Pengusaha Minta Pemerintah Manfaatkan Nuklir - Dibebani Kenaikan Tarif Listrik

NERACA

Jakarta – Pemerintah kembali menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan alasan agar subsidi energi tidak membengkak. Pasalnya selama ini, pembangkit listrik masih mengandalkan energi minyak bumi sehingga konsumsi membengkak seiring dengan rasio elektrifikasi meningkat. Salah satu sektor yang terkena dampaknya dari kenaikan TDL adalah garmen, pasalnya industri garmen mengandalkan listrik sebagai energi dalam menjalankan bisnisnya.

Maka dari itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat meminta agar pemerintah bisa memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit listrik. “Kita harus bersaing dengan banyak di negara, kita tidak hidup di surga, tetangga kita Vietnam sudah menguasai nuklir kita harus pakai nuklir,” kata Ade di Jakarta, Senin (7/7).

Ia mengatakan kenaikan TDL merupakan kenaikan tarif yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kata dia, perlu diperhatikan juga soal ketersediaan energi dan suplai yang tepat sasaran. Ade mengungkapkan, problematika mengenai mahalnya harga energi dan ketersediaannya yang sudah semakin berkurang juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. “Subsidi itu memang tetap terus diberikan, tapi harus tetap sasaran,” ucapnya.

Pihaknya menyebutkan bahwa kenaikan listrik selama enam bulan sejak 1 Juli 2014 atau mencapai 40% adalah terbesar di dunia. Ia mengatakan dengan adanya kenaikan yang tertinggi di dunia ini, maka akan memberikan dampak yang tidak baik bagi industri di Indonesia. “Jadi kenaikan 40% dalam enam bulan itu tertinggi di dunia, dan saya tidak yakin industri akan bisa survive,” kata Ade.

Tidak Berani Bertindak

Sementara itu, Direktur Utama PT Batan Tekno, Yudi Utomo Imardjoko menilai pemerintah tidak berani mengambil keputusan untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Pasalnya DPR sudah memberi memberi lampu hijau, namun pemerintah masih belum juga bergerak. “Kita membutuhkan satu pernyataan pemerintah Indonesia go nuklir,” katanya.

Dia menjelaskan, pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak bermasalah pada teknologi atau sumber daya manusia yang mengembangkannya, tetapi lebih pada keberanian pemerintah. Jika ketakutan pemerintah terletak pada masalah keamanan. Yudi menjelaskan, saat ini reaktor generasi teranyar sudah dilengkapi keamanan yang super ketat seperti yang diterapkan di Kanada. Ia juga mengungkapkan ada trik-trik khusus untuk penanganan nuklir jika terjadi kebocoran.

Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi menerangkan, Indonesia tidak memiliki cadangan uranium yang ekonomis untuk mendukung pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). “Karena cadangan uraniumnya tidak ekonomis, kita nanti malah akan impor uranium. Itu kan sama saja bohong,” jelas Rinaldy.

Selain itu, biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun PLTN jauh lebih mahal dibandingkan pembangkit jenis lain. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN juga menunjukkan, keekonomian PLTN tidak dapat bersaing dengan jenis pembangkit baseload lainnya, yaitu PLTU batubara kelas 1.000 MW ultra super-critical. Kesulitan terbesar dalam merencanakan PLTN adalah tidak jelasnya biaya kapital, biaya radioactive waste management dan decommisioning serta biaya terkait nuclear liability.

Tak hanya keekonomian, lanjut Rinaldi, faktor keamanan, politik dan sosial juga perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan PLTN. Indonesia masih memiliki sumber energi alternatif lainnya yang melimpah ruah. Misalnya panas bumi, di mana 40% cadangan dunia ada di Indonesia. “Sebaiknya nuklir jadi opsi terakhir saja. Dipakai sumber energi yang lebih murah, kalau tidak punya baru pakai itu,” jelas dia.

Cadangan Melimpah

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) memperkirakan terdapat cadangan 70 ribu ton Uranium dan 117 ribu ton Thorium yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia, yang bisa bermanfaat sebagai energi alternatif di masa depan. “Untuk Uranium potensinya dari berbagai kategori, ada yang dengan kategori terukur, tereka, teridentifikasi dan kategori hipotesis, sedangkan Thorium baru kategori hipotesis belum sampai terukur,” kata Direktur Pusat Pengembangan Geologi Nuklir Batan Agus Sumaryanto.

Sebagian besar cadangan Uranium kebanyakan berada di Kalimantan Barat, sebagian lagi ada di Papua, Bangka Belitung dan Sulawesi Barat, sedangkan Thorium kebanyakan di Babel dan sebagian di Kalbar. Kajian terakhir dilakukan di Mamuju, Sulbar, dimana deteksi pendahuluan menyebut kadar Uranium di lokasi tersebut berkisar antara 100-1.500 ppm (part per milion) dan Thorium antara 400-1.800 ppm.

Kecamatan Singkep, Kabupaten Mamuju juga menjadi kawasan yang laju dosis radiasi gammanya tercepat di Indonesia dibanding rata-rata nilai laju dosis radiasi Gamma di Indonesia yang 46 nSv per jam, kata Direktur Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi Batan, Susilo Widodo.

Related posts