NERACA

Jakarta - Sungguh miris negeri ini. Di tengah predikatnya sebagai negara kaya sumber daya alam dan bergelimpahnya sumber daya manusia produktif, ternyata Indonesia menyimpan masalah mendasar yang hingga kini belum menghilang, yaitu kemiskinan. Tak pelak, selama 10 tahun memimpin, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo tidak memperlihatkan suatu yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan hanya ekonomi semu atau hanya berdasarkan angka di atas kertas.

Salah satu “pekerjaan rumah” yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Tengok saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 110 ribu orang atau sebesar 28,28 juta orang, alias 11,25% dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 250 juta jiwa.

Sementara Maret 2013 adalah 28,17 juta orang atau 11,36%. Adapun garis kemiskinan nasional, Maret 2014, turut meningkat 11,45% dibanding September 2013 menjadi Rp302.732 per kapita per bulan. Tak ayal, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Enny Sri Hartati mengatakan, waktu 10 tahun adalah waktu yang sangat cukup jika Pemerintah serius mengoptimalkan perbaikan pembangunan ekonomi.

Namun faktanya, kata Enny, lamanya waktu tersebut tidak dimanfaatkan secara serius selama kepemimpinan Presiden SBY sehingga tidak mampu meredam laju kemiskinan, dan bahkan justru makin menambah laju penduduk miskin. “Tingkat kemiskinan tinggi ini dampak dari kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian yang kokoh. Kebijakannya salah kaprah,” katanya kepada Neraca, Rabu (2/7).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan beberapa faktor laju kemiskinan kian tumbuh adalah inflasi yang tinggi sehingga membuat daya beli masyarakat rendah, yang tentunya, produksi dalam negeri minim. Selain itu, minimnya industri padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja sangat rendah.

“Bagaimana industri mau tumbuh, gini ratio atau ketimpangan pendapatan kian melebar karena minimnya penyerapan tenaga kerja,” jelasnya. Tak hanya itu, kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap industri lantaran menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sementara industri tengah "berteriak" dihantam tingkat suku bunga tinggi (BI Rate).

Di samping itu juga depresiasi rupiah yang mengakibatkan pertumbuhan industri kian melambat. “Tonggak pertumbuhan ekonomi berpangku pada industri sebagai penggerak perekonomian. Hanya saja pertumbuhan industri sendiri sangat rendah hanya di kisaran 3%. Ini sangat sulit untuk mendongkrak produktifitas dan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat kemiskinan kian melebar,” papar Enny.

Tidak Berdampak

Minimnya pengawasan dan penyaluran terhadap anggaran untuk kemiskinan. Padahal, menurut Enny lagi, jika di total ada sekitar Rp100 trilliun program yang digelontorkan kepada masyarakat miskin melalui klaster-klaster di Kementrian dan Lembaga (K/L). Namun tidak ada efeknya terhadap pengurangan kemiskinan.

“Ini mengindikasikan multiplier effect terhadap program pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan tidak berjalan, adapun anggarannya lari entah kemana. Inilah yang patut dipertanyakan,” ungkapnya

Dia pun berharap, presiden dan wakil presiden terpilih mendatang bekerja keras guna menciptakan ekonomi yang kuat dan kokoh guna mengurangi dampak kemiskinan yang kian melebar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

Pada kesempatan yang berbeda, Guru Besar Ekonomi Emeritus UI Prof Dr Emil Salim menambahkan, selama 12 tahun terakhir, 80% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbangkan dari Jawa, Sumatera, dan Bali. Demikian pula pembangunan yang terlalu bertumpu pada perkotaan. “Ini bukti kegagalan Pemerintah dalam menciptakan iklim pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan kian melebar,” katanya.

Kalau kondisi ini diteruskan pemerintahan baru, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan pecah. Terutama karena muncul resistensi dan ketidakpuasan dari desa-desa di Indonesia bagian Timur akan membesar.

"Tidak boleh dipertahankan memburuknya ketimpangan ini, jangan hanya bangun kota, jangan merugikan negara kesatuan. Republik ini 65% di desa, jadi soal timur-barat ini harus diatasi. Padahal kita bicara NKRI dari Sabang sampai Merauke," tandasnya. agus/ardhi