Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta pemerintah untuk membenahi dan memperhatikan bisnis mineral yang dari hari ke hari dinilai semakin tak bergairah dan tak tentu arah.

Ketua ATEI Natsir Mansyur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan disinyalir hal tersebut disebabkan egoisme kebijakan kementerian yang masih tidak probisnis. "Ini sangat disayangkan, Presiden SBY selalu mengatakan kebijakan probisnis dan perlunya Indonesia Incorporeted tapi implementasinya tidak jalan, malah bisnis mineral ini berantakan," ucapnya.

Ia mengatakan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 sudah berjalan selama tujuh bulan, namun kebijakan kementerian teknis yang bisa menggerakan bisnis mineral masih terkesan tarik ulur di sejumlah kementerian, sehingga mengakibatkan pengusaha dan investor sulit bergerak.

ATEI menyangkan kondisi bisnis mineral itu, dimana pemerintah terkesan tidak siap menjalankan UU Minerba, padahal industri "smelter" sangat dibutuhkan negara.

Menurut dia ketidaksiapan pemerintah dan hal-hal yang menghambat dalam bisnis mineral itu di antaranya pemberlakuan Bea Keluar (BK) Permenkeu Nomor 6 Tahun 2014, penerapan Kepres tentang program hilirisasi mineral yang tidak fokus, termasuk tentang kebijakan insentif bagi para investor untuk membangun "smelter". "Kebijakan gas untuk kebutuhan smelter juga belum masuk dalam neraca gas," tutur Natsir.

ATEI menyayangkan terjadinya kasus arbitrase yang dilakukan oleh perusahaan tambang karena dinilainya dapat merusak citra indonesia untuk bisnis mineral di mata internasional, namun di sisi lain pihaknya mendukung agar pemerintah segera mencari solusi yang terbaik. "Saat ini pembangunan industri smelter sangat dibutuhkan, negara lain juga lebih probisnis. Jangan sampai kita lagi-lagi tertinggal," kata Natsir.

Terkait permasalahan itu, ATEI meminta kepada pemerintah agar RPP Perindustrian tentang sumber daya alam segera diterbitkan, karena hal itu dapat berdampak baik terhadap pembangunan industri smelter. "Bila aturannya sudah jelas, nanti pasti ada kepastian bahan baku dan jelas arahnya," tegas Natsir.

Oleh karena itu, ATEI juga mendesak pemerintah benar-benar memperhatikan pembangunan industri smelter antara lain dengan cara mengeluarkan kebijakan yang bersifat probisnis. "Saat ini pembangunan industri smelter sangat dibutuhkan, negara lain lebih probisnis, jangan sampai kita tertinggal," kata Natsir.

Menurut Natsir, pihaknya juga telah berkali-kali meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan pemerintah Perindustirian terkait sumber daya alam.

Hal itu, ujar dia, karena dinilai terkait dengan dampak positif terhadap pengembangan industri smelter karena telah terdapat kepastian dalam aturan. "Bila aturannya jelas, nanti pasti ada kepastian bahan baku dan jelas arahnya," katanya.

Ia menilai kebijakan kementerian teknis yang bisa menggerakan bisnis mineral masih terjadi tarik menarik antarkementerian sehingga mengakibatkan pengusaha dan investor stagnan.

ATEI menyayangkan ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi bisnis mineral itu padahal industri smelter ini sangat dibutuhkan negara.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengungkapkan, jadwal pengoperasian lima proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit bakal tertunda akibat belum adanya kepastian pendanaan.

Sekretaris Jenderal APB3I Erry Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/6) mengatakan, perusahaan yang membangun smelter bauksit menjadi alumina tersebut kini kesulitan melanjutkan proyeknya. "Kami harap pemerintah memberikan insentif untuk bisa mengekspor bijih bauksit kembali agar bisa mendanai smelter yang memerlukan biaya besar," ujarnya. (mohar, rin)