Tiga Pemda Cabut 330 Izin Usaha Pertambangan - Industri Hulu Minerba

NERACA

Jakarta – Tiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyampaikan laporan rekonsiliasi berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah masing-masing dengan total 330 usaha. Secara rinci, Pemda Sumatera Selatan mencabut 100 IUP, Pemda Jambi mencabut 145 IUP dan Pemda Sulawesi Tengah mencabut 85 IUP. Alasan penutupan 330 IUP itu terkait tumpang tindih lahan pertambangan. Secara terperinci IUP di Sumatera Selatan dan Jambi yang dicabut kebanyakan tambang batubara. Sementara di Sulawesi Tengah pada umumnya tambang nikel.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Paul Lubis, pada Rabu (2/7). Paul menjelaskan, 330 IUP yang dicabut oleh pemerintah daerah tersebut berlangsung hingga akhir Juni 2014. Menurut Paul, keputusan penutupan IUP di atas sejalan dengan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di sektor industri tambang.

Lebih jauh, Paul Lubis, mengatakan tiga provinsi itu telah melaporkan hasil rekonsiliasi IUP yang bermasalah atau non clean and clear (CnC). Dijelaskan Paul, pihaknya akan memberikan tenggat waktu penyelesaian rekonsiliasi ini pada akhir 2014. Setidaknya, dia menjelaskan, mereka akan diberikan tiga tahapan pelaporan, yaitu pertama di 30 Juni 2014. Kalau masih belum ada laporan, pihaknya akan memberikan kesempatan kedua pada 30 September. Kalau masih belum melaporkan juga, masih ada kesempatan hingga 31 Desember depan.

Menurut data Kementerian ESDM, ada 10.918 IUP di seluruh Indonesia. Jika dipilah, dari data tersebut, yang telah mendapatkan status CnC sebanyak 6.042 IUP. Sisanya, sekitar 4.876 IUP sisanya masih bermasalah dan belum berstatus CnC. Predikat CnC diperoleh pemegang IUP apabila wilayah pertambangannya tidak bermasalah yang artiannya tidak tumpang tindih, serta memiliki Surat Keputusan IUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, pemegang IUP harus menunjukkan tahap kegiatan misalnya untuk tahapan eksplorasi menyampaikan persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), melampirkan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan, serta menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun akhir.

BERITA TERKAIT

Pertimbangkan Kondisi Pasar - Anak Usaha BUMN IPO di Paruh Kedua

NERACA Jakarat – Sejak pembukaan perdagangan di tahun 2019, baru tiga perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi…

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk…

SPH dan Kadin Sinergi Dorong Percepatan Industri 4.0

NERACA Jakarta  - Salah satu agenda nasional yang tengah didorong pemerintah yakni “membentuk Indonesia 4.0.” Presiden Joko Widodo dalam Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

AMMDes Pacu Produktivitas, Siap Rambah Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

INDI 4.0 Untuk Ukur Kesiapan Sektor Manufaktur

NERACA Jakarta – Memasuki satu tahun implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah melaksanakan beberapa agenda yang tertuang dalam…