Secara akademis tata cara dan mekanisme penyusunan progam pembangunan banyak referensi yang dapat dijadikan bahan acuan. Hampir semua divisi atau biro di kantor pemerintah yang menangani bidang perencanaan dan penyusunan progam pasti sangat berpengalaman dalam menjalankan fungsinya. Tapi satu hal yang sering kita jumpai sehari-hari di lapangan, banyak progam yang "mangkrak" setelah dieksekusi karena kegiatan atau proyek yang dilaksanakan sejatinya tidak dibutuhkan.

Akibatnya adalah bahwa sumber daya yang teralokasi pada pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan menjadi sebuah pemborosan, meskipun secara administrasi penggunaannya sudah dapat dipertanggung jawabkan. Informasi sekilas seperti itu adalah sebuah fenomena yang berlaku umum dan terjadi di seluruh kementrian/lembaga pemerintah.

Sumber daya yang teralokasikan pada progam nilai anggarannya cukup besar, namun output dan manfaat nya nyaris tidak seimbang. Fenomena semacam ini harus segera diakhiri karena selain hanya bersifat pemborosan, juga efektifitasnya tidak ada, sehingga nilai akuntabilitas publiknya bisa digugat oleh masyarakat. Progam pembangunan yang baik harusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Secara timbal balik pendekatan yang paling ideal adalah bahwa progam pada dasarnya sebuah pasokan energi  positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar kondisi kehidupannya berubah ke arah yang lebih baik, lebih bisa tumbuh dan berkembang karena adanya pasokan progam dari pemerintah yang kualitasnya baik.

Dari sisi penawaran, progam-progam yang kualitasnya tidak baik, dan berdasarkan penilaian jika dilaksanakan malah berpotensi menimbulkan masalah baru sebaiknya ditolak. Karena progam dibuat pada dasarnya untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat,apakah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan atau di bidang-bidang yang lain. Jumlah APBN setiap tahun anggaran bertambah besar. Tahun 2014 nilai APBN sudah mencapai sekitar Rp 1.800 triliun, merupakan jumlah yang tidak kecil sebagai energi penggerak pembangunan. Tapi sayang, nilai yang sebesar itu ternyata hampir dua pertiga lebih habis hanya terpakai untuk pembelanjaan yang bersifat konsumtif, dibandingan yang teralokasi untuk mendukung kegiatan yang bersifat investasi.

Dari pendekatan penawaran dan permintaan, progam yang postur anggarannya seperti itu adalah memberikan suatu bukti bahwa sumbangan pengeluaran belanja konsumsi (rumah tangga dan pemerintah), nisbahnya menjadi sangat besar, yaitu mencapai sekitar 55% terhadap PDB nasional di setiap tahun. Sementara itu, sumbangan belanja investasi pisik hanya berada pada kisaran 30% dari PDB. Atau bisa dibaca secara lain yang menikmati sebagian besar manfaat dari adanya suatu progam adalah pemerintah sendiri dengan seluruh jajaran birokrasinya.

Sedang outputnya yang berupa public good sangat sedikit yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah semakin banyaknya produk public good berupa infrastruktur fisik dan non fisik yang dapat dihasilkan agar kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.