Lelang Via LPSE Jabar Tembus Angka Rp 3 Triliun

Bandung - Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah menyatakan, hingga pertengahan Agustus ini, berdasarkan pantauan data Pakar Report LPSE pagu yang dilelangkan melalui LPSE Provinsi Jawa Barat mencapai Rp.3.134.780.124.825,35 dengan total paket lelang sebanyak 2.340 buah. Dari paket tersebut sebanyak 1.399 paket telah selesai dilelang dengan pagu Rp.2.052.619.386.663,35 dengan penawaran Rp.1.704.524.396.358,60. Sementara sisa tender dalam proses mencapai Rp.348.094.990.304,75 atau tinggal 16,96% lagi

NERACA

Menurut Ika, paket lelang yang diumumkan pada bulan Juli 2011 lalu, merupakan yang terbanyak yaitu 670 paket. Bila dibandingkan tahun 2010 lalu paket terbanyak yang diumumkan sebanyak 203 paket pada bulan Agustus. Melonjaknya jumlah paket yang dilelangkan disebabkan jumlah instansi yang bergabung dengan LPSE Jabar semakin banyak. Selain Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat, juga ada 21 kabupaten/kota, 21 instansi vertikal, 13 perguruan tinggi, dan 3 BUMD yang juga bergabung.

“Permohonan sejumlah instansi untuk bergabung menggunakan LPSE Provinsi Jawa Barat terutama dari unit kerja instansi vertikal yang berada di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Demikian pula permintaan bimbingan teknis aplikasi SPSE terus meningkat. Hal itu menunjukan meningkatnya kepercayaa publik dalam menggunakan LPSE sebagai media lelang,” tutur Ika di Kantor Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, Dago Bandung, Minggu (14/8) sore lalu.

Tak Dipungut Biaya

Lebih lanjut Ika menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan, LPSE Jabar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meningkatkan kemampuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan ke versi 3.2.4 sejak 4 Agustus 2011. Tentunya terdapat beberapa penyempurnaan dan tambahan berupa Fitur Trouble Ticketing System (TTS) yang berguna menyampaikan masalah kepada helpdesk LPSE. Tambahan lainnya adalah tersedianya aplikasi Sistem Penunjukkan Langsung Kendaraan Pemerintah (SPLKP).

SPLKP menurut dia, dapat digunakan panitia pengadaan untuk penunjukkan langsung pengadaan kendaraan bermotor khususnya roda empat, berdasarkan e-catalog yang disediakan LKPP. Aplikasi tersebut memudahkan panitia dan memudahkan pemantauan untuk mengetahui anggaran yang digunakan instansi pemerintah untuk pengeluaran pembelian kendaraan bermotor. Instansi yang menggunakan SPLKP mendapat bimbingan teknis LPSE Provinsi Jawa Barat.

Ika menegaskan seluruh layanan pada LPSE Provinsi Jawa Barat tidak dipungut biaya, baik registrasi dan verifikasi rekanan, bimbingan teknis untuk semua pengguna, maupun penggunaan Ruang Bidding. “Hal ini perlu ditegaskan karena masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut,” imbuhnya. Mengenai Agregasi Data Penyedia (ADP) pada LPSE, mempermudah. setiap penyedia dapat login LPSE manapun dengan menggunakan satu kode akses tanpa harus registrasi dan verifikasi di LPSE yang dituju. Sampai saat ini sudah lebih dari 80 LPSE yang ADP-nya telah aktif.

Untuk mengatasi kesulitan upload file penawaran, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, menyediakan jalur Virtual Private Network (VPN) di seluruh kantor OPD Jawa Barat serta 26 Kabupaten dan Kota, di samping Ruang Bidding yang disediakan di LPSE Provinsi Jawa Barat, internet publik di Dinas Kominfo, dan Ruang Bidding di empat Kantor BKPP wilayah I (Bogor), II (Purwakarta), III (Cirebon) dan IV (Garut) dengan bandwidth antara 512 kilobyte per secon (kbps) hingga 1 mega byte per second.

BERITA TERKAIT

Tingkat Kehadiran ASN Jabar Capai 99,2 Persen

Tingkat Kehadiran ASN Jabar Capai 99,2 Persen NERACA Bandung - Tingkat kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Pemprov Jawa…

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

Bank Panin Rilis Obligasi Rp 1,4 Triliun

Pacu pertumbuhan kredit lebih agresif lagi, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) bakal menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…