Jakarta – Keliru besar jika kebijakan pangan Indonesia saat ini sangat berpihak pada konsumen, sehingga membuat orientasi pemenuhan kebutuhan konsumen juga bersifat pragmatis. Misalnya, untuk menutup kekurangan kebutuhan pangan domestik, maka  pemenuhan kebutuhan itu dilakukan dengan impor seperti beras, daging, susu, kedelai, gula, jagung, dan buah-buahan. Bahkan pemerintah sering berdalih kebijakan impor pangan untuk mengendalikan laju inflasi di dalam negeri.

NERACA

Sejumlah pihak yang dihubungi Neraca secara terpisah  mengakui, bahwa kebijakan sektor pertanian lebih banyak diprioritaskan pada aspek produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sementara kesejahteraan dan kebutuhan petani justru masih terpinggirkan.  Sementara menurut badan pangan dunia (FAO),  ketergantungan pasokan pangan impor bagi negara berpenduduk lebih besar dari 100 juta, akan membuat bangsa itu susah maju dan mandiri.

Menurut data BPS, ketergantungan produk pangan impor untuk Indonesia saat ini antara lain 100% untuk impor gandum, 60% untuk kedelai, 70% susu, 54% kebutuhan gula, dan sekitar 30% kebutuhan daging sapi. 

Walau pemerintah sudah banyak berbuat dalam upaya mengatasi kemandirian dan ketahanan pangan, perkembangannya masih belum optimal. Pemerintah sudah menargetkan menuju swasembada pada 2014 untuk 5 (lima) komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Tidak hanya itu. Subsidi pangan selama ini juga dinilai belum menguntungkan kalangan petani. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Menurut pengamat pertanian HS Dillon, sudah semestinya para petani Indonesia mendapatkan subsidi yang layak. Pasalnya selama ini, menurut dia, para petani seperti kurang menikmati subsidi langsung dari pemerintah, seperti contoh pupuk.

 “Yang menikmati subsidinya lebih banyak adalah pabrik pupuk, sementara petani kurang mendapatkan hak nya,” ujar Dillon, Senin (1/7).

Bahkan,dia mengkhawatirkan semakin kesini pemerintah semakin ingin memotong subsidi di sektor pertanian. Padahal, pertanian menjadi kata kunci dalam pembangunan ekonomi karena selain bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak lagi bergantung impor selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja. “Impor pangan saat ini terbilang cukup tinggi padahal Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam memproduksi pangan bahkan bisa surplus seperti seperti beras, kedelai, produk hortikultura, bahkan daging sapi,” cetusnya.

Untuk mencapai hal itu, Dillon menyarankan agar lembaga pemerintah dan kementerian mempunyai tujuan yang sama. Pasalnya selama ini beberapa kementerian kurang bersinergi dalam menangani masalah pangan.

Dia mencontohkan, Kementerian Perdagangan hanya berorientasi pada kebijakan perdagangan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional jika terjadi kekurangan. Sedangkan Kementerian Perindustrian, hanya memikirkan bagaimana bahan pangan bisa mencukupi kebutuhan industri, tidak peduli barang itu didapat dari lokal ataupun impor. Kondisi itu dinilainya hanya semata mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, namun tidak memikirkan nasib petani dan masyarakat yang merindukan harga pangan murah, tetapi tanpa harus melakukan impor.

“Jika harga pangan mahal kemudian dampaknya terhadap petani bisa signifikan, mungkin ini tidak menjadi masalah besar. Tapi, mahalnya harga pangan, kemudian yang menikmatinya hanya pelaku usaha, ini jelas tidak wajar dan perlu ada pembenahan dari pemerintah,” tutur Dillon.

Minim Perhatian

Kesalahan lainnya, menurut dia, juga dilakukan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Mereka sangat minim perhatian terhadap petani, khususnya dalam pemberian insentif. Padahal ujung tombak ketersediaan pangan tergantung pada semangat para petani dalam penyediaan pangan. “Pelaku usaha banyak diberi kemudahan oleh pemerintah, misalnya pemberian pinjaman perbankan. Tapi, kalau petani sangat sulit mendapatkan pinjaman perbankan dan mendapatkan fasilitas subsidi benih serta pupuk,” tutur Dillon.

