Liberalisasi Energi dan Pangan Rusak Lingkungan

Penilaian WALHI

Selasa, 08/07/2014

NERACA

Jakarta- Tema debat capres pamungkas mengangkat tema pangan, energi dan lingkungan hidup. Dalam perjalanan pemilu, ini merupakan kali pertama isu pangan, energi dan lingkungan hidup masuk dalam materi khusus dengan Capres-Cawapres. Ini merupakan satu bentuk kemajuan dari penyelenggara pemilu dalam memahami problem pokok bangsa ini. Demokrasi prosedural akan timpang, jika tidak dibarengi dengan demokrasi substansial.

Dalam pandangan WALHI, tema ini merupakan tema penting mengingat tiga isu ini merupakan isu yang konstitusional, menyangkut hajat hidup orang banyak dan esensi kehidupan dan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan ini menyangkut soal keseharian yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara umum, isu lingkungan hidup masih belum mendominasi perdebatan, dibandingkan dengan pembahasan pangan dan energi. WALHI menilai bahwa pembahasan isu lingkungan hidup masih berada di permukaan, termasuk tentang perubahan iklim dan dampaknya. Belum menyentuh esensi dari lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia. Mestinya kedua kandidat capres-cawapres bisa memulai penyampaian visi misi dengan membuka Konstitusi, pada pasal 28 H dan pasal 33 yang menjadi ruh dari esensi tema debat.

“Ini bisa dikarenakan isu energi dan pangan saat ini menjadi isu yang cukup panas. Kita tahu aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang saat ini memberikan perhatian khusus pada dua isu ini (pangan dan energi),” kata Abetnego Tarigan, Direktur WALHI, dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin.

Menurut dia, debat juga belum bisa memperlihatkan secara mendalam bahwa tiga isu dalam tema ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berelasi satu sama lain. “Liberalisasi energi dan pangan telah mengakibatkan massifnya kerusakan lingkungan hidup, karena kepentingan ekonomi mendominasi pengelolaan kekayaan alam dengan cara-cara yang rakus dan kotor dengan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Analisis ekonomi-politik memang belum ditelaah lebih mendalam dalam relasinya dengan akar persoalan lingkungan hidup,” ujarnya.

WALHI menilai pada pasangan Jokowi-JK lebih mengusasi materi lingkungan hidup dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Hatta. Penguasaan ini bisa dilihat dari sejauhmana pasangan ini memahami krisis pangan, krisis energi dan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Jokowi menyebutkan bahwa krisis lingkungan hidup yang terjadi dikarenakan selalu mengejar pertumbuhan ekonomi. Pasangan Jokowi-JK akan melakukan pemulihan krisis lingkungan hidup, pemulihan hutan yang rusak, termasuk hutan kota dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS).

Pertanyaan Jokowi terkait dengan bencana ekologis dan bagaimana mengatasi problem kehutanan khususnya terkait dengan tumpang tindih konsesi yang diberikan untuk pertambangan dan perkebunan, dan sekaligus pernyataannya tentang pentingnya implementasi one map policy mencerminkan penguasaan materi tersebut. Penguasaan materi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikan Jokowi yang berasal dari Kehutanan. Penyampaian pandangan JK terhadap tanggungjawab negara industri dalam mengatasi perubahan iklim juga menarik untuk dilihat sebagai sebuah kritik atas kemandekan Kyoto Protokol.

Pada isu kedaulatan energi dan dorongan membangun energi alternative, pasangan Jokowi-JK memiliki keinginan kuat untuk mendorong penggunaan energi alternative dengan menyebutkan beberapa sumber dan potensi energi yang bisa digunakan, mulai dari panas bumi hingga biomas yang bersumber dari kotoran ternak. Dan apa yang disampaikan oleh Jokowi sesungguhnya mengisyaratkan daulat energi yang kita harapkan, bagaimana masyarakat di desa-desa juga bisa memproduksi dan menggunakan energi, mandiri energi.

Penggunaan energi yang tinggi di sektor transportasi juga menjadi perhatian dari pasangan ini. Pembangunan sistem transportasi massal ingin didorong dengan kuat oleh pasangan ini di kota-kota besar di Indonesia dengan targetan waktu yang terukur. Bacaan desa-kota menjadi point tambahan yang dipaparkan oleh pasangan Jokowi-JK baik dalam konteks isu energi maupun pangan. Insentive yang akan diberikan untuk mendorong percepatan pembangunan energi alternative juga disampaikan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil.

Pada penyampaian visi misi yang disampaikan oleh Hatta, disebutkan salah satu agenda dalam isu lingkungan hidup adalah konservasi. Sayangnya, kita tahu salah satu ancaman pada wilayah konservasi di wilayah pesisir adalah proyek reklamasi yang masuk dalam mekanisme MP3EI. Dari berbagai riset yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga negara Komnas HAM, bahwa MP3EI justru akan memperparah kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan konflik agraria. Kita tahu, MP3EI yang ditandatangani oleh SBY melalui Perpres 32/2011, merupakan inisiatif dari Hatta Rajasa selaku Menko Ekuin.

WALHI melihat pasangan Prabowo-Hatta cara pandang yang digunakan merupakan paradigma lama dan usang, dan bahkan paradigma ini dikritik keras, karena justru menjadi penyebab dari krisis lingkungan hidup secara global. Prabowo misalnya juga masih menggunakan paradigma “Malthusian” yang menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup dikarenakan populasi penduduk. Inilah yang dikritik oleh ekologi politik bahwa akar persoalan lingkungan hidup bukan karena semakin banyaknya manusia, namun terkait dengan relasi ekonomi politik dimana segelintir manusia yang rakus berkuasa atas kekayaan alam. Padahal bukti untuk Indonesia, di berbagai provinsi yang populasi penduduknya rendah, juga terjadi tingkat kerusakan lingkungan hidup yang parah.