Jabatan Direksi Bank Daerah Rawan Politis

Rabu, 09/07/2014

NERACA

Jakarta - Sejumlah direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) tengah menjalankan proses uji coba kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Namun sayangnya, Otoritas Jasa Keuangan tidak serta-merta meloloskan semua calon direksi BPD yang akan menduduki bank daerah.

Direktur The Finance, Eko B Supriyanto mengatakan, pihaknya memperoleh informasi dari OJK mengenai alasan direksi BPD tidak lolos fit and proper test. Pertama, direksi tersebut kepanjangan tangan Pemegang Saham Pengendali yang prosesnya sudah dimainkan di Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

“Artinya meloloskan mereka yang tidak kompeten, namun dekat dengan gubernur. Kedua, direksi tersebut mempunyai rekam jejak yang kurang terpuji di tempat sebelumnya. Ketiga, memang direksi tersebut kurang kompeten setelah di test oleh tim seleksi dari luar dan OJK sendiri,” kata Eko di Jakarta, Senin (7/7).

Dia juga menambahkan, politisasi sering kali masuk dalam pengelolaan BPD. Bahkan, tidak jarang terjadi kesepakatan tertentu antara pemegang saham dengan calon calon direksi. "Kesepakatan politik itulah yang sering mengganggu pengelolaan BPD yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Eko, langkah OJK untuk memperketat lolosnya bankir BPD yang tidak berkompeten adalah kebijakan yang tepat. Karena jangan sampai bank-bank daerah hanya dikelola hanya selama lima tahun atau seumur gubernur berkuasa. Pasalnya, politisasi terhadap perbankan berisiko besar.

Perlu diketahui, salah satu contoh direksi BPD yang tidak lolos uji kelayakan, di mana dua calon direksi PT Bank Jabar Banten Tbk, yakni Jusuf Sahrudin dan Agus Riswanto, mendapat skor tidak lolos uji tuntas dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan. Awalnya, BJB mengajukan tiga nama sebagai calon direksi. Setelah merampungkan proses uji tuntas dan kelayakan, hanya Ahmad Irvan yang mengantungi restu dari OJK.

BJB sempat kehilangan 3 posisi direktur yakni Direktur Utama, Direktur Konsumer, dan Direktur Operasional pada 9 Mei 2014 lalu. Ketiganya gagal dalam uji layak dan kepatutan oleh regulator perbankan tersebut.

Ahmad resmi diangkat menjadi Direktur Komersial BJB pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Selasa (1/7). Sebelumnya, Ahmad menjabat posisi Kepala Divisi Komersial BJB.

Enggan menjawab

Demi mencapai target tersebut, dia akan melakukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian. Terlebih, Rencana Bisnis Bank (RBB) telah mengalami revisi karena menyesuaikan dengan kondisi perbankan saat ini. Sebagai contoh, net interest margin (NIM) perbankan turun akibat likuiditas ketat yang terjadi sejak tahun lalu.

"Salah satu yang menjadi fokus adalah menekan angka nonperforming loan (NPL)," kata Ahmad.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BJB, Agus Mulyana mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu pertimbangan OJK tidak meloloskan dua kandidat direksi BJB tersebut.”Kami tidak tahu. Itu ranah OJK untuk menjelaskan,” kata Agus.

Sedangkan, otoritas pun diam seribu bahasa. Deputi Komisioner OJK, Irwan Lubis enggan memberi komentar. Irwan menyatakan, yang berhak menjawab adalah Nelson Tampubolon, Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan.”Tanya dia (Nelson Tampubolon) saja,” imbuh Irwan.

Penolakan OJK terhadap dua calon direksi BJB menambah kusut permasalahan manajemen BJB. Sebelumnya, pada Mei lalu, OJK sudah menyatakan tiga direksi BJB tidak lolos dengan alasan melanggar prinsip kehati-hatian operasional perbankan. Kini, dengan tambahan satu direksi, operasional BJB bergantung pada dua direksi aktif. [mohar]