Pers dan Keruwetan Pilpres 2014

Oleh: Yessy Wartaning Julianti, Pewarta Masyarakat

Rabu, 09/07/2014

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 bahwa kebebasanPers bertujuan untuk menjamin transaksi informasi dua arah, antara Pemerintah dengan masyarakat. Pers menjadi media transfer pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam bingkai Demokrasi. Akan tetapi, disadari bahwa dewasa ini faktor ekonomi dan politik memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Pers di Indonesia.

Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dijelaskan bahwa kebebasan Pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan yang hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kebebasan yang dimiliki Pers bukan berarti mampu membuat Pers bergerak terlalu leluasa apalagi menyangkut hal-hal yang bersinggungan dengan SARA, pornografi dan erotisme, serta kekerasan dan hal hal lain yang dapat memicu perpecahan maupun konflik. Dalam Kode Etik Jurnalistik wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang serta tidak beritikad buruk, menempuh cara-cara yang profesional, menguji informasi, tidak mencampurkan antara fakta dengan opini yang menghakimi, menerapkan asas ‘praduga tak bersalah’ dan tidak membuat berita bohong.

Fenomena yang terjadi dewasa ini telah menempatkan pers berada pada posisi yang sulit. Satu sisi insan pers harus menjaga idealis sebagai lembaga pendidik. Disisi lain kepentingan komersil membuat Pers harus lebih kreatif dan inovatif serta mengemas pesan/informasi yang lebih beragam dan sensasional. Pers berada dibawah bayang-bayang pragamatis ekonomi dan logika komersial sehingga berita yang edukatif dan informatif menjadi sedikit tergadaikan.

Menurut Lukas Luwarso, mantan Direktur Eksekutif Dewan Pers, kebebasan pers yang sangat longgar saat ini tidak hanya menumbuhkan ratusan penerbit baru. Akan tetapi, juga menimbulkan kebebasan pers yang anarkis. Kebebasan pers telah menghadirkan secara telanjang segala keruwetan dan kekacauan. Publik bisa menjadi leluasa membaca dan menyaksikan pola tingkah figur publik. Serta, hampir tidak ada lagi rahasia atau privasi. Tabloid-tabloid yang sangat sarat berita dan foto pornografi sangat marak. Judul-judulnya pun sensasional, menakutkan dan bahkan menggemparkan (scare headline).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini kita dikagetkan oleh pemberitaan yang di gawangi oleh tabloid obor rakyat. Isi pemberitaan dalam Obor Rakyat tersebut sarat black campaign dengan menyuguhkan fakta-fakta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, apabila kita mencermati pemberitaan yang dilakukan oleh MetroTV dan TvOne tentu kita juga akan mendapatkan hal yang tidak jauh berbeda. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kehadiran pemilik media yang terlibat sebagai tim pemenangan presiden 2014.

MetroTV dimiliki oleh Surya Paloh yang sekaligus Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sedangkan TvOne dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie yang sekaligus Ketua Partai Golongan Karya (Golkar). Meskipun kedua media elektronik selalu menyuguhkan berita berdasarkan fakta dan data. Namun hal tersebut terasa sangat memihak dan tidak berimbang. TvOne selalu menyuguhkan berita positif tentang Prabowo-Hatta dan sisi negatif Jokowi-JK, begitu juga sebaliknya.

Hal ini tentu tidak menjadi contoh yang baik dan pendewasaan politik bagi masyarakat Indonesia. Kita tentu berharap media sebagai salah satu pilar demokrasi dapat bekerja secara profesional. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang profil dan track record para kandidat presiden RI di masa depan. Bukan justru menjadi pelopor dan provokator kegaduhan politik yang sudah semrawut.

Insan pers harus mampu memberikan kesejukan politik menjelang pemilihan yang sebentar lagi akan berlangsung agar pilpres 2014 dapat berjalan secara jujur, damai, adil dan sukses serta berperan untuk mencegah kecurangan dan money politic. termasuk berperan untuk menurunkan angka golput di masyarakat, dan yang terpenting menjadi terdepan dalam konsolidasi bangsa yaitu penyatuan kembali antar kelompok yang terbelah karena perbedaan pilihan pada Pilpres, kita menunggu peran insan pers agar kita tetap bangga dengan pers Indonesia.

Untuk itu, kiranya pers harus dapat bekerja secara profesional guna menjaga dinamika politik yang terjadi. Masyarakat sangat mengharapkan kembalinya wajah media seperti sedia kala. Media yang memberikan pencerahan dan pendewasaan politik. Bukanya justru menjadi senjata politik para kandidat Presiden RI 2014. Semoga pemilihan presiden tahun ini dapat berjalan lancar tanpa ternodai oleh sikap-sikap negatif yang hanya merusak demokrasi kita.***

Topik Terkait

Pers pada pilpres 2014