Ketahanan Ekonomi Nasional

Di tengah dinamika ekonomi gobal belakangan ini, persoalan ketahanan ekonomi nasional perlu mendapat perhatian serius dari presiden dan para pembantunya (menteri teknis), agar ke depan ketahanan ekonomi mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang berpotensi mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Bagaimanapun, konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara.

Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan nilai dan visi nasional demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran yang adil dan merata antara rohani dan jasmani.

Pasalnya, kita tidak boleh lengah menghadapi adanya kecenderungan dan dominasi negara adidaya yang selalu memaksakan kehendaknya merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Negara-negara lain yang kuat cenderung menerapkan kepentingan politik serta dilandasi nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain dalam hal demokrasi, HAM dan lingkungan hidup serta pandangan bebas. Ini yang menjadi penyebab munculnya tekanan politik dan krisis ekonomi nasional.

Tidak hanya itu. Kecenderungan proteksionisme dan meningkatnya masalah perdagangan yang mempunyai dimensi politik merupakan hambatan bagi bangsa Indonesia untuk memperluas kegiatan perdagangan global, juga menyebabkan krisis ekonomi bangsa.

Kita akui bahwa secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dengan adat-istiadat, bahasa, pandangan hidup serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, hal ini dapat merupakan titik rawan yang menimbulkan primordialisme sempit yang mengarah kepada perpecahan bangsa yang pada akhirnya krisis ekonomi melanda kehidupan berbangsa. Mengapa?

Karena sampai sejauh ini kepemimpinan nasional belum terlepas dari virus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), kemudian tingginya tingkat pengangguran juga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun perlu diwaspadai. Karena sisi negatif dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional.

Sedangkan potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk "penjarahan" sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik yang dilakukan secara "legal" maupun yang dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga meyebabkan kerugian bagi negara.

Selain terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi mempengaruhi arus bahan, barang dan jasa sehingga perkembangan ekonomi menjadi terhambat, akibat pengaruh aliran neo liberalism yang secara terstruktur mempengaruhi kebijakan ekonomi di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Menperin: Milenial Penopang Ekonomi Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memasuki era revolusi industri 4.0.…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…

Stabilitas Ekonomi Jangka Pendek Juga Perlu Diperhatikan

    NERACA   Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov menilai bahwa…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Perlu Rekonsiliasi Nasional

Hari pemungutan suara telah dilewati dengan berbagai berita, hal tersebut menandakan bahwa sesuai UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,…

Supremasi Hukum Tertinggi di NKRI

Proses perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2019 sudah selesai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan hasilnya untuk pasangan Jokowi-Ma-ruf…

Jangan Percaya Hoaks

Pada era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Sebagian besar individu telah mengenal smartphone dan komputer yang terhubung dengan…