Tiga Pemda Cabut 330 Izin Usaha Pertambangan - Industri Hulu Minerba

NERACA

Jakarta – Tiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyampaikan laporan rekonsiliasi berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah masing-masing dengan total 330 usaha. Secara rinci, Pemda Sumatera Selatan mencabut 100 IUP, Pemda Jambi mencabut 145 IUP dan Pemda Sulawesi Tengah mencabut 85 IUP. Alasan penutupan 330 IUP itu terkait tumpang tindih lahan pertambangan. Secara terperinci IUP di Sumatera Selatan dan Jambi yang dicabut kebanyakan tambang batubara. Sementara di Sulawesi Tengah pada umumnya tambang nikel.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Paul Lubis, pada Rabu (2/7). Paul menjelaskan, 330 IUP yang dicabut oleh pemerintah daerah tersebut berlangsung hingga akhir Juni 2014. Menurut Paul, keputusan penutupan IUP di atas sejalan dengan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di sektor industri tambang.

Lebih jauh, Paul Lubis, mengatakan tiga provinsi itu telah melaporkan hasil rekonsiliasi IUP yang bermasalah atau non clean and clear (CnC). Dijelaskan Paul, pihaknya akan memberikan tenggat waktu penyelesaian rekonsiliasi ini pada akhir 2014. Setidaknya, dia menjelaskan, mereka akan diberikan tiga tahapan pelaporan, yaitu pertama di 30 Juni 2014. Kalau masih belum ada laporan, pihaknya akan memberikan kesempatan kedua pada 30 September. Kalau masih belum melaporkan juga, masih ada kesempatan hingga 31 Desember depan.

Menurut data Kementerian ESDM, ada 10.918 IUP di seluruh Indonesia. Jika dipilah, dari data tersebut, yang telah mendapatkan status CnC sebanyak 6.042 IUP. Sisanya, sekitar 4.876 IUP sisanya masih bermasalah dan belum berstatus CnC. Predikat CnC diperoleh pemegang IUP apabila wilayah pertambangannya tidak bermasalah yang artiannya tidak tumpang tindih, serta memiliki Surat Keputusan IUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, pemegang IUP harus menunjukkan tahap kegiatan misalnya untuk tahapan eksplorasi menyampaikan persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), melampirkan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan, serta menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun akhir.

BERITA TERKAIT

Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri - Jelang 60 Tahun RI-Jepang

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022 dengan lebih…

Bank Banten Luncurkan 'Kredit Usaha Bangun Banten'

Bank Banten Luncurkan 'Kredit Usaha Bangun Banten' NERACA Serang - Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) selaku Bank milik pemerintah…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…