Ketahanan Ekonomi Nasional

Di tengah dinamika ekonomi gobal belakangan ini, persoalan ketahanan ekonomi nasional perlu mendapat perhatian serius dari presiden dan para pembantunya (menteri teknis), agar ke depan ketahanan ekonomi mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang berpotensi mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Bagaimanapun, konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara.

Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan nilai dan visi nasional demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran yang adil dan merata antara rohani dan jasmani.

Pasalnya, kita tidak boleh lengah menghadapi adanya kecenderungan dan dominasi negara adidaya yang selalu memaksakan kehendaknya merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Negara-negara lain yang kuat cenderung menerapkan kepentingan politik serta dilandasi nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain dalam hal demokrasi, HAM dan lingkungan hidup serta pandangan bebas. Ini yang menjadi penyebab munculnya tekanan politik dan krisis ekonomi nasional.

Tidak hanya itu. Kecenderungan proteksionisme dan meningkatnya masalah perdagangan yang mempunyai dimensi politik merupakan hambatan bagi bangsa Indonesia untuk memperluas kegiatan perdagangan global, juga menyebabkan krisis ekonomi bangsa.

Kita akui bahwa secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dengan adat-istiadat, bahasa, pandangan hidup serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, hal ini dapat merupakan titik rawan yang menimbulkan primordialisme sempit yang mengarah kepada perpecahan bangsa yang pada akhirnya krisis ekonomi melanda kehidupan berbangsa. Mengapa?

Karena sampai sejauh ini kepemimpinan nasional belum terlepas dari virus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), kemudian tingginya tingkat pengangguran juga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun perlu diwaspadai. Karena sisi negatif dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional.

Sedangkan potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk "penjarahan" sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik yang dilakukan secara "legal" maupun yang dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga meyebabkan kerugian bagi negara.

Selain terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi mempengaruhi arus bahan, barang dan jasa sehingga perkembangan ekonomi menjadi terhambat, akibat pengaruh aliran neo liberalism yang secara terstruktur mempengaruhi kebijakan ekonomi di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Terus Pacu Industri Nasional Berdaya Saing Global - 4 Pilar Utama Bikin Indonesia Hebat

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan ada empat pilar utama yang akan membawa Indonesia mengalami lompatan jauh dengan…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Menko PMK - Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Puan Maharani Menko PMK Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa bantuan sosial…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…

Jaga APBN Tetap Sehat

Meski asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2019 dipatok Rp 15.000 per US$, pos-pos pembelanjaan negara hendaknya tetap…

Usut Tuntas Impor Pangan

Maraknya dugaan korupsi impor pangan yang menjadi sorotan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kemudian berlanjut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…