Bandung - Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah menyatakan, hingga pertengahan Agustus ini, berdasarkan pantauan data Pakar Report LPSE pagu yang dilelangkan melalui LPSE Provinsi Jawa Barat mencapai  Rp.3.134.780.124.825,35 dengan total paket lelang sebanyak 2.340 buah. Dari paket tersebut sebanyak  1.399 paket telah selesai dilelang dengan pagu Rp.2.052.619.386.663,35 dengan penawaran Rp.1.704.524.396.358,60.  Sementara sisa tender dalam proses mencapai Rp.348.094.990.304,75  atau tinggal 16,96% lagi
 

NERACA

Menurut Ika, paket lelang yang diumumkan pada bulan Juli 2011 lalu, merupakan yang terbanyak yaitu 670 paket. Bila dibandingkan tahun 2010 lalu paket terbanyak yang diumumkan sebanyak 203 paket pada bulan Agustus. Melonjaknya  jumlah paket yang dilelangkan disebabkan jumlah instansi yang bergabung dengan LPSE Jabar semakin  banyak. Selain Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat, juga ada 21 kabupaten/kota, 21 instansi vertikal, 13 perguruan tinggi, dan 3 BUMD yang juga bergabung.
 
“Permohonan sejumlah instansi untuk bergabung menggunakan LPSE Provinsi Jawa Barat terutama dari unit kerja instansi vertikal yang berada di Provinsi  Jawa Barat terus meningkat. Demikian pula permintaan bimbingan teknis aplikasi SPSE terus meningkat. Hal itu menunjukan meningkatnya kepercayaa publik dalam menggunakan LPSE sebagai media lelang,” tutur Ika di Kantor Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, Dago Bandung, Minggu (14/8) sore lalu.
 

Tak Dipungut Biaya

Lebih lanjut Ika menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan, LPSE Jabar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meningkatkan kemampuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan  ke versi 3.2.4 sejak 4 Agustus 2011. Tentunya terdapat beberapa penyempurnaan dan tambahan berupa Fitur Trouble Ticketing System (TTS) yang berguna menyampaikan masalah kepada helpdesk LPSE. Tambahan lainnya adalah tersedianya aplikasi Sistem Penunjukkan Langsung Kendaraan Pemerintah (SPLKP).
 
SPLKP menurut dia,  dapat digunakan panitia pengadaan untuk penunjukkan langsung pengadaan kendaraan bermotor khususnya roda empat, berdasarkan e-catalog yang disediakan LKPP. Aplikasi tersebut memudahkan panitia dan memudahkan pemantauan untuk mengetahui anggaran yang digunakan instansi pemerintah untuk pengeluaran pembelian kendaraan bermotor. Instansi yang menggunakan SPLKP mendapat bimbingan teknis LPSE Provinsi Jawa Barat.
 
Ika menegaskan seluruh layanan pada LPSE Provinsi Jawa Barat tidak dipungut biaya, baik registrasi dan verifikasi rekanan, bimbingan teknis untuk semua pengguna, maupun penggunaan Ruang Bidding. “Hal ini perlu ditegaskan karena masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut,” imbuhnya. Mengenai Agregasi Data Penyedia (ADP) pada LPSE, mempermudah. setiap penyedia dapat login LPSE manapun dengan menggunakan satu kode akses tanpa harus registrasi dan verifikasi di LPSE yang dituju. Sampai saat ini sudah lebih dari 80 LPSE yang ADP-nya telah aktif.
 
Untuk mengatasi kesulitan upload file penawaran, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, menyediakan jalur Virtual Private Network (VPN) di seluruh kantor OPD Jawa Barat serta 26 Kabupaten dan Kota, di samping Ruang Bidding yang disediakan di LPSE Provinsi Jawa Barat, internet publik di Dinas Kominfo, dan Ruang Bidding di empat Kantor BKPP wilayah I (Bogor), II (Purwakarta), III (Cirebon) dan IV (Garut) dengan bandwidth antara 512 kilobyte per secon (kbps) hingga 1 mega byte per second.