Jakarta – Beban subsidi untuk energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik memang sudah sangat mengkhawatirkan. Total angka subsidi energi telah menembus Rp 450 trilliun. Selain karena volume yang terus membengkak, tingginya beban subsidi tersebut juga disebabkan meroketnya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Apabila tidak ada penanganan serius, bukan tidak mungkin pada 2015, beban subsidi energi bisa mencapai lebih dari Rp 500 trilliun.

NERACA

“Energi perlu antisipasi khusus dari pemerintah, terutama pemerintah terpilih mendatang. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan subsidi yang nantinya anggran APBN akan habis terkuras oleh subsidi energi,” kata Direktur Eksekutif Indef  Enny Sri Hartati kepada Neraca, Minggu (6/7).

Itu sebabnya, sambung Enny, kepala negara terpilih mendatang punya beberapa alternatif guna menekan tinggginya anggaran subsidi itu. Pertama, pemerintah harus menghapus secara berkala subsidi BBM karena jika tidak akan terjadi disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non subsidi. Disparitas harga ini mendatangkan keuntungan bagi mafia minyak dan penyelundup BBM. 

Kedua, pemerintah harus melakukan impor minyak secara langsung, bukan melalui broker. Dengan skema kerjasama langsung sehingga lebih transparan dan meminimalisir kebocoran itu. “Jika memang tidak mau menaikan harga atau mencabut subsidi, skema impor harus berubah jangan melalui broker lagi,” imbuhnya.

Langkah berikutnya adalah pemanfaatan energi alternatif karena Indonesia mempunyai cadangan energi alternatif yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak lagi ketergantungan terhadap minyak. “Sudah seharusnya pemerintah fokus untuk mengembangkan energi alternatif yang memang potensinya masih tinggi, hanya saja memang pemerintah harus fokus menjalankannya. Karena ke depan jika memang energi alternatif sudah berjalan, Indonesia tidak lagi ketergantungan dengan BBM secara langsung akan menghemat anggaran,” ujarnya.

Namun, Enny meragukan implementasi dari usulan solusi permasalahan energi tersebut. Karena itu, presiden terpilih harus benar-benar menjalankan. “Untuk masalah energi saya rasa semua calon tahu arahnya, hanya saja apakah mereka serius menanganinya atau hanya wacana saja. Harapannya pemimpin terpilih mendatang tidak lagi terbelenggu oleh kepentingan politiknya dan mampu mewujudkan kedaulatan energi dan menjauhkan Indoneisa dari jurang krisis energi yang sudah membayangi di depan mata,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai pemerintah mendatang perlu lebih memperhatikan sektor energi. Pasalnya, sejumlah persoalan besar yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah mendatang yaitu izin investasi mengingat izin investasi di sektor energi cukup rumit dan memakan waktu lama. Maka dari itu, ia berharap agar Presiden terpilih harus memiliki langkah-langkah strategis dalam menangani hal-hal tersebut.

“Beberapa waktu lalu, sektor energi menjadi pilar utama pendorong perekonomian nasional, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun kini mulai bergeser perannya maka dari itu Presiden terpilih pada 2014-2019 harus memiliki langkah strategis dalam memaksimalkan pendapatan negara di sektor energi sebagai program kerja prioritas,” ungkap Sofyano saat dihubungi kemarin.

Terkait tantangan peningkatan produksi minyak nasional, Sofyano mempertanyakan mampukah Presiden dan Wapres baru menggenjot target produksi sejuta barel sehingga bisa terlampaui. “Bagaimana caranya? Sebab target lifting minyak dalam 10 tahun pemerintahan terakhir terus merosot. Lifting 870.000 barel yang dipatok dalam APBN 2014 kembali meleset, hanya tercapai kurang dari 820.000 barel. Dan kini ditetapkan 810.000 barel dalam APBN-Perubahan 2014,” ujarnya. 

Yang tak kalah penting, kata Sofyano, adalah kondisi subsidi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya dan selama ini dinilai membenani anggaran negara (APBN). “Kebijakan strategis apa yang akan diambil oleh pemimpin baru Indonesia terhadap subsidi BBM tersebut. Menghapus subsidi BBM yang berarti mengalihkan beban kepada rakyat atau mengeluarkan solusi lain,” ujarnya.

