Ketimpangan Data Ekonomi

Rabu, 02/07/2014

Umumnya para arsitek kebijakan ekonomi meletakkan dasar pembangunan negara berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB). Sederhananya, tinjauan angka-angka dari PDB dapat memprediksi tingkat kesejahteraan penduduk di sebuah negara.

PDB menurut rumusan kalangan ekonom, adalah akumulasi nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi negara dalam periode tertentu. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PDB merupakan parameter untuk menentukan derajat kemakmuran sebuah bangsa. Artinya, data itu memberikan gambaran mengenai status kehidupan hingga dapat disebut negara maju, berkembang, miskin atau makmur.

Jika menyimak data PDB Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2000-2004 tercatat Rp 2.295,82 triliun, meningkat menjadi Rp 5.613,4 triliun (2004-2009) dan Rp 8.241,86 triliun (2009-2014). Namun kue PDB ini sebagian besar dinikmati golongan menengah ke atas. Ini dapat dilihat dari semakin melebarnya indeks ketimpangan pendapatan masyarakat (Koefisien Gini) yang terus meningkat dari 0,38 (2010) menjadi 0,41 (2013)

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2014 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 58,52%, diikuti oleh Sumatera (23,88%), Kalimantan (8,45%), Sulawesi (4,72%), Bali dan Nusa Tenggara (2,48%). Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95%.

Lalu dari sisi wilayah mana yang menjadi penyumbang terbesar PDB. Data BPS menyebutkan pada 2010, Pulau Jawa memberikan kontribusi 58,0%, diikuti dengan Sumatra (23,1%), Kalimantan (9,2%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%), serta Papua yang digabung dengan Maluku menyumbang 2,4%.

Hingga triwulan I/2014 angka tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Jawa masih memimpin dengan kontribusi 57,7% dari total PDB diikuti dengan Sumatera (23,5%), Kalimantan (9,5%), Sulawesi (4,7%) Bali dan Nusa Tenggara (2,5%) dan gabungan Papua serta Maluku (2,1%).

Dari data tersebut tersirat makna adanya ketimpangan pembangunan sangat besar. Data tersebut menggambarkan pembangunan dan distribusi pendapatan masih tersentral di Jawa. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan yang membuat penduduk di luar Jawa berduyun-duyun ingin mengecap manisnya pembangunan.

Kontribusi wilayah dalam PDB adalah cerminan bagaimana pembangunan ekonomi tidak beracuan pada aspek keadilan dan pemerataan. Jelas data itu mengungkapkan ketimpangan pembangunan yang sagat tajam.

Jika kita amati struktur PDB dari faktor usaha yang memberi kontribusi besar dari 9 sektor yang ada. Pada triwulan I-2014 , sektor industri pengolahan masih memimpin dengan kapasitas 24,3%, lalu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menyumbang angka 15,4%, perdagangan, hotel dan restaran (13,9%), pertambangan dan penggalian berada diurutan keempat (11,6%), jasa-jasa (10,3%), konstruksi (10,1%), keuangan, real estate, dan jasa perusahaan (7,2%), pengangkutan dan telekomunikasi (6,4%), serta terakhir listrik, air bersih dan gas (0,8%).

Jadi, secara eksplisit mengungkapkan bahwa sektor padat karya yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan belum menjadi prioritas utama dari pembangunan. Kita bisa bayangkan bagaimana empat sektor tersebut hanya menyumbang 15,4% dari PDB. Artinya, roda perekonomian nasional masih didominasi oleh sektor non-tradable, bukan bersumber dari aktivitas sektor riil.

Jadi, fokus kebijakan pemerintah ternyata belum berpihak pada penguatan dan peningkatan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), modal maupun teknologi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehingga tidak salah apabila di negeri pemilik pantai terpanjang di dunia ini, garam harus impor dari India. Gandum, jagung bahkan beras pun harus impor dari Vietnam dan Thailand.