NERACA

Jakarta – Pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi makro APBN 2015 mendatang. Hal ini disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna DPR RI bersama pemerintah. 

"Kami menyampaikan pokok pembahasan rencana kerja pemerintah 2015 dan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Yasonna H Laoly dalam pembacaan laporan di rapat paripurna di Jakarta, Selasa (8/7).

Yasonna mengatakan rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu visi dan misi presiden terpilih.

Tema rencana kerja pemerintah 2015 adalah melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, yang meliputi beberapa bidang pembangunan. 

Sementara, arah kebijakan fiskal tahun depan yang diusulkan oleh pemerintah adalah penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

"Strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pemerataan hasil pembangunan nasional," kata Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna memaparkan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2015, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5%-6%, inflasi 3,5%-5,0% dan nilai tukar Rp11.500-Rp12.100 per dolar AS. 

Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen-6,5 persen, harga ICP minyak 830 ribu-900 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu-1.260 ribu barel per hari.

Yasonna menambahkan, defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 1,7%-2,5% terhadap PDB, atau tidak mengalami perubahan dari usulan awal pemerintah.

"Arah defisit anggaran tahun 2015 adalah untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal," paparnya.

Menanggapi hal itu, Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menilai pemerintah terlalu pesimistis dalam targetnya terhadap asumsi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2015. Terlebih lagi bila asumsi pertumbuhan ekonomi 2015 itu di bawah yang dipatok pada tahun ini.
"Tapi 2015 malah terlalu pesimis dengan target 5,5-6%," kata Lana.

Dia mengungkapkan seharusnya dalam tahun pertama pemerintahan yang baru terbentuk sudah terjadi pembangunan-pembangunan infrastruktur dan realisasi janji-janji pada masa kampanye. Dengan begitu, ada dampak bagi pertumbuhan ekonomi karena adanya penambahan infrastruktur dan berbagai hal penunjang lainn yang akan memperbaiki perekonomian Indonesia.

Lebih jauh, Lana mengungkapkan, selain menumbuhkan optimisme pada pertumbuhan ekonomi, terbentuknya pemerintahan yang baru seharusnya juga berdampak positif bagi arus investasi yang masuk ke Indonesia. Terpilihnya presiden yang baru juga akan memberikan sentimen yang positif pada penguatan rupiah. Adapun nilai tukar rupiah, menurut dia, seharusnya menguat pada masa-masa pemerintahan baru karena dorongan optimisme dan kepercayaan para investor untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015, di antaranya disebutkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,5-6 %. Sedangkan pada asumsi 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada angka 6%.

Sedangkan ihwal nilai tukar rupiah, Chatib Basri menyampaikan pemerintah mematok angka Rp 11.500–12.000 per dolar AS. Pada 2014, pemerintah mematok kurs rupiah dengan dolar pada kisaran Rp 10.500 per dolar AS. [agus]