Pemerintah Harus Revisi UU Penanaman Modal - GUGATAN NEWMONT KE ARBITRASE INTERNASIONAL

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai gugatan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) terhadap Pemerintah Indonesia ke ICSID semakin membahayakan kedaulatan Indonesia. Hal ini terjadi akibat penerapan Bilateral Investment Treaties (BITs) yang memberikan perlindungan kuat bagi investor asing. Secara resmi PT NNT mengumumkan menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID pada 1 Juli 2014 terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah.

Penerapan kebijakan tersebut dianggap melanggar ketentuan BIT Indonesia-Belanda yang kemudian merugikan pihak PT NNT. Padahal, pemerintah Indonesia telah mengumumkan untuk mengakhiri BIT Indonesia-Belanda pada Maret 2014 yang lalu.

Direktur eksekutif IGJ, Riza Damanik menyatakan, keberadaan BIT telah mengekang kedaulatan negara dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Riza mengatakan, pengakhiran BIT Indonesia-Belanda pada Maret 2014 yang lalu tidak menjadi penghalang bagi PT NNT untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia ke ICSID."Bahkan, sunset policy yang diatur dalam BIT Indonesia-Belanda semakin memberikan perlindungan hukum bagi PT NNT hingga 30 tahun mendatang," kata dia di Jakarta, Senin (7/7).

BIT, lanjut dia, telah menjadi dasar untuk melindungi investor asing. Beberapa ketentuan perlindungan yang diberikan dalam BIT seperti perlindungan dari pengambilalihan atau nasionalisasi, perlindungan dari kerugian yang diderita akibat perang, konflik, revolusi, keadaan darurat nasional, dan pemberontakan. Selain itu, BIT juga menjamin investor untuk mendapat kemudahan ataupun pengecualian pajak dan penerapan asas subrograsi.

BIT juga memberikan kepastian hukum bagi investor asing melalui ketentuan penyelesaian sengketa yang menempatkan negara sebagai pihak yang dapat digugat di meja hijau seperti ICSID. Indonesia telah digugat di ICSID sebanyak 4 kasus yaitu: Pertama, tahun 2012 dalam kasus Churchill Mining vs Indonesia (ARB/12/40, ARB/12/14) dengan gugatan kerugian sebesar Rp20 triliun.

Kedua, 2011 dalam kasus Rafat Ali Rizvi vs Indonesia (ARB/11/13) namun saat ini telah dibatalkan. Ketiga, 2004-Cemex Asia Holdings Ltd vs Indonesia (ARB/04/3). Keempat tahun 1981 dalam kasus Amco Asia Corporation vs Indonesia (ARB/81/1) menuntut ganti rugi sebesar US$12 Juta.

Karena itu, kata Riza, pengakhiran BIT saja tidak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi hukum. Harus ada tindakan konkrit dari pemerintah. Pemerintah harus segera mengganti ketentuan investasi baru dengan mendasarkan pada kedaulatan dan kepentingan nasional, serta merevisi Undang-undang Penanaman Modal yang merupakan adopsi dari ketentuan BIT."Hal ini harus menjadi tugas prioritas dari pemerintahan baru yang terpilih dalam Pemilu 2014 nanti," jelas Riza.

Sebelumnya, atas gugatan Newmont, selain menghapus perjanjain BIT, pemerintah juga mengancam akan mengkaji poin-poin penting perjanjian kontrak karya dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Penegasan itu disampaikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul langkah perusahaan asal Amerika itu membawa aturan pelarangan ekpor mineral mentah ke Arbitrase Internasional.

Direktur Jenderal Minerba R.Sukhyar menegaskan dengan adanya gugatan tersebut akan berpengaruh terhadap proses renegosiasi kontrak karya antara Newmont dengan pemerintah. Proses renegosiasi itu akan diberhentikan sementara oleh pemerintah."Tentunya selama proses vacum tersebut, pemerintah akan mengkaji point-point penting di dalam kontrak karya," kata Sukhyar, yang mengaku masih menunggu arahan Menteri ESDM Jero Wacik.

Sukhyar mengungkapkan pihaknya menyesalkan kebijakan yang diambil Newmont dengan membawa masalah pelarangan ekspor ke arbitrase internasional. Menurutnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan pembicaraan negosiasi antara perusahaan dengan pemerintah.

Kendati demikian Sukhyar menegaskan pemerintah akan menghadapi tuntutan tersebut dan tidak akan mengubah peraturan sedikitpun, meskipun permasalahan tersebut dibawa ke arbitrase internasional. mohar/rin

BERITA TERKAIT

Paripurna Renja & HUT DPRD Kota Depok - OPD Harus Jamin Kepastian Hukum Perijinan Investor

Paripurna Renja & HUT DPRD Kota Depok  OPD Harus Jamin Kepastian Hukum Perijinan Investor NERACA Depok - Rencana Kerja (Renja)…

Obligasi Perdana JBL Direspon Antusias Investor - Tercatat di Pasar Modal

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan obligasi perdana milik PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) di papan perdagangan.…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Buwas: Jangan Permainkan Data Beras

Jakarta-Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) kembali mewanti-wanti banyak pihak agar tidak mempermainkan data soal penyerapan beras. Peringatan itu…

KUNCI INDUSTRI HALAL DUNIA - Pemerintah Siapkan Visi-Misi Arah Industri Halal

NERACA Jakarta – Sejatinya menjadi negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di sektor industri halal.…

Pertamina Kekurangan Pasokan FAME untuk Program B20

NERACA Jakarta-Di tengah upaya pemerintah gencar mensosialisasikan pemakaian biodiesel, PT Pertamina (Persero) mengaku masih kekurangan pasokan fatty acid methyl eter…