Ganti Rugi Lapindo Terus Membengkak - Bebani APBNP

NERACA

Jakarta---Badan Penanggulangan Lumpur Sidoharjo (BPLS) mendapat suntikan dana lebih dari pemerintah. Namun besaran dana tambahan yang diberikan hanya Rp47,112 juta. Dalam pagu APBN, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1.286,043 miliar atau Rp1,286 triliun untuk ganti rugi korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur.

Demikian situs Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) merilis perkembangan terkait kucuran dana penanggulangan Lapindo, Senin (15/8). Penambahan

Dengan tambahan dana tersebut, anggaran bagi BPLS untuk pembelian tanah dan bangunan bagi desa yang terkena bencana lumpur Sidoarjo meningkat kurang dari satu persen menjadi Rp1.286,090 miliar pada APBNP.

Seperti diketahui, Dirjen Anggaran Herry Purnomo sebelumnya mengatakan, pemerintah telah menyepakati pemberian biaya kontrak rumah dan tunjangan hidup untuk warga yang tinggal di sembilan RT di tiga desa. Namun pada APBN perubahan ditambahkan item tanah dan bangunan. "Sekarang diberikan pembiayaan, pembelian tanah, dan bangunan," jelas Herry.

Dia menambahkan, setiap hal yang terkait dengan pembiayaan atau pembayaran baik itu ganti rugi maupun evakuasi dan relokasi, telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. "Jadi, sebelum keluar Peraturan Presiden tentang pemberian santunan ganti rugi, harus didahului penyediaan dana APBN," tambahnya.

Ada pun tiga desa yang berhak atas ganti rugi tanah dan bangunan adalah Jatirejo Barat, Siring Barat, dan Mindi.

Sebelumnya, Ketua Institus Hijau Indonesia, Chalid Muhammad mengungkapkan penggunaan dana APBN untuk ganti kerugian masyarakat korban semburan lumpur panas Lapindo yang terungkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mencapai Rp 7,12 T dan ini lebih besar dari kasu Bank Century Rp6,7 T. “Jadi penggunaan dana publik untuk penanggulangan dampak Lapindo sama pentingnya dengan century untuk dibuka ke publik. Rencana pembangunan jangka menengah thn 2010 s/d 2014 sebesar 7,12 T,” ujarnya

Chalid mempertanyakan bagaimana mungkin uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi malah digunakan untuk kepentingan keteledoran korporasi, alias swasta sehingga terjadi ketidakadilan public, terutama pengawasan penggunaa dana itu. “Tahun 2007-2009 telah digunakan uang rakyat sebanyak Rp1,33 T yang berasal dari APBN,” tambahnya.

Menurut Chalid, berdasarkan data, baik pengawasan maupun penggunaan uang dariAPBN itu sangat membingungkan. “Selain dasar penggunaan dana APBN itu tidak jelas. Juga ditambah, hal Lapindo itu bukan bencana nasional. Sehingga penggunaan dan pengawasannya. Makanya harus diaudit,,” katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

UNIC Siapkan Capex US$ 2 Juta di 2018 - Ganti Mesin Baru

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) berkisar US$…

KPK dan Pemerintah Terus Tertibkan Izin Tambang

KPK dan Pemerintah Terus Tertibkan Izin Tambang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya…

Kemenkop Terus Dorong Gerakan Kewirausahaan Nasional

Kemenkop Terus Dorong Gerakan Kewirausahaan Nasional NERACA Pekanbaru - Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS menekankan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Holding Migas jadi Tujuan Berikutnya Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan Holding BUMN Migas terwujud pada triwulan-I tahun…

Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tak Rugikan WP

  NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP)…

Pemerintah Pastikan Stok Pangan Akhir Tahun Aman

  NERACA   Jakarta - Kementerian Pertanian menjamin stok pangan jelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 aman. Kepala…