NERACA

Sukabumi - Harapan masyarakat agar pemerintah daerah kembali menghidupkan lumbung beras di tingkat perdesaan, mendapat jawaban dari Bupati Sukabumi Sukmawijaya. Menurut  Staf Ahli Bidang Pembangunan, Andi Kusnadi kepada Neraca Senin (15/8) kemarin di Aula Pendopo Negara,   bupati telah meminta OPD yang terkait ketahanan pangan untuk membangun rancangan lumbung beras.

"Setidaknya ada empat lembaga yang diminta pak bupati untuk membahas ini, yakni Dinas Pertanian BP4, Asda Bidang Ekonomi dan Staf Ahli. Kini kami sedang merancang instruksi bupati itu untuk dijadikan program," tandas Andi Kusnadi seraya menambahkan,  dari hasil evaluasi yang dilakukannya  untuk membuat lumbung beras di tingkat perdesan, bisa memakan anggaran sebesar Rp 6 miliar.

Bahkan Bupati Sukmawijaya beraharap, kata mantan Kabag Humas ini, beras yang dihasilkan oleh petani bisa dibeli oleh Pemkab Sukabumi  sebagai bukti kepedulian pemerintah daerah  kepada petani. "Rancangannya,  beras yang dihasilkan oleh petani dapat dibeli oleh Pemda baik melalui lembaga koperasi maupun badan usaha yang dimiliki. Sebab beras merupakan kebutuhan utama dalam rumahtangga sehingga diyakini akan dibutuhkan oleh kalangan PNS," kata Andi menirukan ungkapan Bupati Sukmawijaya..

Plt Assda Bidang Ekonomi  H Dadang Budiman ketika dihubungi melalui pesawat selulernya mengatakan, pembuatan lumbung beras di setiap desa merupakan program pemerintah. Di mana dari hasil rapat nasional yang diadakan di Sulawesi beberapa hari lalu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah agar menyediakan sedikitnya 100 ton beras di tingkat Kota dan Kabupaten.

Waktu ikut rapat ketahan pangan di Sulawesi , pemerintah Pusat menekankan agar pemda itu memiliki stok beras sedikitnya 100 ton per tahun. Dimana untuk mencapai itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Ditaksir sebesar Rp 6 miliar. Dimana dana itu untuk keperluan bantuan terhadap petani baik dari mulai benih, pupuk dan infrastruktur seperti penyediaan penggilingan padi.

“Nantinya diharapkan ketika tiap desa memproduksi padi maka tidak lagi harus diproduksi di luar Sukabumi. Selama ini penggilingan padi masih menjadi kendala bagi petani sehingga para petani, sehingga lebih condong menjual padi kepada tengkulak," ujar Dadang.

Bicara permodalan, menurut Dadang, pemerintah tidak harus menggelontorkan dana dari APBD. Tetapi menjembatani petani terhadap perbankan guna mendapatkan bantuan permodalan, dan menjalin kemitraan dengan membuat suatu perjanjian kerjasama antara pemda, perbankan dan petani, “Konsep ini sedang kami bahas, dimana perlu dukungan seluruh komponen masyarakat,” ungkap Dadang lagi.

Menanggapi tingginya permintaan beras di bulan puasa ini, Dadang menyebutkan hingga kini wilayah Kabupaten Sukabumi masih surplus beras. namun apabila terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemkab Sukabumi  akan berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat proses penurunan jatah raskin ketengah-tengah masyarakat.

"Kemungkinan besar tidak akan terjadi kelangkaan. Masyarakat jangan terlalu mudah tertempa isu. Kab. Sukabumi masih surplus beras. Kalau terjadi kenaikan ini hanya dimanfaatkan pedagang karena banyaknya permintaan. Tetapi kalau nanti permintaan tinggi kita akan meminta ke Bulog untuk mempercepat proses penutunan jatah raskin" terang mantan Kabag Ekonomi ini. 

Seperti diberitakan Neraca sebelumnya, “Pemda Harus Hidupkan Lagi Peran Lumbung Desa,” sejumlah petani di wilayah Kab. Sukabumi, meminta Pemkab Sukabumi untuk memperkuat ketahanan pangan, dengan cara menghidupkan kembali lumbung desa. Hal ini bertujuan untuk terus membangkitkan ekonomi kerakyatan tingkat desa khususnya di sektor pertanian.