NERACA

Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengajak nelayan dan petambak Indonesia turut menyukseskan Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Partisipasi aktif nelayan yang dimaksud tersebut tidak sebatas pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos. Tetapi juga untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan, penggiringan opini, hingga manipulasi rekapitulasi hasil-suara di kampung-kampung nelayan.

"Pemilu Presiden 9 Juli adalah pemilu dengan ongkos mahal, bahkan melebihi total APBN untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan di 2014 ini. Dengan biaya sebesar itu, adalah tanggungjawab semua pihak untuk memastikan hasil dari pemilu mendekati harapan nelayan," ujar Sugeng Nugrogo Presidium Nasional KNTI, dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Selasa.

Menurut dia, ada lebih dari 10 ribu desa pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar partisipasi nelayan dan petambak dalam pemilu kali dapat maksimal tanpa ada kekerasan dan manipulasi suara.

"Dengan minimnya aksesibilitas informasi terhadap kampung-kampung nelayan di Indonesia, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia telah menyediakan sms pelaporan kecurangan pilpres di 082217770002. Dengan instrumen ini diharapkan berbagai tindak kecurangan di level kampung segera dapat diketahui hingga ke Bawaslu," tutup Sugeng.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik menjelaskan, sama halnya 5 tahun lalu, tanggal 9 Juli Indonesia kembali merayakan pesta demokrasi Pemilu Presiden. Kali ini, pilihannya terbatas, yaitu Prabowo Subianto atau Joko Widodo. “Dalam sejarah panjang pemilu kita, baru kali ini ada perbincangan soal laut dan kesejahteraan nelayan begitu mendominasi,” ujar Riza, Senin.

Riza juga mengatakan, baru dalam ajang kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini komitmen di sektor perikanan dan kelautan menjadi isu dan perdebatan yang sentral. “Kita mendengar komitmen besar memberantas pencurian ikan, menyediakan gudang-pendingin (coldstorage), bantuan perbaikan kapal, bank khusus bagi nelayan, tol laut, perhatian kerusakan terumbu karang, hingga hal-hal mendasar, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga nelayan,” jelasnya.

“Selama 14 tahun keluar masuk kampung-kampung nelayan, berkesempatan terlibat advokasi di ranah nasional dan internasional, maka saya pun berkesimpulan, setidaknya pada era ini, Indonesia tidak (lagi) membutuhkan konsep besar. Sebab, kita telah memiliki konsep bernegara yang nyaris sempurna, namun belum dijalankan secara paripurna, Pancasila dan UUD 1945,” ucap Riza.

Menurut dia, Indonesia sejatinya membutuhkan presiden pekerja, mengetahui hal-hal lebih operisonal, dan tidak tersandera dengan kepentingan politik dan persoalan (beban) masa lalu. “Di sinilah saya berpendapat, Jokowi lebih mungkin memenuhi janji kampanyenya menyejahterakan masyarakat pesisir, nelayan dan petambak Indonesia. Jokowi adalah orang biasa! Bukan siapa-siapa. Sama halnya dengan anak seorang nelayan, petambak, petani, buruh, dan pedagang kaki lima,” terang dia.

Di sinilah, lanjut Riza, urgensi dari Pilpres 9 Juli. “Yakni, memenangkan kemajuan demokrasi Indonesia; memberikan ruang kepada “orang biasa” menjadi presiden di negeri ini. Sehingga kelak, anak-anak kita, anak-anak dari ibu dan bapak nelayan, petambak, petani, buruh, dan pedagang kaki lima, juga mendapat kesempatan yang sama menjadi pemimpin, bahkan presiden terbaik di masa depan,” tandas Riza.