NERACA

Jakarta – Pemerintah menjadikan tahun 2014 sebagai tahun swasembada dagaing, namun berdasarkan penelitian dan riset oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan bahwa hasil perkiraan swasembada daging yang akan di alami oleh Indonesia paling cepat baru akan terjadi pada 2024. “Khusus untuk komoditas daging dari hasil kajian kami lintas pemangku kepentingan menunjukkan kita baru bisa swasembada daging paling cepat pada 2024," kata Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dodik Ridho Nurrochmat, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, hal itu juga baru bisa direalisasikan dengan asumsi semua program Kementerian Pertanian berjalan dengan baik. Menurut dia jika semua hambatan tidak ditekan atau diminimalisasi, maka target swasembada daging nasional semakin mustahil dicapai. “Bayangkan saja untuk swasembada yang lima komoditas saja saat ini terancam gagal semua, kecuali jagung yang sedikit berprospek cerah,” kata Dodik.

Oleh karena itu dia berpendapat sebaiknya pemerintah dan masyarakat realistis terhadap keadaan untuk kemudian tidak serta merta menutup keran impor komoditas daging. Ia menambahkan semestinya impor dikurangi bertahap dengan disesuaikan antara kondisi pasokan dalam negeri dan tingkat kebutuhan yang ada. “Jangan kemudian menerapkan nasionalisme buta anti impor, padahal kebutuhan daging kita terus meningkat sementara suplainya tidak bertambah signifikan,” katanya.

Dodik mengatakan saat ini masalah daging yang dihadapi Indonesia adalah belum cukupnya suplai domestik untuk memasok kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. “Jadi permasalahan kita itu adalah suplai domestik yang belum cukup, buruknya infrastruktur, dan biaya transaksi yang tinggi,” katanya.

Ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi arena umbar-umbar janji para calon Presiden dan Wakil Presiden, tak terkecuali tentang daging. Calon presiden (capres) nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan Indonesia bisa swasembada daging dalam lima hingga enam tahun ke depan. “Dalam lima sampai enam tahun ini kita bisa swasembada daging,” kata Jokowi.

Menurut dia hal itu bisa dicapai dengan pengembangan peternakan atau bakalan sapi di semua desa yang terpusat di satu kandang. Pemusatan dalam badan hukum yang idealnya koperasi itu kata Jokowi akan mempermudah pengecekan dan pengontrolan dalam pelaksanaan. “Semua petani ikut program ini, sehingga kita bisa dapat pupuk kandang dari sana, kita bisa dapat sumber energi terbarukan dari sana," katanya.

Sementara itu, cawapres nomor urut satu, Hatta Rajasa mengatakan, masih tingginya harga daging sapi lantaran peningkatan konsumsi masyarakat. “Konsumsi daging naik menjadi 2,2 kg per kapita. Meningkat tapi masih rendah,” ujar Hatta.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Hatta menyebut impor daging mengalami tren penurunan karena adanya keinginan swasembada daging sapi. “Awalnya harga mahal, tapi untungkan peternak, dalam rangka peningkatan populasi sapi,” kata Hatta. Jika populasi sapi meningkat, maka ujung-ujungnya tercapai swasembada pangan dan harga bisa stabil atau bahkan turun.

Potensi Besar

Guru Besar Bagian Ilmu Reproduksi Hewan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Prof. Aris Junaidi menjelaskan pemerintah Indonesia sejak 13 tahun yang lalu berencana berswasembada daging namun hingga saat ini belum tercapai. Syarat untuk swasembada daging adalah minimal 90 % konsumsi daging sapi dipasok dari sapi domestik. Sisanya 10 % dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging beku. Sampai saat ini, Indonesia masih kekurangan 85 ribu ton atau 17,5% dari total kebutuhan dalam negeri. Padahal, total kebutuhan daging sapi domestik mencapai 484 ribu ton, sementara total produksi daging sapi dalam negeri hanya mencapai 399 ribu ton.

Aris mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk usaha peternakan sapi potong dilihat kemampuannya dalam penyediaan pakan. Bahkan saat ini masih tersedia kawasan perkebunan yang relatif kosong ternak seluas lebih dari 15 juta hektar. “Tiap hektar kawasan perkebunan dan pertanian sedikitnya mampu menyediakan bahan pakan untuk 1-2 ekor sapi sepanjang tahun,” kata Aris.

Aris Junaidi mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pencapaian swasembada daging sapi disebabkan sebagian besar pelaku usaha peternakan adalah petani kecil dengan skala kepemilikan 1-3 ekor sapi yang hanya sebagai tabungan bukan pendapatan utama. Rendahanya tingkat pendidikan peternak yang mencapai 25 % tidak tamat SD dan 37% lulusan SD. Minimnya tenaga penyuluh pertanian, tenaga medis dan paramedis veteriner yang menangani reproduksi dan kesehatan hewan.

Selain itu, belum optimalnya peran Balai Pembibitan Ternak Unggul sebagai pusat pembibitan sapi secara nasional serta sulitnya mengontrol pemotongan sapi betina produktif. Untuk mewujudkan program swasembada daging sapi yang berkelanjutan, Aris Junaidi mendesak pemerintah untuk segera merevisi blue print Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 dan merevisi pengaturan impor sapi bibit dengan memasukkan sapi betina produktif dalam permentan yang baru.

Program jangka pendek adalah pendataan jumlah betina produktif dan impor sapi bibit kategori I untuk Pusat Pembibitan Ternak Unggul yang akan digunakan sebagai penyuplai bibit sapi secara nasional. “Sedangkan untuk mempercepat populasi adalah dengan impor bibit kategori 3 dan 4 untuk peremajaan di kelompok ternak atau integrasi peternakan dengan perkebunan,” katanya.

Diakui oleh Aris, dari sejarah impor sapi hidup asal Australia yang berlangsung sejak 1980-an, Indonesia memang belum pernah mengimpor sapi bibit asal Australia, melainkan sapi bakalan dan sapi betina bunting yang bukan kategori betina produktif. “Indonesia memang tidak pernah mengimpor sapi bibit yang mendapatkan sertifikat pedigree, sehingga sapi-sapi yang diekspor Australia untuk keperluan breeding sebenarnya bukan sapi bibit tapi sapi potong,” tuturnya.