Pers Harus Netral

Belakangan ini ramai dibicarakan masyarakat maupun dalam pembahasan Dewan Pers tentang dua stasiun televisi swasta yang terkesan tidak netral dalam hal pemberitaan, sehingga menyebabkan kenetralan media elektronik itu dipertanyakan. Padahal institusi media tersebut merupakan bagian dari pers sebagaimana yang dikenal dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Pers pada hakikatnya adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia, sesuai pasal 1 angka 1 UU tersebut.

Mengingat media massa sebagai bagian dari pers, harusnya mampu bersikap netral dalam melakukan pemberitaan, terlebih-lebih yang berkenaan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun kenyataannya tidak demikian ada media yang tak seimbang porsinya dalam memberitakan pasangan capres dan cawapres yang cenderung memihak pada salah satu pasangan calon, maka hal ini tentu melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Ketika kita melihat tayangan dua stasiun televisi berita yang terkesan “melunturkan” nilai-nilai independensi tersebut. Kita tentu menilai pemilik media itu memiliki kepentingan, sehingga prinsip etika jurnalisme dilanggar, padahal media harus menjaga “jarak” sehingga ia benar-benar terjaga dari sebuah kepentingan politik yang semu. Hal yang sama juga kita melihat tulisan tajuk sebuah media cetak nasional (bahasa Inggris) yang memihak capres tertentu, adalah sebuah fakta media mulai berpihak.

Sebenarnya, masalah keberpihakan media bukanlah hal baru. Kalau dulu di zaman BM Diah, Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, keberpihakan media merupakan cermin dari ungkapan si wartawannya sendiri dalam upaya menegakkan perjuangan pers di masa lalu. Berbeda di zaman sekarang, peran media banyak dipengaruhi oleh pemilik modal atau pemilik media itu sendiri. Nah, apabila pemilik modal terlibat langsung dalam politik, bahkan terang-terangan menjadi pendukung salah satu pasangan capres, maka perusahaan media termasuk wartawannya wajib pendukung capres dimaksud.

Namun, sesuai pasal 1 KEJ dijelaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang disebut dengan independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Selain menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, KEJ dan menghormati hukum serta nilai-nilai demokrasi, pers Indonesia harusnya selalu mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi dan kehati-hatian terutama pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, atau konflik di masyarakat serta menghindari penyebarluasan fitnah dan kebencian.

Bagaimanapun, netralitas adalah garda terdepan yang harus menjadi bagian dari pemberitaan media, sehingga dengan adanya netralitas tersebut, pertanggungjawaban media bisa menjadi jelas. Namun sebaliknya bila media sudah tidak netral, maka media tersebut bukanlah wahana yang mencerdaskan dan menjaga kode etik, tetapi media yang berpihak demi sebuah kepentingan yang bersifat sesaat, sementara menjaga netralitas pemberitaan jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan publik. Ini merupakan wujud komitmen bersama pers Indonesia menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

BERITA TERKAIT

Optimalkan Produk Investasi - Pencapaian Emiten Harus Selaras Pertumbuhan Investor

NERACA Jakarta – Pencapaian positif PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2018 kemarin, seperti jumlah emiten yang melesat dari…

Ketua KPK : Cegah Korupsi, Tata Kelola Sekolah Harus Dibenahi

Ketua KPK : Cegah Korupsi, Tata Kelola Sekolah Harus Dibenahi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo…

CHA: Harus Ada Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi

CHA: Harus Ada Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi NERACA Jakarta - Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 dari Kamar Perdata,…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…