NERACA 

Jakarta-Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola penggunaan BBM di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan adanya dugaan ketidakberesan manajemen penggunaan energi untuk pembangkit listrik. Bahkan dari audit ini juga ditengarai adanya mafia BBM yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah setiap tahunnya.

Demikian kata Ketua Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon kepada wartawan usai rapat konsultasi Pimpinan Panja dengan Ketua BPK RI Hadi Purnomo, Senin (15/8) di Kantor BPK RI, Jakarta.

Namun kata Effendi, sayangnya hasil audit resmi BPK  akan diserahkan ke DPR, 20 September 2011. Padahal DPR berharap bisa diserahkan Juni dan Juli 2011. Sehingga DPR dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna penyusunan nota keuangan dan RAPBN 16 Agustus 2011..

Yang jelas, Effendi mengaku Panja sudah dapat gambaran temuan-temuan audit penyimpangan  penggunaan BBM oleh PLN yang merugikan negara. Contohnya, Untuk satu pembangkit listrik saja, di Muara Tawar, setiap tahun negara dirugikan 5,9 triliun, akibat penggunaan BBM. Jika pembangkit itu menggunakan gas, penghematan besar bisa dilakukan.

Sebenarnya, kata Effendi, Panja sudah mencium ketidakberesan ini sejak 26 Oktober 2010. Karena itu DPR meminta BPK melakukan audit tertentu untuk meluruskan praktik-praktik mafia dalam penggunaan energi pembangkit. "Sayangnya audit BPK harus mengkonfrontir banyak pihak seperti PLN dan BUMN lainnya. Pertamina, Pemasok energi dan lain-lain. Sehingga hasil audit baru tuntas bulan depan," tandasnya

Rapat konsultasi Panja Sektor Hulu Listrik dengan Ketua BPK, diikuti juga Wakil Ketua DPR Pramono Anung, pimpinan dan anggota Komisi VII sebanyak 10 orang. Pertemuan dilakukan secara tertutup sekitar satu jam.

Mafia BBM

Menjawab pertanyaan, Effendi Silbolon yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan dugaan penyimpangan yang terjadi di PLN menunjukan adanya praktik mafia BBM yang telah lama berlangsung. Hal ini dibuktikan penggunaan BBM bersubsidi untuk sejumlah pembangkit  yang sebenarnya dapat menggunakan jenis energi lain, seperti batu bara, gas bahkan air. Penggunaan BBM bersubsidi empat kali lebih tinggi harganya dibanding energi lain.

Dia juga mengakui, selain mafia BBM kemngkinan adanya permainan orang lama PLN cukup tinggi. Karena itulah komisi VII menginginkan dibereskannya tatakelola ini agar negara tidak semakin dirugikan. "Disinilah pentingnya tugas panja untuk menelisik tatakelola yang selama ini sangat buruk," ujar Effendy.

Sementar itu Sekretrias Panja, Toto Haryanto menambahkan, hasil audit BPK ini meyakinkan DPR, adanya kecenderungan PLN dijadikan bumper ekonomi atau alat politik. Hal ini dibuktikan dengan dialikannya gas untuk pembangkit PLN pada PT Chevron dengan alasan untuk lifting.

Toto menegaskan, DPR mengininkan agar PLN menjadi sebuah perusahaan publik nasional yang dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri tapi juga efesien dan menguntungkan.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengakatan, rapat konsultasi untuk menindaklanjuti berkaitan dengan audit pertambangan, khususnya di PKN. "Kami mengharapkan mudah-mudahan BPK bisa menyelesaikan hasil auditnya," katanya.

Sementara Ketua BPK Hadi Purnomo menjanjikan hasil audit yang dilakukan pihaknya akan selesai pada 20 September mendatang. "Memang pernah ada kesepakatan sekitar juni atau juli audit bisa selesai, tetapi karena banyaknya faktor maka keluardari jadwal yang telah kita sepakati," ujar berkas Dirjen Pajak itu seraya meminta agar penggunaan gas diutamakan sebagai energi primer, dan tinggalkan energi lainnya yang memboroskan. **cahyo