Obligasi di Persimpangan Ekonomi

Selasa, 08/07/2014

Oleh : Tumpal Sihombing

Indonesia Bond Strategist - BondRI

Besok final Pilpres 2014. Quo vadis peringkat obligasi ? Tren obligasi sangat dipengaruhi oleh pola kebijakan ekonomi pemerintah. Regulasi dan best practicedalam industri jasa keuangan/pasar modal berada dalam koridor/sasaran ekonomi yang ditetapkan/diterapkan pemerintah. Pilihan kita masing-masing akan turut berkontribusi dalam memilih haluan ekonomi serta dampaknya bagi pasar obligasi, sekecil apapun itu. Ada yang berpendapat bahwa siapapun Presidennya, pasar obligasi tak ada urusan. Itu pendapat keliru dan rabun ekonomi. Mengapa? Mungkin karena perihal obligasi agak jarang tampil dalam rangkaian sesi debat antara Prabowo-Hatta vs Jokowi-Kalla, walau sempat menyinggung defisit.

Apa yang akan terjadi dengan pasar obligasi Indonesia setelah Presiden terpilih pasca 9 Juli 2014?

Jika Prabowo yang terpilih, kebijakan ekonomi ala Hatta Rajasa akan berlanjut dengan intensitas yang semakin tinggi dan masif. Menurut lembaga pemeringkat internasional Fitch, ada 4 poin minus dalam rapor perekonomian Indonesia era Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian RI, yaitu : Lingkungan bisnis lemah secara struktural; Infrastruktur domestik yang buruk; Pemerintahan yang lemah dan menghambat potensi pengembangan; Korupsi semakin merajalela.

Jika pola kebijakan ekonomi Hatta tetap berlanjut, maka tidak ada jaminan bahwa perubahan ekonomi akan membaik, walau banyak janji politik. Dengan pola kebijakan MP3EI yang sangat diprioritaskan oleh Hatta Rajasa selama ini, kecil peluang perekonomian Indonesia dapat bertumbuh dan stabil dalam suatu kondisi yang dapat mereduksi korupsi. Dampaknya, pola ekonomi biaya tinggi akan terus berlanjut dan ketakmerataan distribusi/alokasi hasil/faktor-faktor ekonomi berpotensi semakin lebar. Ini yang bisa disimpulkan terhadap tren perekonomian menurut Fitch selaku pemeringkat investasi Internasional.

Sebaliknya, jika Jokowi Presiden terpilih, maka prioritas ekstra difokuskan bagi upaya pengembangan daerah dan kapasitas SDM. Sebagai informasi, indikator PDB mengandung 4(empat) komponen, yaitu konsumsi rumah tangga(56%), belanja investasi(32%), pemerintah(7%) dan ekspor-impor(5%). Perekonomian Indonesia didominasi oleh rumah tangga selaku komponen terbesar dalam PDB. Oleh karena itu, komponen inilah yang perlu difokuskan dalam paradigma capacity building, baik selaku konsumen maupun partisipan/kontributorekonomi.

Masyarakat Indonesia harus memperoleh kesejahteraan dan pencerdasan yang lebih gencar serta berkualitas daripada periode sebelumnya. Agar dapat mengatasi pola ekonomi biaya tinggi yang telah menurunkan peringkat kita, maka perilaku efisien dan manajemen sistem pengendalian kinerja/monitoring wajib diimplementasikan. Agar dapat mengatasi kesenjangan distribusi, implementasi tol laut adalah solusi yang praktis, wajar dan adil. Pembangunan ekonomi seperti inilah yang dapat meningkatkan minat investasi investor domestik dan asing. Program seperti inilah yang berpotensi besar meng-upgrade peringkat investasi Nusantara serta meningkatkan creditworthiness level obligasi Indonesia.