Masyarakat Diimbau Tidak Gunakan BBM Subsidi - Selama Lebaran

NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengaku optimistis dapat mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya menjelang Lebaran. Salah satu caranya adalah mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi ketika Lebaran 2014 dan Tahun Baru 2015.

"Lebaran dan Tahun Baru, saya mengimbau masyarakat janganlah masih meminta (BBM) yang bersubsidi. Belilah yang nonsubsidi," kata Wacik di Jakarta, Selasa (1/7).

Dalam APBN-P 2014, jatah BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter. Jumlah tersebut turun 2 juta kiloliter dari APBN 2014 yang kuota BBM bersubsidinya diketok 48 juta kiloliter.

Wacik pun optimistis bisa menjaga kuota tersebut agar tidak jebol. "Feelingsaya bisa, kalau kita bekerja keras cegah kebocoran dan menjaga penggunaan BBM bersubsidi ramai-ramai," ujarnya.

Sementara menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada Ramadhan-Idul Fitri tahun ini diperkirakan meningkat. Arus mudik dan arus balik memicu tingginya aktivitas transportasi sehingga konsumsi BBM pun melonjak. Meski demikian, PT Pertamina (Persero) menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir adanya kelangkaan. Perusahaan pelat merah tersebut akan menjaga pasokan di atas 18 hari.

"Yang penting bahwa stok itu kita pastikan di atas 18 hari untuk menjaga pasokan kepada masyarakat aman. Kita harapkan masyarakat tak perlu khawatir," ujarnya

Ali menyebutkan konsumsi untuk premium rata-rata nasional per hari adalah 80 ribu kiloliter. Pada periode puasa hingga lebaran, kenaikan konsumsi akan mencapai 10%.

Sementara untuk solar justru berbeda. Konsumsinya malah turun sampai 5% dari rata-rata-rata nasional yang 42 ribu kiloliter per hari. Ini karena biasanya satu minggu sebelum dan setelah lebaran, tidak ada aktivitas di beberapa sektor ekonomi seperti pertambangan, alat-alat berat, hingga manufaktur.

"Banyak truk seminggu sebelum dan setelah lebaran, angkutan berat, itu nggak boleh beroperasi. Pabrik pertambangan juga tutup karena pegawainya libur," tutupnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan - Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda NERACA Jakarta - Guru besar Hukum…

81 Warga Lapas Kuningan Usulan Remisi Tidak Memenuhi Syarat

81 Warga Lapas Kuningan Usulan Remisi Tidak Memenuhi Syarat NERACA Kuningan - Sebanyak 81 dari 306 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan…

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit BPJS Kesehatan Tahun Ini Diprediksi Meningkat

      NERACA   Jakarta – Defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diprediksi semakin meningkat. Hal itu seperti dikatakan…

Meccaya Pharmaceutical Genjot Kapasitas Produksi hingga 150%

    NERACA   Jakarta – PT Meccaya Pharmaceutical ingin menambah kapasitas produksi terutama dengan penambahan mesin-mesin yang modern dan…

Mengedepankan GCG, PT PII Raih Penghargaan Top GRC 2019

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII dinobatkan sebagai salah satu pemenang penghargaan TOP Governance, Risk…