Fauzi Ichsan: "BI Harus Hati-Hati"

Terkait Pembatasan Asing di Bank Lokal

Selasa, 16/08/2011

Jakarta - Bank Indonesia (BI) harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan kepemilikan saham di perbankan baik asing maupun lokal. "Jangan mengeluarkan bijakan-kebijakan yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan, seperti retro aktif atau tidak sesuai dengan ground fathering atau tidak dan sesuai atau tidak dengan peraturan pemerintah?" ujar Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan kepada wartawan akhir pekan lalu.

Ia melanjutkan, pasti akan ada banyak pertanyaan yang diajukan investor asing jika benar kebijakan tersebut yang kabarnya telah sampai ke tangan Presiden jadi diberlakukan. "Kalau retroaktif ada pengecualian atau tidak? Selama bisa dijawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pengertian investor, ya nggak apa-apa. Tapi pasti akan ada banyak pertanyaan," tegasnya.

Fauzi juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut juga berlaku terhadap Bank BUMN yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah di atas 50%. Yang kabarnya jika jadi diberlakukan akan ada pengecualian. "Sekarang orang bertanya mengapa itu ada pengecualian. Selama tidak ada misi khusus misalnya untuk mendukung APBN itu nggak apa-apa. Tapi, sekarang kan bank-bank pemerintah itu sudah banyak yang go publik," ucapnya.

Menurutnya, investor asing yang masuk itu ingin menjadi investor strategis. Artinya, mereka ingin menjadi mayoritas. "Kecuali ada agreement 20 tahun lagi akan divestasi. Jadi, waktu investor masuk itu tahu berapa tahun kemudian akan divestasi," tukasnya. "Jangan sampai memberi kesan suka atau tidak diskrimansi itu nanti ada. Jangan sampai menuju ke sana. Pasti banyak bank asing yang nggak setuju. Kalau cabang bank asing diwajibkan menjadi PT kemudian akan didivestasi kepemilikan sahamnya akan menimbulkan pertanyaan," tukasnya.