Kejagung Harus Jelaskan Kasus Korupsi Rp550 M di PT Telkom

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) hendaknya menjelaskan tahapan yang sudah dilalui dalam penyidikan dugaan korupsi Rp1,4 triliun di PT Telkom dan perusahaan lainnya. Supaya masyarakat tahu dan percaya kepada penegak hukum. Bagaimana keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tifatul Sembiring, harus diungkap terbuka.

"Kalau tidak dijelaskan, masyarakat tentu bertanya, ada apakoqtidak dijelaskan? Dukungan apa yang diperlukan?" kata Ucok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kepada pers di Jakarta, Rabu (2/7).

Menurut Fitra, dugaan korupsi tersebut adalah pada proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), yang menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Apakah ada uang mengalir ke Tifatul Sembiring, harus dibuka kepada masyarakat.

Proyek MPLIK senilai Rp1,4 triliun, dimenangkan 6 perusahaan, yaitu PT Multidata Rencana (2 paket), PT AJN Solusindo (3 paket), PT WIN (1 Paket), PT Lintas Arta (1 paket), Rednet (1 paket) dan Telkom (6 paket). Nilai yang dikerjakan PT Telkom, diperkirakan sekitar Rp550 miliar.

Di berbagai pelosok, banyak proyek fiktif, dilaporkan sudah selesai namun sama sekali tidak pernah dikejakan, banyak yang asal dikerjakan tapi tidak tuntas sehingga tidak bisa beroperasi.

Seperti di Sungai Cabang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, hingga kini tidak pernah jalan."Parabola ada, tapi tak bisa jalan," ujar penduduk di sana kepada baranews.co belum lama ini.

Di Sruyan (juga Kalimantan Tengah), sama sekali tidak bisa digunakan. "Kami tetap desa terpencil, karena ke Kuala sehari jalan kaki," kata penduduk.

Anggaran proyek MPLIK berada di bawah Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proyek ini berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Ada dugaan, Kemeninfo menyelenggarakan mobilisasi dana untuk Pemilu dan Pilpres 2014, memalui proyek USO MPLIK fiktif, di mana uangnya mengalir ke pihak tertentu.

Kejaksaan Agung tidak pernah mengungkapkan kemajuan penanganan kasus. Bila tidak diungkap, masyarakat akan menganggap Kejagung melindungi kurupsi yang melibatkan PT Telkom dan Kemenkominfo.

Sementara itu, sejumlah massa yang tergabung dalam Perkumpulaan Telekomunikasi Indonesia menggeruduk gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka melakukan unjukrasa, agar Kejagung segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tifatul Sembiring atas kasus korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tahun 2010-2012. Demonstran yang jumlahnya sekitar 50 orang itu, tiba dengan membawa poster bertuliskan 'Korupsi Kecamatan Bikin Rakyat Indonesia Jadi Bodoh'

"Kami mohon kepada jaksa agung mohon mendengarkan keluhan masyarakat kami merasa dirugikan, kasus ini harus cepat ditangani, meminta Jaksa Agung untuk segera memproses Tifatul selaku menkominfo,"kata koordinator aksi S Hidayat Sitorus di depan gedung Kejagung, Rabu (2/7).

Dalam orasinya, Hidayat mengatakan anggaran proyek MPLIK sebesar Rp 1.4Triliun, berada di bawah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementrian Komunikasi dan Informatika.

"Proyek ini berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Ada dugaan, menteri Kominfo menyelenggarakan mobilisasi dana untuk pemilu dan pilpres 2014 melalui proyek USO MPLIK Fiktif, dimana uangnya mengalir ke pihak tertentu," ujar dia.

Pendemo juga meminta, agar Kejagung transparan dan mengungkap setiap tahap proses penyidikan kasus MPLIK tersebut. Diketahui dalam kasus ini penyidik gedung bundar sudah menetapkan dua tersangka. Mereka yakni Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Santoso dan juga Direktur PT Multi Data Rencana Prima, Doddy Nasiruddin Ahmad.

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

Wisudawan IPDN Diingatkan Bahaya Radikalisme dan Rawan Korupsi

Wisudawan IPDN Diingatkan Bahaya Radikalisme dan Rawan Korupsi NERACA  Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada 980…

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ralali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM

Ralali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM   NERACA Jakarta - Di pertengahan tahun ini, platform marketplace business to business (B2B) Ralali.com…

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi - Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang…

Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Jutaan Produk Ilegal

Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Jutaan Produk Ilegal   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…