Dia mengakui, beberapa tahun lalu Indonesia bisa melakukan swasembada beras, daging, dan produksi kedelai yang melimpah. Jumlahnya tiga kali lipat dibanding produksi kedelai saat ini. Semua itu dikarenakan perhatian pemerintah kala itu masih sangat baik terhadap petani. “Dan, pastinya itu berbeda dengan pemerintahan saat ini yang terkesan tidak memedulikan nasib petani,” ujarnya.

Tetapi menurut Winarno Tohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan  (KTNA), adanya bantuan langsung ke petani bukan solusi tepat guna meningkatkan produktivitas petani. Langkah yang tepat menurutnya lebih baik untuk pembiayaan kredit umum. “Permodalan memang sangat diperlukan, tapi bantuan langsung dirasa tidak perlu, tapi yang dibutuhkan adalah bank umum untuk petani,” ujarnya.

Karena apa, selama ini untuk sektor pertanian penyerapan kredit perbankan hanya 5,64% se Indonesia untuk semua sektor pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk sektor pangan masih sangat kecil hanya 1,1% dari jumlah kredit nasional. Maka dari itu dari pada bantuan langsung lebih baik ada pembiayaan melalui bank umum atau yang bentuknya seperti Koperasi Unit Desa (KUD) itu lebih efektif dari pada bantuan langsung. “Bantuan langsung kurang efektif karena rawan penyimpangan, lebih baik dibuatkan bank untuk penyealuran kredit kepada para petani dengan bunga yang murah, mudah dalam akses peminjamannya,” ujarnya.

Selain itu tentu saja yang harus dibenahi pemerintah tentu saja program-program yang lebih peduli terhadap sektor pertanian, terutama untuk penambahan anggaran guna mensubsidi benih, pupuk, petisida, sampai dengan infrastruktur penunjang. Jika itu dibenahi sektor pangan nasional kuat, jika tidak kita hanya bisa mengandalkan impor dari negara lain.

“Selama ini pemerintah lebih suka impor karena itu cara instan memenuhi pasokan kebutuhan pangan, padahal sebagai negara agraris Indonesia bisa membangun fundamental pertanian yang kuat. Dengan catatan pemerintahnya serius, tapi faktanya sebaliknya makanya sektor pertanian kita lemah,” tegasnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengatakan, pemberian subsidi langsung ke petani merupakan suatu jalan atau solusi untuk perbaikan, misalkan saja pemerintah harus segera menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini. Subsidi pupuk langsung ini merupakan keputusan politik yang disepakati pemerintah dengan DPR beberapa waktu lalu.

"Supaya subsidi langsung itu dilakukan kepada petani. Ini bicara komulatif. Apakah pupuknya tidak perlu disalurkan lewat distributor, melainkan langsung ke petani. Kemudian kepada Koperasi Unit Desa (KUD) atau dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) menebus langsung. Ini akan lebih tepat melalui kepala desa," kata dia.

Dia pun menyambut baik keinginan pemerintah untuk memberikan subsidi langsung pupuk kepada petani. Namun, para petani bakal mengalami kesulitan teknologi untuk melakukan pencairan subsidi langsung tunai tersebut.

Menurut Firman, kerumitan bertransaksi di perbankan sebenarnya merupakan lanjutan dari prosedur pencairan subsidi langsung. Dia menuturkan, petani baru bisa memperoleh uang tunai subsidi setelah lebih dulu membeli pupuk di pasaran. Kuitansi pembelian pupuk petani itulah yang bisa ditukarkan dengan uang tunai di bank melalui rekening kelompok tani.

“Jalur transaksi yang terlalu panjang membuat petani harus memahami secara seksama prosedur pencairan subsidi. Kendala bisa terjadi kalau petaninya ini tidak mengerti perbankan,'' ungkap dia.

Dia menjelaskan pemerintah juga harus mengkaji ulang penerima manfaat subsidi pupuk yang diterima petani di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini pemberian subsidi tersebut dinilai kurang tepat sasaran. bari/agus/mohar