Ke depan, sambung Sofyano, pemerintahan baru mau tidak mau harus mampu menjalankan tata kelola dan manajemen gas yang terintegrasi (integrated gas management) yang meliputi pengelolaan gas secara menyeluruh termasuk LNG dan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG). “Pemerintahan baru harus mampu memaksimalkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akankan jeritan industri nasional dan pembangkit listrik dapat terselesaikan oleh pemimpin baru atau sebaliknya?,” katanya.

Dia menambahkan, bagaimana nasib regulator di bidang migas (SKK Migas) yang kini keberadaannya hanya didasarkan keputusan presiden (Keppres) karena revisi UU Migas yang tidak pernah selesai segera dibubarkan ataukah keberadaannya malah akan diperkuat. Sofyano berharap, presiden terpilih harus menata ulang program ketenagalistrikan untuk memperkuat dan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah NKRI, mengingat maraknya kasus pemadaman dan rendahnya rasio elektrifikasi.

Mandiri Energi

Sebelumnya, pekan lalu, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan "Buku Putih Energi Nasional" yang berisi delapan rekomendasi untuk mempercepat langkah Indonesia menuju bangsa yang mandiri energi. "Rekomendasi itu diharapkan dapat membantu pengelolaan energi dalam upaya mewujudkan Indonesia mandiri energi," kata Kepala Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) Deendarlianto.

Menurut dia, delapan rekomendasi tersebut adalah peningkatan layanan database energi dengan mengupayakan insentif untuk setiap kegiatan eksplorasi migas, peningkatan alokasi energi untuk industri. Selanjutnya percepatan pembangunan infrastruktur energi fosil untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dengan menambah kapasitas total kilang minyak di Indonesia disertai dengan peningkatan seluruh komponen terkait dari hulu hingga hilir.

Selain itu juga mengurangi ketergantungan energi fosil terutama minyak bumi dengan akselerasi peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati dan gas di semua sektor dan pengembangan moda transportasi bertenaga listrik. Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pemakaian energi fosil melalui pemakaian teknologi baru, penggantian seluruh atau sebagian teknologi yang sedang operasional, perubahan pendekatan desain, dan perubahan pada sisi manajerial.

Kemudian eksplorasi dan eksploitasi cadangan baru energi fosil dan energi konvensional di berbagai lokasi termasuk "deepwater", percepatan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dan pemanfaatan energi nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional secara masif dan berkelanjutan. "Saatnya perubahan pengelolaan dalam sistem energi Indonesia. Kalau gagal kelola akan mengantarkan pada krisis energi, sebaliknya keberhasilan tata kelola energi akan mengantarkan Indonesia menuju kesinambungan energi," katanya.

Sementara pada acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Sabtu (5/7), di Hotel Bidakara Jakarta, Capres Joko Widodo mengatakan, Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi energi secara optimal. Secara teknis, dia mengusulkan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus berani melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas yang harganya lebih murah dan potensinya lebih banyak di Indonesia. Kedua, perlu adanya pembangunan infrastruktur yang terkait dengan gas, yakni sistem instalasi pipa gas dari sumbernya menuju ke industri maupun konsumsi masyarakat di perumahan, harus segera dikerjakan. Ketiga, kemacetan lalu lintas di jalan raya, banyak menghabiskan energi secara sia-sia. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan transportasi massal terutama di kota-kota besar.

Adapun Cawapres Hatta Rajasa menjelaskan, renegosiasi kontrak pertambangan sangat menguntungkan bagi kepentingan negara karena dapat mendorong penerimaan yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu renegosiasi harus dilakukan dengan akuntabilitas dan tata kelola, untuk meminimalisir adanya kelompok kepentingan tertentu. Hatta juga menyetujui pengusutan kelompok kepentingan yang mengganggu proses renegosiasi kontrak pertambangan, karena hal tersebut sangat merugikan kebijakan nasional dalam bidang energi.