NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat besarnya porsi belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Bahkan lebih besar dari belanja modal. Ini menunjukan post Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dinikmati para birokrat.

Ketua BPK Rizal Djalil menjelaskan sejak 1994 sampai 2012 terlihat peningkatan belanja pegawai yang signifikan. Pada 1994 belanja pegawai masih Rp 7 triliun, sementara pada 2012 menjadi Rp 255,83 triliun. Artinya, meningkat 36,5 kali.

Di samping itu, di pos Dana Alokasi Umum (DAU) porsi belanja pegawai juga terus meningkat sejak 2001, kecuali 2002 dan 2006. Porsi tertinggi terjadi pada 2010 yang mencapai 103,43%.

"Jika melihat angka-angka diatas jelas sekali birokrasi yang banyak menerima anggaran dari APBN," tegas Rizal saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, di depan anggota DPD RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Sementara itu, untuk belanja modal atau infrastruktur dari 1994 sampai 2012 justru ada penurunan dalam hal proporsi. Pada 1994, belanja modal masih lebih dari 30% sementara 2012 tidak sampai 20%.

Menurut Rizal, tidak mengherankan jika BPK setiap tahunnya tidak menemukan infrastruktur yang terbangun dengan memadai. "Kalau kue pembangunan itu untuk rakyat, belanja modal harusnya ditingkatkan. Kalau posisi seperti ini terus, maka akan menjadi bahan politik yang luar biasa," terangnya.

Oleh karenanya Rizal meminta presiden baru ke depan adalah mengevaluasi belanja pemerintah pada APBN terutama pada sisi belanja pegawai yang jumlahnya sangat besar bila dibandingkan dengan belanja modal atau infrastruktur. Setidaknya belanja pegawai dapat direformasi dan dialihkan ke belanja yang lebih produktif. Terutama yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur.

"Birokrasi itu dialihkan keberpihakannya ke pembangunan yang pro rakyat,  ya kan siapapun presiden nanti yang terpilih, ini akan menjadi persoalan," ungkapnya.

Menurut Rizal, Presiden baru harus dapat menjelaskan ke mana anggaran negara yang selama ini diberikan. "Makanya saya katakan kalau sekarang, rakyat itu bertanya ini kue pembangunan ini untuk siapa? Untuk kami atau untuk birokrasi. Kalau lihat angka tadi pasti dibilang untuk birokrasi. Oke ini kita koreksi sama-sama," jelasnya.

Ia mencontohkan yang terjadi pada Papua dengan dana otonomi khusus Rp 57,7 triliun dan terus meningkat dari tahun 2001. Namun indeks pembangunan manusia (IPM) masih sangat rendah. Bahkan terendah secara nasional dengan poin 73,29.

"Tadi angkanya triliunan itu tidak satu pun merubah angka IPM-nya Papua, apa artinya, ya nggak ada pembangunan dong. Orang bertanya bagaimana pembangunan kesehatan, bagaiaman pembangunan pendidikan, ya kan? Jadi itu konsen kita bagaimana keberpihakan yang keliatan selama ini harus lebih kuat," paparnya. [agus]