NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik menjelaskan, sama halnya 5 tahun lalu, tanggal 9 Juli nanti Indonesia kembali merayakan pesta demokrasi Pemilu Presiden. Kali ini, pilihannya terbatas, yaitu Prabowo Subianto atau Joko Widodo. “Dalam sejarah panjang pemilu kita, baru kali ini ada perbincangan soal laut dan kesejahteraan nelayan begitu mendominasi,” ujar Riza kepada Neraca lewat pesan singkatnya, Senin (7/7).

Riza juga mengatakan, baru dalam ajang kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini komitmen di sektor perikanan dan kelautan menjadi isu dan perdebatan yang sentral. “Kita mendengar komitmen besar memberantas pencurian ikan, menyediakan gudang-pendingin (coldstorage), bantuan perbaikan kapal, bank khusus bagi nelayan, tol laut, perhatian kerusakan terumbu karang, hingga hal-hal mendasar, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga nelayan,” jelasnya.

“Selama 14 tahun keluar masuk kampung-kampung nelayan, berkesempatan terlibat advokasi di ranah nasional dan internasional, maka saya pun berkesimpulan, setidaknya pada era ini, Indonesia tidak (lagi) membutuhkan konsep besar. Sebab, kita telah memiliki konsep bernegara yang nyaris sempurna, namun belum dijalankan secara paripurna, Pancasila dan UUD 1945,” ucap Riza.

Menurut dia, Indonesia sejatinya membutuhkan presiden pekerja, mengetahui hal-hal lebih operisonal, dan tidak tersandera dengan kepentingan politik dan persoalan (beban) masa lalu. “Di sinilah saya berpendapat, Jokowi lebih mungkin memenuhi janji kampanyenya menyejahterakan masyarakat pesisir, nelayan dan petambak Indonesia. Jokowi adalah orang biasa! Bukan siapa-siapa. Sama halnya dengan anak seorang nelayan, petambak, petani, buruh, dan pedagang kaki lima,” terang dia.

Di sinilah, lanjut Riza, urgensi dari Pilpres 9 Juli nanti. “Yakni, memenangkan kemajuan demokrasi Indonesia; memberikan ruang kepada “orang biasa” menjadi presiden di negeri ini. Sehingga kelak, anak-anak kita, anak-anak dari ibu dan bapak nelayan, petambak, petani, buruh, dan pedagang kaki lima, juga mendapat kesempatan yang sama menjadi pemimpin, bahkan presiden terbaik di masa depan,” tandas Riza.

Pada kesempatan sebelumnya, dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, presiden sebagai pemimpin tertinggi lembaga eksekutif dan kepala negara memiliki peran utama menghasilkan kebijakan dalam gerak-majunya pembangunan. Bertolak dari fungsi dan peranan Presiden, maka sudah sepatutnya jika bangsa Indonesia dan pemangku kepentingan di bidang kelautan menghendaki para Calon Presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014 nanti memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap bidang kelautan di Negara Kepulauan. Kebijakan pembangunan Indonesia ke depan perlu memperhatikan dua hal penting, yaitu Pola Dasar dan Modal Dasar Pembangunan.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan kebijakan pembangunan dengan Pola Dasar Pembangunan Negara Kepulauan. Karakteristik negara kepulauan harus dijadikan landasan penyusunan pola dasar pembangunan di segala bidang, utamanya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sementara itu, sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut beserta sumberdaya alam yang melimpah, maka laut harus dijadikan salah satu modal dasar pembangunan. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang maju, mandiri, dan kokoh seperti yang digariskan RPJPN 2005-2025. Dasar pemikiran ini harus dapat dituangkan ke dalam kerangka kebijakan kelautan nasional atau national ocean policy, kata Sharif yang juga selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia.

Sharif menjelaskan, peran serta Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) sebagai forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan sangat diperlukan. DEKIN diketuai oleh Presiden serta beranggotakan beberapa menteri dan pimpinan lembaga terkait. Diantaranya, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Staf TNI AL. “Termasuk tim pakar, wakil perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Harian DEKIN,” ungkap Sharif.

Sharif menegaskan, tantangan Indonesia ke depan adalah bagaimana menggerakan ekonomi berbasis laut melalui pembangunan kota-kota pantai dan sentra-sentra produksi sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan pusat pusat pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan konektivitas antar pulau, yaitu “sistem jaringan transportasi kepulauan” untuk meningkatkan pemerataan distribusi barang dan jasa yang lebih merata, murah, dan efisien. Selain itu, diperlukan pula rehabilitasi wilayah pesisir yang kini makin rusak dan terlantarkan untuk menjadi pusat - pusat kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yaitu secara ekonomi produktif, namun tidak merusak lingkungan. “Tantangan lain yang memerlukan perhatian dari kita semua adalah pemerataan pembangunan di wilayah Timur, yaitu wilayah kepulauan yang meliputi Papua, Maluku, dan Maluku Utara sebagai wilayah ekonomi mandiri yang berbasis laut. Pembangunannya dilakukan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, dan prasarana lainnya untuk mendorong tumbuhnya investasi di wilayah tersebut,” tegas Sharif.

Selain itu menurut Sharif, para pelaku kegiatan ekonomi di laut seperti Perhubungan Laut, Industri Maritim, Perikanan, Wisata Bahari, ESDM, Bangunan Kelautan, dan Jasa Kelautan, harus semakin diakselerasi di masa-masa mendatang. Para pengusaha dibidang kelautan dan nelayan-nelayan kecil harus semakin diberdayakan, guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku ekonomi kelautan yang handal. Semua kekuatan tersebut akan mendukung kekuatan maritim bangsa. Dimana, kekuatan maritim suatu negara adalah seluruh kekuatan nasional (Ipolesosbudkum, Hankamneg, Iptek, dan Pendidikan) yang dimiliki oleh suatu negara sebagai hasil pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang didasarkan kepada kondisi geografis teritorial sebagai negara kepulauan atau negara yang berbatasan dengan laut.