NERACA

Jakarta -  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin per Maret 2014 naik sekitar 110 ribu dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2013.

Kepala BPS Suryamin menyatakan jumlah penduduk miskin per Maret 2014 tercatat mencapai 28,28 juta orang atar 11,25% dari jumlah total penduduk. Angka ini, ungkapnya, naik jika dibandingkan dengan perolehan pada Maret 2013 yang tercatat sebanyak 28,17 juta orang.

"Dibandingkan dengan perolehan September 2013 angka kemiskinan menurun sebanyak 320 ribu orang. Persentasenya pun turun dari 11,46 persen menjadi 11,25 persen," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7).

Dia mengatakan, kenaikan angka kemiskinan sebesar 110 ribi orang dalam perbandingan dengan Maret tahun sebelumnya lebih didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang ternyata tercatat lebih cepat bergerak.

"Selain itu, Maret tahun ini kan itu ada penundaan masa panen karena kondisi cuaca ekstrem waktu itu," ujarnya.

Suryamin menjelaskan, berdasarkan data sejak tahun 2010, grafik  angka kemiskinan terus bergerak menurun walaupun hanya dalam kapasitas kecil. Menurut dia, terdapat beberapa kesulitan dalam upaya menurunkan penduduk miskin saat ini.

"Sejak tahun 2010 ada penurunan tapi landai. Penduduk miskin sekarang susah diturunkan secara drastis. Harus ada perlakuan khusus seperti yang dilakukan melalui bansos dan lain-lain," imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan, inflasi sepanjang September 2013 - Maret 2014 yang tercatat mencapai 2,31% dan harga beberapa komoditas yang terus menurun, ikut mendorong penurunan angka kemiskinan dalam perbandingan dengan September lalu.

"Faktor lainnya itu, upah tani yang naik sepanjang September 2013-Maret 2014 sebesar 4,52 persen serta penghasilan petani yang juga tercatat naik dalam periode tersebut sebesar 0,61 persen," tukasnya.

 Sedangkan menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana menuturkan faktor yang membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah salah satunya program pengentasan kemiskinan yang terlambat, selain lambatnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi diatas asumsi APBN-P.

Sedangkan menurut Direktur Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan program kompensasi belum berjalan optimal. Lambatnya program pengentasan kemiskinan bisa dilihat dari hasil survei BPS terkait pelaksanaan sejumlah bantuan untuk warga seperti, beras untuk warga miskin (raskin), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan Program Keluarga harapan (PKH). 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang seharusnya sudah siap dibagikan untuk kemudian menjadi tanda penerima raskin maupun Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) masih banyak yang bermasalah hingga akhir Agustus. Akibatnya, penyaluran raskin dan BLSM tidak optimal. "Masih ada perubahan KPS, nama, alamat, dan sebagianya sehingga belum bisa diterima di September baik raskin maupun BLSM," ungkapnya. [agus]