Dunia Usaha Inginkan Stabilitas Politik

Pemilu Presiden 2014

Rabu, 09/07/2014

NERACA

Jakarta – Para pelaku dunia usaha kini menunggu hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang digelar hari ini, 9 Juli 2014. Tentunya kalangan pengusaha, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, menginginkan adanya stabilitas politik yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2014. “Siapapun yang menang bisa menghasilkan stabilitas tersebut," kata Hidayat di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin malam.

Hidayat menegaskan, investor masih melihat dan menunggu hasil Pilpres 2014 yang diharapkan memunculkan stabilitas. "Pilpres 9 Juli ketika sore hari sudah diketahui pemenangnya melalui hitung cepat dan diharapkan orang bisa menerima sehingga stabilitas bisa terwujud," kata dia.

Dia mencontohkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan angka yang positif. Hal itu menurut dia menunjukkan adanya kepercayaan diri terhadap stabilitas yang terjadi di dalam negeri. Menurut dia, siapapun yang menang maka kondisi stabil asalkan prosesnya berjalan dengan benar. Dia juga mencontohkan, produksi sebuah pabrikan motor dalam negeri yang belum lama ini diperuntukkan untuk ekspor 100%.

Prof. Firmanzah., PhD, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam tulisannya yang dimuat di Neraca, Senin, menegaskan, setelah Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif (DPR-RI) periode 2014-2019 secara demokratis, Indonesia perlu bersyukur bahwa masa kampanye Pilpres untuk memilih Presiden RI periode 2014-2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib dan damai.

“Hal ini semakin menegaskan kualitas dan kematangan berdemokrasi di Indonesia pasca-reformasi semakin baik. Hal ini penting karena tertib dan terkendalinya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban semasa kampanye merupakan prime-causa berjalan baiknya pembangunan ekonomi suatu negara. Praktis tidak ada satupun negara di dunia mampu memajukan perekonomiannya di tengah ketidakstabilan politik dan keamanan,” ujarnya.

Ketika Pilpres berjalan secara aman, ujarnya, demokratis dan tertib maka dipastikan ekonomi setelah Pilpres akan semakin meningkat. Menurut dia, hHal ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, dengan hadirnya Presiden dan kabinet baru akan meningkatkan ekspektasi dari masyarakat dan dunia usaha. Presiden dan kabinet baru dipastikan mengusung tema perubahan dan perbaikan dari periode sebelumnya. Selain itu juga, Presiden dan kabinet baru akan berusaha sekuat tenaga mewujudkan janji-janji politik semasa kampanye Pilpres.

Kedua, terjaganya situasi aman dan tertib akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Investor baik di pasar modal maupun sektor riil sangat sensitif terhadap stabilitas politik karena dapat mengganggu perencanaan dan imbal balik investasi mereka.

“Terlebih investasi di sektor riil dan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. BKPM sendiri menargetkan bahwa sepanjang 2014 diharapkan adanya realisasi investasi di atas Rp 456,6 triliun. Optimisme hal ini terwujud juga tercermin pada realisasi investasi kuartal I-2014 yang mencapaiRp. 106,6 triliun dan meningkat sebesar 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” tukasnya.

Ketiga, dengan terjaganya situasi aman dan tenang selama Pilpres maka akan semakin menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan investasi penting di Asia-Pasifik. Seiring dengan semakin membesarnya jumlah kelas menengah, kebijakan industrialisasi dan hilirisasi, pembangunan infrastruktur serta strategi pengelolaan inflasi yang terpadu akan mendorong kedua sisi aspek ekonomi baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Capital-inflow baik untuk pasar modal maupun investasi juga diprediksi akan semakin meningkat. Hal ini juga diperkuat dengan komitmen yang tinggi dari Pemerintah untuk terus menjaga fundamental perekonomian nasional.

“Tentunya kita semua berharap akan halnya pasca Pilpres 2004 dan 2009 bahwa semua kontestasi politik electoral berakhir setelah terpilihnya Presiden hasil pemungutan suara langsung. Masing-masing pendukung, relawan dan tim-sukses harus menerima siapapun yang diberikan mandate oleh rakyat, berupa suara terbanyak. Prinsip siap menang dan siap kalah merupakan keniscayaan di era demokrasi. Dukungan dari semua pihak siapapun nantinya yang akan terpilih sebagai Presiden RI 2014-2019 merupakan modal penting bagi bangsa ini untuk menyukseskan pembangunan ekonomi lima tahun mendatang,” terangnya.

Di pasar modal, Pilpres juga disikapi pelaku pasar dengan penuh khawatiran dan memilih wait and see, apakah hasil pemilu Presiden (Pilpres) akan berjalan aman atau tidak. Sehingga, hal tersebut memberikan banyak sentiment terhadap laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan juga pasar obligasi dalam negeri.

Bahkan menurut Sekretaris Umum Forum Komunikasi Certified Securities Analyst (CSA), Reza Priyambada, pasar obaligasi pada pekan ini tidak hanya dibanyangi hasil dari pilpres mendatang, tetapi juga dibayangi laju nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus bergerak fluktuatif,”Aksi mengamankan posisi dan menjauhi pasar berpotensi terjadi jika pelaku pasar menilai hasil dari pilpres tersebut tidak sesuai harapan,”ujarnya dalam risetnya yang disampaikan di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, dia berharap, apapun hasil pilpres agar bisa diterima pasar dan dapat menghilangkan kekhawatiran negatif akan memburuknya keadaan. Pelaku pasar diharapkan tetap bersikap rasional. Sementara pasar obligasi, baik obligasi pemerintah maupun korporasi pada pekan lalu naik didukung positifnya rilis data makroekonomi Indonesia dan terapresiasinya rupiah. Salah satu obligasi korporasi yang mendapat respon positif adalah Obligasi PWON senilai US$ 168 juta, yang diterbitkan PT Pakuwon Jati Tbk, yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 15 kali,”Sementara meski mayoritas obligasi mengalami penurunan imbal hasil (yield), tetapi diantaranya mengalami kenaikan untuk obligasi tenor pendek karena pelaku pasar lebih memilih obligasi tenor panjang seiring peningkatan harga obligasi tenor panjang dibanding tenor pendek," tutur dia.

Pemerintah pada pekan lalu menyerap lelang surat berharga syariah negara atau sukuk negara, yang diwarnai permintaan yield tinggi. Pemerintah menyerap Rp1,16 triliun atau di bawah target indikatif sebelumnya Rp1,5 triliun dan di bawah total penawaran yang masuk sebesar Rp1,96 triliun.

Sebelumnya pakar obligasi dari Bond Strategist, Tumpal Sihombing pernah bilang dalam tulisannya kepada Neraca, secara historis pergerakan indeks harga obligasi berkorelasi erat dengan peristiwa politik tanah air. Jangankan pilpres, pergantian menkeu saja bisa membuat indeks obligasi mengalami fluktuasi tinggi,”Investor senantiasa waspada dengan dampak kebijakan ekonomi pemerintah yang baru,”ujarnya.