Indonesia Darurat Infrastruktur

Kamis, 03/07/2014

Jakarta- Indonesia sekarang dinilai darurat infrastruktur di tengah banyak negara di kawasan ASEAN berlomba mengundang investor asing menanamkan investasi di negaranya. Karena itu, pemerintahan baru mendatang diminta serius untuk membangun proyek infrastruktur yang mangkrak saat ini, jika tak mau tersisih dalam arena persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah di depan mata.

NERACA

Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan, memang tidak berlebihan jika sejatinya Indonesia berada dalam kondisi darurat infrastruktur. Oleh karenanya, pemerintahan perlu membuat terobosan agar kita bisa menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah perlu memperbesar porsi belanja modal, khususnya anggaran infrastruktur dalam APBN.

"Pemerintah juga perlu mendorong BUMN maupun konsorsium BUMN membangun infrastruktur. Bank-bank BUMN juga perlu didorong untuk bersindikasi membiayai proyek infrastruktur. Untuk menarik minat swasta, pemerintah perlu memberikan insentif dan berbagai regulasi yang kondusif, serta menghilangkan berbagai kendala di lapangan, khususnya pembebasan lahan," ujarnya kepada Neraca, Rabu (2/7).

Menurut dia, di kalangan investor, lambannya kemajuan infrastruktur di Tanah Air menjadi salah satu alasan yang membuat mereka berpikir ulang untuk merealisasikan investasi di sektor ini. Padahal potensi ekonomi Indonesia memang cukup besar, tetapi potensi tersebut masih sulit terealisasi karena keterbelakangan infrastruktur dan kendala birokrasi.

"Oleh karena itu, Indonesia akan sulit mendapatkan status layak investasi (investment grade). Kalau potensi, kita semua optimistis. Dalam jangka pendek, prospek perekonomian Indonesia memang menjanjikan dengan adanya capital inflow dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif. Namun, kita masih harus melihat apakah ada perbaikan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Prasetyantoko pun menambahkan infrastruktur harus dibenahi agar daya saing meningkat dan salah satu pembenahannya adalah membutuhkan gelontoran modal besar. Dukungan pemerintah dalam bentuk belanja negara, juga masih kurang optimal dalam membangun infrastruktur.

"Indonesia memiliki prospek perekonomian yang cukup baik. Hal ini yang mendorong arus modal asing masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus meningkatkan investasi untuk infrastruktur sehingga akan menarik investor masuk ke Indonesia," ungkap dia.

Dia juga menuturkan sebenarnya pemerintah telah membuat terobosan melalui paket Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Namun, optimisme yang tergambar dalam MP3EI bukan tanpa hambatan. Hal paling nyata adalah adanya gap antara kebutuhan dan anggaran yang ada untuk membiayai investasi infrastruktur ini.

"Oleh karenanya, peran swasta dalam skema public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah swasta (KPS) digadang-gadang mampu menjadi solusi. Persoalannya, upaya menggandeng swasta baik domestik maupun asing tidak semudah membalik telapak tangan," ujar Prasetyantoko.

Data Global Competitiveness Index 2013-2014 yang dikeluarkan World Economic Forum menyebutkan infrastruktur Indonesia berada di peringkat kelima ASEAN, di bawah Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Ini menempatkan Indonesia dalam situasi darurat infrastruktur. Tidak memadainya infrastruktur hanya akan membuat Indonesia menjadi pasar saat MEA 2015 diberlakukan. Padahal MEA juga menawarkan peluang bagi negara anggotanya untuk menjadi basis produksi.

Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia memang menjadi contoh negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun kesulitan membangun infrastruktur. Kemudian, pemerintah mencoba menyelesaikannya dengan membuat Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, berisi banyak proyek infrastruktur yang diharapkan bisa digarap lewat skema KPS.

Namun, dalam perkembangannya, masih banyak swasta yang belum tertarik membangun infrastruktur di Indonesia. Sejak 2011 sampai Juli 2013, investasi swasta di infrastruktur hanya sebesar Rp 14 triliun atau 6,06% dari total investasi swasta yang mencapai Rp 231 triliun.

Proyek infrastruktur dalam periode tersebut masih dominan di garap oleh BUMN dengan nilai investasi mencapai Rp 100,5 trilliun, atau baru 55,78% dari total investasi BUMN yang mencapai Rp 173,63 triliun.

