(Sulitnya) Jinakkan Inflasi

Rabu, 02/07/2014

Oleh : Abdul Manap Pulungan

Peneliti Indef

Dalam tataran ekonomi makro, tiga persoalan pokok yang sering mengemuka adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Inflasi menjadi salah satu prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja. Tidak heran jika pergerakan inflasi menjadi perhatian pengambil kebijakan.

Sumber inflasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu sisi permintaan (demand pull inflation) dan sisi penawaran (cost push inflation). Untuk negara-negara maju, inflasi dari sisi permintaan biasanya lebih dominan sedangkan di negara berkembang, inflasi sisi penawaran lebih jamak terdengar.

Jika mengikuti teori ekonomi moneter, inflasi sisi permintaan (inflasi inti, core inflation) menjadi tanggungjawab bank sentral. Inflasi ini tergambar dari pergerakan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar melebihi kebutuhan maka akan mendorong kenaikan harga umum (karena nilai uang menurun dan nilai barang meningkat), dan jika sebaliknya terjadi, maka akan menciptakan deflasi. Untuk menjinakkan inflasi, bank sentral dilengkapi dengan instrumen-instrumen seperti Operasi Pasar Terbuka (OPT), reserve requirement, politik diskonto, himbauan moral.

Sisi penawaran dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat menjinakkan inflasi yang bersumber dari pergerakan harga pangan (volatile food); dan harga barang-barang diatur pemerintah (administered price). Sejak Indonesia lahir, persoalan inflasi muncul dari sisi penawaran. Inflasi dari sisi permintaan relatif lebih rendah dan akan meningkat jika terjadi shock. Ini akan mendorong lonjakan jumlah uang beredar.

Inflasi sisi penawaran dipengaruhi oleh buruknya jaminan ketersediaan pangan nasional, persoalan energi, dan infrastruktur. Data BPS (2014) menunjukkan bahwa inflasi volatile food biasanya lebih tinggi dari jenis inflasi lainnya. Pada 2006 misalnya, inflasi umum (headline) sebesar 6,6%; inflasi inti 6,03%; volatile food 15,27%; dan administered price hanya 1,84%. Pada periode shock juga menunjukkan situasi yang sama. Ambil saja contohnya pada 2008, dimana terjadi kenaikan harga minyak dunia dan krisis keuangan global. Inflasi umum mencapai 11,06%; inflasi inti 8,29%; inflasi volatile food 16,48%; dan administered price 15,99%.

Mengamati situasi yang demikian, maka menjinakkan inflasi dari sisi penawaran harus menjadi prioritas pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai dengan memenuhi tiga hal penting yaitu ketahanan pangan, energi, dan infrastuktur. Ketahanan pangan akan mengurangi tekanan pada volatile food. Hal ini dapat dicapai dengan "menjaga dan merawat" sektor pertanian pangan. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah, mulai dari reformasi agraria hingga peningkatan subsidi input-input pertanian.

Ketahanan energi akan mampu mengurangi tenakan pada administered price, contohnya saat goncangan harga minyak dunia terjadi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia harus sadar diri dan harus massif meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian kebergantungan terhadap sumber fosil dapat dikurangi berlahan. Infrastruktur menjadi persoalan bagi distribusi barang dan jasa ke daerah. Infrastruktur yang buruk berdampak besar terhadap biaya tambahan barang dan jasa, yang kemudian dibebankan kepada konsumen.