Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Dalam sepekan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus bergerak fluktuatif. Namun pergerakan nilai tukar rupiah lebih bahyak ditutup melemah hingga nyaris tembus Rp 12.000 per dolar. Tengok saja pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, rupiah melemah dua poin menjadi Rp11.914 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp11.912 per US$. Banyak faktor yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah, seperti ekspektasi melambatnya ekonomi Indonesia masih menjadi beban bagi mata uang rupiah untuk bergerak menguat.

Tidak hanya itu saja, kinerja rupiah juga masih akan terbebani oleh ekspektasi inflasi yang cenderung meningkat pada tahun ini menyusul dinaikkannya tarif dasar listrik (TDL) serta meningkatnya harga bahan pokok menjelang hari raya Lebaran. Disamping itu, faktor eksternal kekhawatiran minyak mentah dunia yang masih berpotensi menguat akan membebani kinerja neraca perdagangan Indonesia, sehingga sulit untuk mencatatkan surplus.

Alhasil, imbas dari minimnya sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah memberikan sentiment negatif pula terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dipicu derasnya aksi jual investor asing yang menilai mulai dirasakannya perlambatan ekonomi di Indonesia, sehingga IHSG ditutup melemah 19,54 poin atau 0,40% ke posisi 4.888,73. Sementara itu, indeks 45 saham unggulan (LQ45) turun 5,33 poin (0,64%) ke level 825,80.

Melihat kekuatan rupiah terus tertekan, banyak potensi yang dirugikan bagi pelaku usaha ekspor impor. Apalagi, bagi perusahaan yang memiliki pinjaman dalam bentuk US$. Menyadari kondisi ini bakal menjadi sesuatu yang merugikan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai transaksi mata uang dolar AS, tentunya diharapkan bisa mengeluarkan jurus terakhir dengan lindung nilai atau hedging.

Lindung nilai diperlukan untuk menjaga beban perseroan agar tidak terus terbebani kerugian selisih kurs. Langkah ini diperlukan sebagai jalan terakhir dan antisipasi, bilamana pemerintah terbatas dalam intervensi rupiah seiring dengan keterbatasan cadangan devisa negara. Namun faktanya dilapangan kebijakan BUMN untuk melakukan lindung nilai, masih sedikit dilakukan. Hal ini akibat kecenderungan manajemen BUMN takut melakukan lindung nilai karena bisa dianggap merugikan negara.

Sudah menjadi risiko, mengelola bisnis BUMN dituntut harus untung dan bukan sebaliknya buntung mengingat uang yang digunakan adalah uang negara. Tak ayal, bila dalam mengelola bisnis BUMN sebaliknya bukan untun dan malah buntung, dianggap merugikan negara dan sanksinya pun bisa pidana.  Hanya saja, persepsi potensi merugikan negara jika akibat kondisi pasar dan ekonomi, tentunya ada pengecualian sepanjang bisa dipertanggung jawabkan.

Jadi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$ perlu disikapi dengan relaksasi aturan dalam melakukan lindung nilai sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini perlu dilakukan mengingat agar bisnis BUMN bisa tetap berkembang pesat dan meraup untung, bukan sebaliknya berjalan stagnan dan kaku karena ketakutan melakukan hedging karena dianggap kerugian negara.