Referensi Pembangunan Nasional

Secara akademis tata cara dan mekanisme penyusunan progam pembangunan banyak referensi yang dapat dijadikan bahan acuan. Hampir semua divisi atau biro di kantor pemerintah yang menangani bidang perencanaan dan penyusunan progam pasti sangat berpengalaman dalam menjalankan fungsinya. Tapi satu hal yang sering kita jumpai sehari-hari di lapangan, banyak progam yang "mangkrak" setelah dieksekusi karena kegiatan atau proyek yang dilaksanakan sejatinya tidak dibutuhkan.

Akibatnya adalah bahwa sumber daya yang teralokasi pada pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan menjadi sebuah pemborosan, meskipun secara administrasi penggunaannya sudah dapat dipertanggung jawabkan. Informasi sekilas seperti itu adalah sebuah fenomena yang berlaku umum dan terjadi di seluruh kementrian/lembaga pemerintah.

Sumber daya yang teralokasikan pada progam nilai anggarannya cukup besar, namun output dan manfaat nya nyaris tidak seimbang. Fenomena semacam ini harus segera diakhiri karena selain hanya bersifat pemborosan, juga efektifitasnya tidak ada, sehingga nilai akuntabilitas publiknya bisa digugat oleh masyarakat. Progam pembangunan yang baik harusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Secara timbal balik pendekatan yang paling ideal adalah bahwa progam pada dasarnya sebuah pasokan energi positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar kondisi kehidupannya berubah ke arah yang lebih baik, lebih bisa tumbuh dan berkembang karena adanya pasokan progam dari pemerintah yang kualitasnya baik.

Dari sisi penawaran, progam-progam yang kualitasnya tidak baik, dan berdasarkan penilaian jika dilaksanakan malah berpotensi menimbulkan masalah baru sebaiknya ditolak. Karena progam dibuat pada dasarnya untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat,apakah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan atau di bidang-bidang yang lain. Jumlah APBN setiap tahun anggaran bertambah besar. Tahun 2014 nilai APBN sudah mencapai sekitar Rp 1.800 triliun, merupakan jumlah yang tidak kecil sebagai energi penggerak pembangunan. Tapi sayang, nilai yang sebesar itu ternyata hampir dua pertiga lebih habis hanya terpakai untuk pembelanjaan yang bersifat konsumtif, dibandingan yang teralokasi untuk mendukung kegiatan yang bersifat investasi.

Dari pendekatan penawaran dan permintaan, progam yang postur anggarannya seperti itu adalah memberikan suatu bukti bahwa sumbangan pengeluaran belanja konsumsi (rumah tangga dan pemerintah), nisbahnya menjadi sangat besar, yaitu mencapai sekitar 55% terhadap PDB nasional di setiap tahun. Sementara itu, sumbangan belanja investasi pisik hanya berada pada kisaran 30% dari PDB. Atau bisa dibaca secara lain yang menikmati sebagian besar manfaat dari adanya suatu progam adalah pemerintah sendiri dengan seluruh jajaran birokrasinya.

Sedang outputnya yang berupa public good sangat sedikit yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah semakin banyaknya produk public good berupa infrastruktur fisik dan non fisik yang dapat dihasilkan agar kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Terus Pacu Industri Nasional Berdaya Saing Global - 4 Pilar Utama Bikin Indonesia Hebat

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan ada empat pilar utama yang akan membawa Indonesia mengalami lompatan jauh dengan…

Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesiasentris, Bukan Pencitraan

  Oleh: Winarto Ramadhan, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIT Makassar   Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki ambang masanya. Empat tahun pemerintahan sudah…

Dewan Jagung Nasional Dorong Petani Banten Kembangkan Jagung

Dewan Jagung Nasional Dorong Petani Banten Kembangkan Jagung  NERACA Lebak - Dewan Jagung Nasional (DJN) mendorong para petani di Banten…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Politik dan Ekonomi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Drama politik ekonomi semakin dipertontonkan para elite politik…

Hijrah Fest 2018, Buka Wawasan Umat

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah  Mungkin sudah berkali-kali event pameran atau expo yang diselenggarakan oleh organisasi  Islam selalu…

Impor Jagung dan Klaim Surplusnya

  Oleh:  Nailul Huda Peneliti INDEF  Masalah pangan sepertinya tidak pernah habis permasalahannya. Begitu kasus impor beras yang tidak ada…