Birokrasi Lamban

Menurut beberapa pengusaha mengungkapkan, misalnya kesulitan dalam menyiapkan proyek kereta api ekspress antarbandara Halim Perdanakusuma dan Soekarno-Hatta. Soalnya, ada sekitar 20 pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek itu. "Untuk mencapai satu kesepakatan saja, butuh waktu enam bulan," ujarnya.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah segera melakukan revitalisasi peran Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPI). Komite yang semula hanya sebagai sarana koordinasi tersebut, diubah menjadi pusat kebijakan pembangunan infrastruktur. "Nah, nanti akan diputuskan sebuah proyek infrastruktur akan dikerjakan dan dibiayai oleh siapa," ujarnya.

Prasetyantoko mengatakan apapun terobosan yang akan ditempuh untuk membangun infrastruktur, yang terpenting adalah percepatan penyediaan infrastruktur membutuhkan komitmen pemerintah. Tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sepertinya mustahil hal tersebut terwujud. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi serta dibutuhkan kerja keras dalam mengimplementasikan komitmen tersebut.

"Dengan adanya dukungan dan sinergi dari para stakeholder, kita dapat berharap pembangunan infrastruktur nasional yang memadai dapat cepat terlaksana guna menjamin kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tandas dia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Rachmat Gobel, mengatakan bahwa infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Hanya saja untuk membangun infrastruktur butuh anggaran besar jika mengandalkan pemerintah sangat sulit untuk mengejar cepat. Oleh karenanya, jika memang ingin ada percepatan pembangunan infrastruktur skema yang dibangun dengan menggandeng swasta. “Jika ingin ada percepatan pembangunan, tentu saja harus melibatkan swasta,” katanya kemarin.

Karena menurut dia, peningkatan percepatan infrastruktur 1% mampu mendorong peningkatan PDB sebesar 1%, maka jika pemerintah mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, maka akan mampu meningkatakan PDB. “Salah satu langkah jika pemerintah ingin melakukan percepatan ekonomi, tentu dengan mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.

Rachmat menjelaskan setidaknya ada 4 aspek infrastruktur yang penting dalam pembangunan ekonomi. Pertama, jaringan penghubung (darat, laut dan udara), kedua, energi yakni pembangkit listrik, ketiga, telekomunikasi, keempat air minum dan sanitasi. “Tapi sayangnya dari keempat aspek tersebut masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Inilah yang nantinya akan menjadi PR besar pemimpin terpilih mendatang jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” paparnya.

Oleh karenanya, diharapkan nantinya ada sinergitas antara pemerintah dan swasta untuk membenahi pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan tentunya sesuai dengan yang diinginkan pengusaha.

“Infrastruktur menunjang tentu saja akan menciptakan produktivitas, efisiensi dan kualitas lebih baik. Jadi bukan sekedar bangun infrastruktur saja, tapi dapat mencitpakan daya saing, dan menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang lebih baik mendatang” tegasnya.

Pengamat ekonomi Aviliani menilai, salah satu cara yang bisa mengatasi masalah infrastruktur di Indonesia adalah dengan mendorong pemerintah untuk mengakselerasi skema pembiayaan kerjasama dengan swasta. Cara ini, kata Aviliani, dianggap dapat mengatasi masalah infrastruktur yang dikeluhkan pengusaha. “Kebijakan KPS bisa dioptimalkan supaya infrastruktur dasar bisa dibangun lebih cepat. Kita sudah memiliki aturan pembebasan tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling berkordinasi untuk meningkatkan pembangunan konektivitas. Yaitu dengan mendorong fungsi Bappenas yang lebih optimal untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur. “Seringkali pemda tidak setuju dengan yang direncanakan pemerintah pusat. Padahal bicara konektivitas berarti kita bicara lingkup nasional. Untuk itu, perlu disamakan visi dengan mengedepankan peran Bappenas,” ujar Aviliani

Dia juga mengatakan timpang tindih segmentasi pembagian proyek dan perubahan regulasi yang sewaktu-waktu bisa dilakukan juga berdampak kepada investasi. “Para investor juga harus mendapat kepastian dan jaminan regulasi agar mereka tidak ragu dan ke depannya jelas,” katanya.

Selain itu, Aviliani menilai investor juga harus diberi jaminan infrastruktur, terutama listrik di enam koridor dalam MP3EI. Dia juga mengimbau agar ditetapkan skala prioritas proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait konektivitas (penghubung), seperti jalan, pelabuhan dan lainnya. agus/bari/mohar