Rendah, Pemahaman Literasi Pelajar dan Mahasiswa

Buku Pengayaan Diluncurkan

Kamis, 03/07/2014

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan bahwa tingkat literasi atau pemahaman segmen pelajar dan mahasiswa di Indonesia terhadap jasa keuangan baru mencapai 28%. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, tidak hanya masih rendah namun tingkat pemahaman literasi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Singapura.

“Oleh karena itu, program literasi otoritas, industri, serta produk sektor jasa keuangan terhadap pelajar dan mahasiswa perlu terus digiatkan. Apalagi secara nasional, kita masih di bawah Malaysia dan Singapura," kata Titu, sapaan akrabnya, usai "Training of Trainers" Guru Ekonomi seluruh Indonesia, di Jakarta, Rabu (2/7).

Dalam acara pelatihan tersebut, OJK bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengumumkan bahwa mereka telah merampungkan buku berjudul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan" yang ditujukan bagi guru sekolah menengah atas (SMA).

Menurut Titu, selain buku pengayaan tersebut untuk jenjang SMA, OJK juga telah menggandeng perguruan tinggi dalam upaya peningkatan literasi jasa keuangan. Upaya itu bekerja sama dengan perguruan tinggi, kata dia, di antaranya, direalisasikan dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang sementara ini telah dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah.

"Mahasiswa ini memilih di mana lokasi KKN mereka. Nanti ada simulasi seperti bank kecil, dan dengan tema tertentu, ini diarahkan juga ke masyarakat," terangnya. Dia menambahkan, OJK juga melakukan edukasi mengenai jasa keuangan ke 24 kota di Indonesia dengan target utama adalah ibu runah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Sekarang ini baru 12 kota dari target 24 kota. Kita lakukan pengajaran selama enam bulan dan kemudian kita lakukan pra-tes," ujarnya. Lebih lanjut Titu mengungkapkan, apabila dilihat secara nasional dan dari seluruh segmen masyarakat, dirinya mengakui bahwa Indonesia masih sulit bersaing di Asia Tenggara, karena saat ini posisinya di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Dengan gencarnya program literasi ini, dia mengharapkan masyarakat dapat memiliki akses finansial yang inklusif. "Jadi masyarakat harus paham, tidak hanya jadi nasabah saja. Tapi paham resikonya dan lain-lainnya," ujar dia.

Butuh lima tahun

Titu juga mengaku, dalam jangka pendek, masih sulit untuk Indonesia jika ingin menyusul Malaysia dan negara-negara lainnya dalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan. Paling tidak, kata dia, dibutuhkan kisaran waktu lima tahun, agar masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 250 juta jiwa dapat bersaing di ASEAN.

Beberapa alasan mengapa Indonesia belum dapat bersaing di ASEAN soal literasi jasa keuangan, kata dia, adalah keadaan kepulauan nusantara yang menyulitkan akses, dan jumlah masyarakat yang masih tinggal di pedalaman. "Saat ini, masyarakat kita yang masih tinggal di pedesaan itu sekitar 62%," tandasnya.

Terkait buku pengayaan, Titu menjelaskan bahwa buku ini disusun yang bertujuan meningkatkan literasi jasa keuangan dan industrinya kepada masyarakat. "Dari berbagai survei yang dilakukan lembaga-lembaga kredibel, ditemukan literasi masyarakat kita terhadap jasa keuangan masih rendah," katanya.

Menurut dia, dari sebuah survei yang dilakukan terhadap 2.000 responden dari berbagai segmen masyarakat, tingkat literasi terhadap otoritas, industri dan produk jasa keuangan masih rendah, jika dibandingkan Malaysia dan Singapura.

"Literasi itu pemahaman, kemampuan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Penilaian rendah diartikan, jika dibandingkan Malaysia, Singapura," ujar Titu. Padahal, menurut dia, tingkat literasi jasa keuangan akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Dan ini sudah premis, bahwa tingkat literasi tinggi, akan mendorong kemampuan untuk dorongan sejahtera suatu negaranya. Ini termasuk hasil riset dari OECD," ujar dia. Buku berjudul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan" ini diharapkan sudah dapat digunakan oleh lembaga pendidilan pada penerapan kurikulum 2013 di tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2014 mendatang. [ardi]