menkeu," ujarnya.

Darussalam menjelaskan di luar negeri, Ditjen Pajak tidak harus terkungkung Menteri Keuangan. Sebab itulah perpajakan di luar negeri target-target pajak cepat terpenuhi. "Malaysia dan Singapura sudah independent Ditjen Pajaknya," paparnya.

Sama halnya dengan Darussalam,Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azar Azis mengaku masih terus berupaya memisahkan instansi pengumpul pendapatan negara (Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak) dari induknya selama ini yakni Kementerian Keuangan. Pemisahan ini diyakini perlu dilakukan agar bisa fokus meningkatkan penerimaan negara.

Menurut pengakuannya, Harry sudah memperjuangkan ini sejak 2006. Dengan dipisahkan dari Kemenkeu, Ditjen Pajak diharapkan bisa bekerja dengan efektif, optimal dan tidak tergantung dari Kementerian Keuangan. "Saya akan selalu terus dorong politik penerimaan satu lembaga pajak dan bea cukai di bawah badan penerimaan (di luar Kemenkeu). Selama ini Kemenkeu beri target tapi yang bekerja Pajak dan capaian selalu stagnan. Harus kita todong Kemenkeu itu," tandasnya. [agus]