Pemerintah Harus Kurangi ULN

Rabu, 09/07/2014

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah mampu menekan jumlah pinjaman luar negeri,atau utang luar negeri (ULN) serta dapat serta melakukan efisiensi dan efektivitas belanja negara guna menjaga besaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua BPK RI Rizal Djalil memaparkan, realisasi belanja negara dan transfer ke daerah sepanjang tahun 2013 tercatat mencapai Rp1650,56 triliun atau 95,62 persen dari anggaran tahun 2013. Sementara itu besaran defisit 2013 mencapai Rp211,67 triliun atau 138,08 persen dari besaran defisit tahun sebelumnya.

"Dalam struktur belanja, belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran yang terbesar dalam APBN yakni Rp 1.137,16 triliun atau 68,90 persen," tutur Rizal, ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013 kepada DPD RI, di Gedung Nusantara, Jakarta. Selasa (8/7).

Berdasarkan paparan realisasi tersebut, defisit anggaran pada tahun 2013 meningkat dari tahun sebelumnya yang diikuti dengan peningkatan pembiayaan. Untuk itu, sambung Rizal, pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dan sekaligus menekan pinjaman luar negeri.

"Pemerintah juga harus meningkatkan perpajakan dan PNBP melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga lebih mandiri nanti," terangnya.

Dia menambahkan, dalam LKPP 2013, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, sama seperti opini 2012. Namun ada dua permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP 2013, yakni permasalahan piutang bukan pajak pada Bendahara Umum Negara (BUN) dan permasalahan Saldo Anggaran Lebih.

total utang pemerintah Indonesia hingga Januari 2014 mencapai Rp 2.465,45 triliun dengan rasio 25,1% terhadap PDB.

Dari jumlah tersebut, Rp 718,63 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat dari beberapa negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Jumlah utang luar negeri ini meningkat dibanding akhir 2013 yang sebesar Rp 708,14 triliun.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa Utang luar negeri pemerintah diperkirakan bakal meningkat. Soalnya, pemerintah harus menutup pembengkakan defisit anggaran dari 1,69% menjadi 2,5%. Khusus untuk pinjaman luar negeri, target pemerintah tahun ini bakal naik dari Rp 39,13 triliun menjadi Rp 545,25 triliun (bruto).

Menyikapi hal itu, pemerintah dan BI harus mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan utang luar negeri itu. "Karena posisi ULN sudah lampu kuning," tandas Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Doddy Ariefianto.

Tanda bahaya terutama terlihat pada peningkatan rasio pembayaran utang tahunan yang mencapai 46,31%. Rasio ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004. "Kalau sudah mendekati 50%, utang harus segera di rem, karena nantinya sebagian penerimaan dollar hanya untuk membayar utang," terang Doddy.

Apalagi, jika melihat kinerja ekspor yang melemah dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada pengetatan utang luar negeri. Mengingat, ekspor merupakan salah satu sumber pasokan valas yang digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Pengereman utang terutama perlu dilakukan pada korporasi yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. Misalnya perusahaan leasing, listrik, gas, dan air bersih. Sebab pendapatan mereka berupa rupiah. Saat rupiah melemah, mereka terancam kesulitan membeli dollar untuk membayar utang. [agus]