Pembangunan Pipa Gas dan SPBG Jalan di Tempat - Konversi BBM ke BBG Tidak Serius

NERACA

Jakarta – Para pengamat energi menilai, program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) hingga saat ini tidak dilakukan secara serius. Pasalnya, pembangunan pipa gas dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) berjalan di tempat. Padahal pembangunan infrastruktur dasar dalam pengembangan hilir industri gas itu kerapkali digembar-gemborkan pemerintah.

Di Jakarta, Kamis (3/7), pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa menjelaskan, tidak ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program konversi ke gas. "Hingga saat ini, rencana pembangunan infrastruktur BBG seperti pipa dan SPBG masih jalan di tempat. Tidak ada 'sense of crisis' terhadap energi. Pemerintah masih saja fokus dengan BBM yang terbukti mau membayar belanja subsidi hingga ratusan triliun rupiah per tahun," ujarnya kepada pers.

Sebaliknya, lanjut Iwa, kalau pemerintah serius, pengembangan BBG sudah berwujud dan dinikmati masyarakat. Dengan ketidakseriusan itu pula, impor BBM semakin tinggi dan pada gilirannya menekan APBN. Padahal dana subsidi BBM di APBN itu bisa lebih bermanfaat jika digelontorkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur termasuk gas.

Pada kesempatan sebelumnya, kaitannya dengan program konversi ini, pakar energi Kurtubi, Selasa (1/7), megusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar gas (BBG) dengan maksud agar lebih mengembangkan dan mempercepat program konversi BBM ke BBG. Menurut dia, harga BBG bisa dinaikkan hingga ke Rp5.100 per liter setara premium (LSP) dari harga saat ini Rp3.100 per LSP. Alasannya, harga BBG Rp3.100 per LSP sudah tidak ekonomis lagi.

Pakar lainnya, dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, juga mengemukakan hal yang tak jauh berbeda. Komaidi mengatakan, jika harga BBG hingga di kisaran Rp5.000 per LSP, maka masih kompetitif dengan harga premium bersubsidi Rp6.500 per liter. Kenaikan harga tersebut bakal meningkatkan pengembangan BBG.

Terkait konverter kit, menurut Komaidi, pemerintah harus membagikan konverter kit BBG secara gratis pada tahap awal pada angkutan umum. Lalu, pemerintah mesti mewajibkan produsen mobil memasang konverter kit pada kendaraan baru. Adapun menurut Kurtubi, dengan hanya setengah kendaraan memakai BBG, maka penghematan BBM yang didapat bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

Sementara menurut Low Emission Development Strategy Cluster Coordinator Indonesia Climate Change Center (ICCC) Artissa Panjaitan, alangkah baiknya jika pemerintah ikut memikirkan agar program konversi BBM ke BBG tersebut dibarengi dengan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN). Karena, menurut Artissa, hal tersebut jauh lebih menghemat anggaran.

Artissa menjelaskan bahwa saat ini harga minyak dunia semakin meningkat karena gejolak yang terjadi di beberapa negara penghasil minyak. “Harga BBM di dunia akan semakin mahal, reservoar-reservoar minyak sudah semakin menipis. Karenanya sudah waktunya secara serius meningkatkan penggunaan etanol (BBN) dan melakukan konversi ke BBG,” kata Artissa.

Dirinya mengakui cadangan minyak di perut bumi Indonesia semakin menipis, namun kondisi cadangan gas Indonesia masih tersimpan banyak dan bisa dimanfaatkan. Karenanya selain berbicara soal pengembangan BBN, harus mulai pula dipikirkan untuk melakukan diversifikasi dari bahan bakar minyak ke BBG.

Perhitungan untuk mulai menggunakan etanol menggantikan bensin dari minyak bumi dan melakukan konversi ke gas, menurut dia, bukan karena salah satu strategi tersebut lebih unggul dari yang lain. “Selama hasilnya bisa hemat uang dan mengurangi emisi, itu strategi yang bagus diambil,” ujar dia.

BERITA TERKAIT

Jalan Tol Jakarta-Cikampek Berlubang

Ada banyak lubang disepanjang tol Jakarta- Cikampek dari km 36 sampai dengan km 46 arah Cikampek dan lubang lubang tersebut…

Pemprov Banten Bangun Jalan Maja-Koleang

Pemprov Banten Bangun Jalan Maja-Koleang  NERACA Lebak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2018 membangun jalan Maja-Koleang sepanjang 6,3…

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Bikin Percontohan Teknologi RAS Pada Unit Pembenihan Rakyat

NERACA Yogyakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tinjauan langsung ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di desa wisata…

Dunia Usaha - Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru Lebih Spesifik

NERACA Jakarta – Penerapan sistem Industry 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi…

Impor Ponsel Turun Drastis - Produksi Nasional Disebut Tembus 60 Juta Unit

NERACA Jakarta – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun…