Industri Bahan Baku Mesti Dikembangkan

Kamis, 03/07/2014

NERACA

Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan siap mengembangkan industri bahan baku guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pernyataan Hatta ini terkait dengan pencalonannya sebagai wakil presiden. Menurut dia, ke depan untuk mengurangi ketergantungan impor dengan membuat industri berbahan baku lokal.

Itu sebabnya, industri bahan baku lokal, kata dia, harus dikembangkan. Dikutip dari Antara, pernyataan Hatta Rajasa berada di Sumedang dalam rangka kampanye. Hatta Rajasa mengatakan, untuk mengembangkan industri bahan baku, pihaknya akan memberikan insentif bagi industri yang mampu bersaing. "Kalau perlu tax holliday," katanya di Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

Di tempat terpisah, sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah harus memikirkan hilirisasi industri untuk bisa mengurangi ketergantungan pada mesin-mesin barang modal dan bahan baku penolong dari luar negeri. "Sebab jika tidak, bisa membuat defisit neraca perdagangan dalam negeri semakin membesar," ungkap Hendri.

Lebih lanjut Hendri mengatakan banyak industri dalam negeri yang mengimpor barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan tidak diekspor kembali. Sehingga produksi industri ini tidak menghasilkan devisa. Selain itu, sebanyak 70% industri dalam adalah informal yang tidak memiliki daya saing. Sementara 30% industri formal yang punya daya saing. "Tugas pemerintah adalah mendorong yang formal itu dengan meningkatkan mutu agar berdaya saing," paparnya.

Adapun Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, hampir 50% kebutuhan barang modal dan bahan baku industri di dalam negeri masih didatangkan melalui diimpor. Padahal idealnya, kebutuhan itu harus dipenuhi di dalam negeri. Untuk mendorong pemenuhan bahan baku di dalam negeri, menurut Hidayat, diperlukan berbagai insentif fiskal agar pelaku usaha berminat menginvestasikan dananya. Pemenuhan insentif tersebut telah disadari oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku di dalam negeri.

Di sisi lain, dia mengakui, ketergantungan impor barang modal dan bahan baku yang tinggi juga menjadi salah satu kelemahan struktur perdagangan nasional. Importasi barang modal dan bahan baku yang tinggi menjadi salah satu penyebab defisit perdagangan yang semakin bertambah. Untuk itu, pemerintah akan terus memperkuat pembangunan industri dasar di dalam negeri, terutama sektor petrokimia dan logam dasar.

Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin Harjanto mencontohkan, ketergantungan impor bahan baku petrokimia sudah mencapai US$ 5,8 miliar. "Kalau ketergantungan ini tidak segera diatasi, ketika terjadi pemulihan global dari krisis saat ini, kita tidak akan bisa mengejar karena sektor hulu kita tidak berkembang," ujarnya.

Sekjen Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari mengatakan hingga saat ini, sekitar 64% dari total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi, menurut pejabat Kementerian Perindustrian. Karena itu, mayoritas industri rentan terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap do-lar Amerika Serikat.

"Jumlah tersebut berasal dari sembilan sektor industri yakni permesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas," kata Ansari.

Menurut dia, sekitar 64% industri itu mendominasi nilai produksi industri nasional sebesar 80% serta menyumbang 65% penyerapan tenaga kerja. "Hal itu menunjukkan peran strategis dari sembilan sektor industri tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, neraca perdagangan enam dari sembilan industri itu ternyata defisit karena impor lebih besar dibandingkan ekspor. Total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64% industri nasional itu mencapai sekitar 67,9%, impor barang modalnya mencapai 24,6%, dan impor barang konsumsinya 7,5%.

Menyadari hal itu, Anshari menjelaskan, pemerintah ingin segera mengatasi masalah tersebut karena menjadi prioritas Kementerian Perindustrian. "Salah satu caranya mempercepat program hilirisasi agar ketergantungan bahan baku impor semakin kecil," ujarnya.

Ansari Bukhari mengatakan saat ini, impor barang modal banyak digunakan instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tingginya impor sektor itu seharusnya bisa ditanggulangi. "Diperlukan langkah pengendalian impor barang modal yang disertai upaya mendorong munculnya investasi baru di barang modal sebagai wujud substitusi impor," jelasnya.

Menurut Sekjen, impor sektor barang modal saat ini masih cukup besar, khususnya dalam bentuk mesin peralatan yang nilainya hampir mencapai Rp30 miliar pada 2012 silam. "Impor barang modal memang cukup besar. Mesin peralatan itu hampir Rp30 miliar tahun 2012, dan ini sektor tertinggi," kata dia.

Anggota Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno dan Sekjen Apsyifi Redma G. "Kita memiliki industri tekstil terintegrasi. Hanya Indonesia, Tiongkok, dan India yang memiliki industri tekstil terintegrasi. Tapi, karena masih mengimpor sebagian besar bahan baku, industri kita kalah," ujar Redma.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti mengatakan Indonesia harus segera mengurangi komoditas impor yang dinilai tidak mendesak diperlukan, terutama barang konsumsi, untuk menekan dampak negatif akibat perang kurs antarnegara maju. Hal itu sangat penting dilakukan untuk menstabilisasi kurs rupiah di tengah ancaman melebarnya defisit perdagangan akibat depresiasi sistemtis terhadap yen maupun euro.